Author: Ari Gunawan

JAKARTA – Balairung Mahkamah Agung Laporan Laptah 2026 Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya melakukan revolusi dalam aspek hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi peradilan modern. Hal ini secara jelas disampaikan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) 2026, yang menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai garda terdepan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan secara nyata. Di tengah tuntutan global untuk memitigasi krisis iklim, penerapan sistem e-court telah menjadi motor penggerak utama sekaligus bukti konkret bahwa institusi peradilan mampu beradaptasi dalam menciptakan ekosistem hukum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah strategis ini memberikan kontribusi signifikan terhadap…

JAKARTA – Balairung Mahkamah Agung RI tampak berbeda pagi ini. Sinar matahari awal tahun 2026 menyelimuti gedung tertinggi bagi para pencari keadilan tersebut dengan suasana khidmat sekaligus meriah. Perhelatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung tahun ini tampil dengan sentuhan budaya yang kental. Sejak pukul 07.30 WIB, area utama mulai dipadati oleh para undangan dari berbagai elemen. Hadir di antaranya pimpinan lembaga negara, jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI, serta perwakilan pimpinan Mahkamah Agung dari negara-negara sahabat. Tak ketinggalan, hadir pula para hakim agung dan pimpinan pengadilan tingkat banding maupun pertama dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Ada yang…

Jakarta, 9 Februari 2026 – Area Parkir Barat MARI Gedung Mahkamah Agung kembali bertransformasi menjadi pusat inovasi hukum. Perhelatan Pameran Kampung Hukum 2026 resmi digelar selama dua hari, yakni pada 9 hingga 10 Februari, sebagai agenda rutin tahunan untuk mendekatkan institusi peradilan kepada masyarakat. Pengunjung Kampung Hukum 2026 dapat menyaksikan langsung berbagai terobosan teknologi dan kebijakan unggulan. Sebanyak 30 partisipan, yang terdiri dari unit internal Mahkamah Agung hingga mitra eksternal, hadir mendemonstrasikan transformasi layanan publik yang kini semakin transparan dan akuntabel. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) yang mengusung tema “Futuristik Berbasis…

Jakarta , 9 Februari 2026 – Di Area Parkir Barat Mahkamah Agung. Mengikuti tradisi tahun-tahun sebelumnya, Pameran Kampung Hukum 2026 kembali digelar di area parkir barat Gedung Mahkamah Agung selama dua hari, tepatnya pada 9 hingga 10 Februari 2026. Penempatan lokasi di jantung institusi ini bukan sekadar soal teknis, melainkan bentuk kebanggaan sekaligus undangan terbuka bagi pengunjung untuk bersilaturahmi dan mengenal lebih dekat lingkungan kerja Mahkamah Agung dalam suasana yang lebih hangat Kampung Hukum merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Laporan Tahunan MA. Pembukaan kampung hukum dibuka secara langsung oleh YM Ketua…

Pendekatan Konsep: Debitur Lebih Galak dari Penagih Pendahuluan Dalam eksistensinya sebagai makhluk zoon politikon, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Ketergantungan ini menciptakan interaksi sosial yang erat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Terkadang, manusia berada dalam posisi sulit yang mencakup kebutuhan materiil maupun imateriil baik yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier. Namun, fenomena sosial menunjukkan adanya pergeseran perilaku. Sebagian orang tampak memiliki kegemaran berutang untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak. Meskipun aktivitas ini idealnya dihindari, tren saat ini menunjukkan anomali yang unik. Dalam tatanan hukum konvensional terkait utang piutang, maka jelas kita mengenal asas Pacta Sunt Servanda…

SuaraBSDK, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memberikan kontribusi strategis dalam percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI). Melalui utusan empat Hakim Yustisial, MA memaparkan berbagai kendala nyata yang dihadapi pengadilan dalam menangani perkara dengan unsur asing. Berdasarkan disposisi YM Ketua Muda Pembinaan MA, delegasi yang hadir secara daring pada Rabu (28/1/2026) terdiri dari Supit Arso Hananto (Hakim Yustisial Kamar Pembinaan), Andi Imran (Hakim Yustisial Kamar Pembinaan), Ari Gunawan (Hakim Yustisial BSDK) dan Cecep Mustofa (Hakim Yustisial BSDK) Dalam pembukaan rapat, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum RI mengungkapkan bahwa RUU HPI merupakan agenda panjang yang…

Pada saat ini polemik terkait hal-hal yang palsu menjadi semakin banyak kita dengar dan kita jumpai dan kita dengar serta kita lihat baik itu dari pemberitaan yang berseliweran di televisi maupun media sosial yang ada dimasyarakat. Persoalan terkait dengan hal palsu juga menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait misalnya TNI palsu, polisi gadungan maupun yang produk palsu dan masih banyak hal lagi. Dari sekian kasus palsu maka kasus yang menyita perhatian karena dibumbuhi dengan politik adalah kasus yang berkaitan dengan persoalan Roy Suryo dkk yang menuduh bahwa mantan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tuduhan penggunaan ijazah palsu tidak hanya di alami…

Sobat pembaca rubrik suara BSDK yang saya hormati , mungkin ada yang bertanya siapa itu mbah saridin dan apa hubungannya dengan kajian hukum dari cerita babad jawa . Sosok Mbah Saridin bagi masyarakat pati jawa tengah tidaklah begitu asing karena mbah saridin sejatinya merupakan tokoh atau ulama pati di jaman dahulu yang terkenal akan kesaktian dan karomahnya Mbah Saridin atau lebih dikenal sebagai Syech Jangkung atau ada yang mengenal sebagai Sunan Landoh adalah anak dari Sunan Muria yang tak lain juga murid dari sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Kiprah Mbah saridin terkait banyak diceritakan dalam babad tanah jawa khususnya babad…

Dalam kegiatan rapat finalisasi kaidah hukum dan putusan penting dalam perkara pidana telah ditetapkan putusan kasasi 6617 K/Pid.Sus/2025 sebagai Landmark Decision, yang menyangkut kasus penambangan dan penjualan bijih timah ilegal oleh PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Timah Tbk. Putusan ini mempertegas batas antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Kasus ini melibatkan terdakwa MB Gunawan, Direktur PT SIP, yang bersama-sama dengan pihak lain, termasuk Harvey Moeis dan petinggi PT Timah Tbk, mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan dan penjualan bijih timah ilegal. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp300 triliun, terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp28,9…

Jakarta, 4 Januari 2026 – Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan kaidah hukum dan Putusan Penting Landmark Decision 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Kepala BSDK, Kapustrajak, unsur kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Hakim Yustisial. Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM DR. Syamsul Maarif, SH, MH, LLM, mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. “Kegiatan ini sangat relevan dan strategis karena diharapkan dapat menghasilkan rumusan kaidah hukum…