Author: Ari Gunawan

Jakarta , 9 Februari 2026 – Di Area Parkir Barat Mahkamah Agung. Mengikuti tradisi tahun-tahun sebelumnya, Pameran Kampung Hukum 2026 kembali digelar di area parkir barat Gedung Mahkamah Agung selama dua hari, tepatnya pada 9 hingga 10 Februari 2026. Penempatan lokasi di jantung institusi ini bukan sekadar soal teknis, melainkan bentuk kebanggaan sekaligus undangan terbuka bagi pengunjung untuk bersilaturahmi dan mengenal lebih dekat lingkungan kerja Mahkamah Agung dalam suasana yang lebih hangat Kampung Hukum merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Laporan Tahunan MA. Pembukaan kampung hukum dibuka secara langsung oleh YM Ketua…

Pendekatan Konsep: Debitur Lebih Galak dari Penagih Pendahuluan Dalam eksistensinya sebagai makhluk zoon politikon, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Ketergantungan ini menciptakan interaksi sosial yang erat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Terkadang, manusia berada dalam posisi sulit yang mencakup kebutuhan materiil maupun imateriil baik yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier. Namun, fenomena sosial menunjukkan adanya pergeseran perilaku. Sebagian orang tampak memiliki kegemaran berutang untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak. Meskipun aktivitas ini idealnya dihindari, tren saat ini menunjukkan anomali yang unik. Dalam tatanan hukum konvensional terkait utang piutang, maka jelas kita mengenal asas Pacta Sunt Servanda…

SuaraBSDK, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memberikan kontribusi strategis dalam percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI). Melalui utusan empat Hakim Yustisial, MA memaparkan berbagai kendala nyata yang dihadapi pengadilan dalam menangani perkara dengan unsur asing. Berdasarkan disposisi YM Ketua Muda Pembinaan MA, delegasi yang hadir secara daring pada Rabu (28/1/2026) terdiri dari Supit Arso Hananto (Hakim Yustisial Kamar Pembinaan), Andi Imran (Hakim Yustisial Kamar Pembinaan), Ari Gunawan (Hakim Yustisial BSDK) dan Cecep Mustofa (Hakim Yustisial BSDK) Dalam pembukaan rapat, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum RI mengungkapkan bahwa RUU HPI merupakan agenda panjang yang…

Pada saat ini polemik terkait hal-hal yang palsu menjadi semakin banyak kita dengar dan kita jumpai dan kita dengar serta kita lihat baik itu dari pemberitaan yang berseliweran di televisi maupun media sosial yang ada dimasyarakat. Persoalan terkait dengan hal palsu juga menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait misalnya TNI palsu, polisi gadungan maupun yang produk palsu dan masih banyak hal lagi. Dari sekian kasus palsu maka kasus yang menyita perhatian karena dibumbuhi dengan politik adalah kasus yang berkaitan dengan persoalan Roy Suryo dkk yang menuduh bahwa mantan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tuduhan penggunaan ijazah palsu tidak hanya di alami…

Sobat pembaca rubrik suara BSDK yang saya hormati , mungkin ada yang bertanya siapa itu mbah saridin dan apa hubungannya dengan kajian hukum dari cerita babad jawa . Sosok Mbah Saridin bagi masyarakat pati jawa tengah tidaklah begitu asing karena mbah saridin sejatinya merupakan tokoh atau ulama pati di jaman dahulu yang terkenal akan kesaktian dan karomahnya Mbah Saridin atau lebih dikenal sebagai Syech Jangkung atau ada yang mengenal sebagai Sunan Landoh adalah anak dari Sunan Muria yang tak lain juga murid dari sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Kiprah Mbah saridin terkait banyak diceritakan dalam babad tanah jawa khususnya babad…

Dalam kegiatan rapat finalisasi kaidah hukum dan putusan penting dalam perkara pidana telah ditetapkan putusan kasasi 6617 K/Pid.Sus/2025 sebagai Landmark Decision, yang menyangkut kasus penambangan dan penjualan bijih timah ilegal oleh PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Timah Tbk. Putusan ini mempertegas batas antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Kasus ini melibatkan terdakwa MB Gunawan, Direktur PT SIP, yang bersama-sama dengan pihak lain, termasuk Harvey Moeis dan petinggi PT Timah Tbk, mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan dan penjualan bijih timah ilegal. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp300 triliun, terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp28,9…

Jakarta, 4 Januari 2026 – Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan kaidah hukum dan Putusan Penting Landmark Decision 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Kepala BSDK, Kapustrajak, unsur kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Hakim Yustisial. Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM DR. Syamsul Maarif, SH, MH, LLM, mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. “Kegiatan ini sangat relevan dan strategis karena diharapkan dapat menghasilkan rumusan kaidah hukum…

Bertempat di Balairung Lantai 1 Mahkamah Agung, jajaran Pimpinan Mahkamah Agung yaitu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung dari jajaran Eselon Satu Mahkamah Agung—mengadakan kegiatan pembinaan administrasi serta pengawasan kepada seluruh Sekretaris Pengadilan, baik tingkat banding maupun tingkat pertama, dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung mengundang para Sekretaris Pengadilan karena peran mereka sangat penting sebagai supporting unit yang mendukung jalannya suatu pengadilan. Untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan administrasi yang mendukung fungsi kerja seorang sekretaris agar maksimal, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang teratur…

PENDAHULUAN Indonesia menangis dan bersedih karena dipenghujung akhir tahun 2025 bencana alam yang terjadi di Sumatera seakan akan membangunkan kita bahwa Aaam ini sedang murka dengan mendatangkan bencana banjir dan tanah longsor yang mengingatkan umat manusia untuk tidak bersikap arogan dan merusak lingkungan secara membabi buta dengan alasan untuk memcukupi kebutuhan hidup tanpa memikirkan adanya keseimbangan alam. Korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah, sementara ratusan orang lainnya masih dalam proses pencarian. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) per Minggu (30/11) malam, Provinsi Sumatera Utara…

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung kembali menggelar Program Perisai Badilum ke-12, sebuah ajang Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif yang berkesinambungan. Program ini merupakan komitmen Badilum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, dan mendorong diskusi konstruktif di kalangan aparatur peradilan. Edisi kali ini mengangkat tema yang sangat mendesak dan relevan: “Tinjauan Pembaharuan Hukum KUHAP (Das Sollen Peran Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana).” Kegiatan ini berlatar belakang momen historis: disetujuinya Rancangan Undang-Undang KUHAP baru oleh Pemerintah dan DPR. Regulasi hukum formil ini sangat krusial karena akan menjadi pijakan bagi implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang akan…