Author: Ari Gunawan

Pembaca yang budiman, dunia penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang hadir bagaikan oase di tengah gersangnya keadilan. Jika pada masa lalu kita mengenal sosok panutan seperti Jenderal Sudirman di kemiliteran dan Mohammad Hatta yang bersahaja sebagai Wakil Presiden pertama RI, maka di dunia hukum kita mengenal Prof. Koesoemah Atmadja—seorang Pahlawan Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang secara tegas tawaran Belanda untuk menjadi wali negara pasundan bentukan Belanda. Pada era Orde Baru dan Reformasi, muncul pula nama Jenderal Hoegeng yang dikenal sebagai polisi jujur dan sederhana, serta Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang tak kenal takut dalam menegakkan…

Pendahuluan Perubahan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan aturan pelaksanaannya membawa sebuah perdebatan moral yang getir. Salah satu isu yang paling memancing diskusi adalah nasib terpidana mati yang menderita gangguan jiwa. Menarik apa yang ada diaturan yakni terkait dengan gila atau dalam bahasa hukum artinya orang yang menderita cacat pikiran. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 99 UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang isinya sebagai berikut : Apabila mencermati ketentuan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pidana mati yang mensyaratkan penundaan eksekusi hingga terpidana sembuh dari gangguan…

Jakarta– Delegasi Mahkamah Agung (MA) menghadiri kegiatan konsinyasi persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM ini berlangsung secara hybrid di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada 6 Maret 2026. Atas disposisi surat Ketua Kamar Pembinaan MA, delegasi yang hadir terdiri dari empat Hakim Yustisial, yaitu Ari Gunawan, Supid Arso, Cecep Mustofa, dan Andi Imran. Pertemuan ini turut dihadiri secara luring oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, KPAI, serta organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca). Agenda utama hari kedua difokuskan…

Pendahuluan Indonesia telah lama mencita-citakan regulasi hukum yang mencerminkan nilai budaya dan adat istiadat sebagai ciri khas bangsa. Upaya mewujudkan hukum yang bersumber dari jati diri dan nilai-nilai asli yang hidup di masyarakat telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, pascakemerdekaan, Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda. Pada masa transisi tersebut, penggunaan hukum kolonial dapat dimaklumi guna mencegah kekosongan hukum (recht vacuüm). Namun secara bertahap, Indonesia mulai mengganti hukum warisan tersebut dengan hukum nasional. Langkah nyata ini terlihat dari keberhasilan perumusan UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menggantikan hukum pertanahan Belanda dengan…

Sore itu, langit di atas Pengadilan Negeri Daya berwarna jingga pucat, seolah ikut menanggung beban ratusan perkara yang menumpuk di sana. Arga Wahyu masih terpaku di kursinya, jemarinya perlahan membalik lembaran berkas merah perkara pidana yang sudah mulai usang karena sering dibaca bolak-balik agar tidak salah dalam menyusun konsep putusan. Ketukan pintu memecah keheningan, Bu Satinah (Panitera Pengganti) melangkah masuk membawa sebuah map hijau yang tampak masih segar. “Selamat sore, Pak Arga. Ada berkas perdata baru,” ucapnya lembut sambil meletakkan map itu di hadapan Arga. Arga Wahyu kemudian membaca nama-nama di sana:  Perusahaan Industri Daya dan Sulastri sebagai Penggugat, melawan…

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam melakukan transformasi peradilan melalui kolaborasi internasional. Bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, MA menggelar rapat bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membahas proyek kerja sama baru periode 2025-2028. Kegiatan yang bertajuk “The Project for the Legal and Judicial Reforms to Improve the Business Climate” ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin, 23 Februari hingga Rabu, 25 Februari 2026. Ketua Kamar Pembinaan MA, YM Syamsul Maarif, S.H., M.H., LL.M., dalam sambutannya menekankan bahwa Forum Group Discussion (FGD) ini merupakan langkah krusial dalam menyusun rencana strategis MA. Tujuannya…

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) RI memperkuat fondasi birokrasi ilmiah dengan menuntaskan Pembinaan Teknis (Bimtek) Kompetensi Inti bagi para Analis Kebijakan dan Analis Hukum serta para Koordinator Penyusun Naskah Rekomendasi. Acara yang berlangsung sejak Rabu (11/2)  dan secara resmi ditutup oleh Ketua Kamar Pembinaan MA pada Jumat siang (13/2/2026) di Hotel Morrissey, Jakarta. Bimtek ini bukan sekadar pelatihan rutin. Selama tiga hari, para Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan digembleng untuk menghasilkan produk kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Puncak acara diwarnai dengan sesi pemaparan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja untuk 26 judul topik rekomendasi kebijakan yang diproyeksikan meluncur sepanjang…

JAKARTA – Balairung Mahkamah Agung Laporan Laptah 2026 Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya melakukan revolusi dalam aspek hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi peradilan modern. Hal ini secara jelas disampaikan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) 2026, yang menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai garda terdepan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan secara nyata. Di tengah tuntutan global untuk memitigasi krisis iklim, penerapan sistem e-court telah menjadi motor penggerak utama sekaligus bukti konkret bahwa institusi peradilan mampu beradaptasi dalam menciptakan ekosistem hukum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah strategis ini memberikan kontribusi signifikan terhadap…

JAKARTA – Balairung Mahkamah Agung RI tampak berbeda pagi ini. Sinar matahari awal tahun 2026 menyelimuti gedung tertinggi bagi para pencari keadilan tersebut dengan suasana khidmat sekaligus meriah. Perhelatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung tahun ini tampil dengan sentuhan budaya yang kental. Sejak pukul 07.30 WIB, area utama mulai dipadati oleh para undangan dari berbagai elemen. Hadir di antaranya pimpinan lembaga negara, jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI, serta perwakilan pimpinan Mahkamah Agung dari negara-negara sahabat. Tak ketinggalan, hadir pula para hakim agung dan pimpinan pengadilan tingkat banding maupun pertama dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Ada yang…

Jakarta, 9 Februari 2026 – Area Parkir Barat MARI Gedung Mahkamah Agung kembali bertransformasi menjadi pusat inovasi hukum. Perhelatan Pameran Kampung Hukum 2026 resmi digelar selama dua hari, yakni pada 9 hingga 10 Februari, sebagai agenda rutin tahunan untuk mendekatkan institusi peradilan kepada masyarakat. Pengunjung Kampung Hukum 2026 dapat menyaksikan langsung berbagai terobosan teknologi dan kebijakan unggulan. Sebanyak 30 partisipan, yang terdiri dari unit internal Mahkamah Agung hingga mitra eksternal, hadir mendemonstrasikan transformasi layanan publik yang kini semakin transparan dan akuntabel. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) yang mengusung tema “Futuristik Berbasis…