Author: Rikatama Budiyantie

Brunei Darussalam — Delegasi Mahkamah Agung RI hadir sebagai Observer dalam ASEAN Multilateral Judicial Knowledge Exchange (JKE) bertema Adjudikasi Sensitif terhadap Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berlangsung pada 3-5 Februari 2026 di Radisson Hotel, Brunei Darussalam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) dan diikuti oleh perwakilan yudisial dari negara-negara ASEAN, termasuk Brunei Darusallam, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Delegasi Indonesia terdiri atas Hakim Agung Y.M. Agus Subroto, M.Hum, M.kn, Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H, M.H, Rikatama Budiyantie, S.H, M.H, Dr. Aria Suyudi, S.H, LLM dan Dr. Dian Rositawati, S.H, M.A. Y.M. Agus Subroto, dalam…

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah hadir sebagai landasan hukum yang kuat, namun kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas sebagai korban. Mulai dari relasi kuasa yang timpang, keterbatasan akses informasi yang ramah disabilitas, hingga mekanisme pelaporan dan pendampingan yang belum sepenuhnya aman dan aksesibel. Data kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas bahkan menunjukkan kerentanan berlapis di tingkat individu, keluarga, lingkungan, hingga kebijakan. Perwakilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat (BSDK) menghadiri dialog publik yang digelar Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dengan dukungan Disability Rights Advocacy Fund. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 12…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat kepemimpinan hakim perempuan melalui dukungan terhadap program strategis Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Orientasi dan Pelatihan Calon Mentor Gelombang Pertama bagi Hakim Perempuan Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Panduan Mentoring BPHPI, yang diselenggarakan pada 12 s.d. 16 Januari 2026 di Hotel Holiday Inn Jakarta Gajah Mada, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Para Hakim Agung , Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung para pejabat Eselon I. Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya sistematis memperkuat kapasitas dan representasi hakim perempuan di lingkungan…

Jakarta, 22 Desember 2025 — Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) hadir dan berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Kementerian PPPA dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Musyawarah ini mengusung tema “Pulang ke Semangat 1928, Suara Perempuan untuk Indonesia Emas yang Berkeadilan 2045”. Ketua BPHPI Dr. Nani Indarwati menyampaikan pandangan bertajuk “Dari Nilai Keibuan Menuju Keadilan Substantif” sebagai kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem hukum dan peradilan nasional. Sistem hukum dan sistem peradilan pada hakikatnya lahir dari kebutuhan untuk melindungi pihak yang lebih rendah, lebih lemah, dan lebih…