Author: Redaktur SuaraBSDK
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menjamu para delegasi hakim dan pimpinan lembaga peradilan dari 11 negara dalamwelcome dinner yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Senin malam (9/2/2026). Jamuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Seremoni Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025, sekaligus ruang diplomasi yudisial yang mempertemukan peradilan Indonesia dengan komunitas peradilan global. Delegasi yang hadir berasal dari Arab Saudi, Australia, China, Iran, Korea, Kuwait, Lao PDR, Malaysia, Qatar, Singapura, dan Timor Leste. Para tamu internasional tersebut dijadwalkan turut menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada keesokan harinya. Acara diawali dengan jamuan makan malam dalam suasana hangat…
Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan talkshow dalam rangkaian acara Kampung Hukum pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di lingkungan Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan paparan bertema “Pengantar KUHP dan KUHAP dalam Praktik Peradilan” yang disampaikan oleh Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H. Dalam paparannya, Dr. Riki menekankan pentingnya menjaga akal budi dan integritas dalam menegakkan hukum, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia mengutip pandangan Aristoteles bahwa hukum merupakan akal budi yang bebas dari nafsu, sebagai fondasi moral dalam praktik peradilan…
Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2026 menjadi bagian penting dari upaya edukasi publik mengenai peran dan fungsi pengawasan hakim. Melalui kehadiran booth khusus, KY memperkenalkan wajah kelembagaannya secara lebih dekat, komunikatif, dan membumi kepada masyarakat. Menurut pihak Humas KY, Festy Rahma menyampaikan bahwa dalam pameran ini, KY mengusung tema “Nusantara” dengan sentuhan khas Betawi, menghadirkan suasana yang akrab dan ramah bagi pengunjung. Pendekatan kultural tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa pengawasan peradilan bukan sesuatu yang jauh dan formal semata, melainkan bagian dari kehidupan publik yang dapat dipahami bersama. Berbagai produk dan materi ditampilkan di booth KY, mulai…
Serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional pada 2024 yang lalu seyogyanya kita pahami bukan sekadar insiden teknis, melainkan peristiwa hukum dan politik yang amat terang: negara gagal menjaga hak digital warganya. Kebocoran data aparatur sipil negara memperlihatkan betapa rapuhnya sistem perlindungan privasi ketika data warga dikonsentrasikan, dikelola, dan diamankan tanpa standar akuntabilitas yang memadai. Dalam peristiwa ini, warga tidak hanya kehilangan kendali atas data pribadinya, tetapi juga kehilangan kepastian siapa yang bertanggung jawab ketika hak itu dilanggar. Jika data adalah perpanjangan identitas manusia di era digital, maka kebocoran data adalah bentuk baru perampasan hak yang tidak boleh diperlakukan…