Author: Khoiruddin Hasibuan

Avatar photo

Hakim Pengadilan Agama Soreang

Perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, sering kali tidak dimulai dari perubahan regulasi, melainkan dari perubahan cara pandang terhadap kerja itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, birokrasi Indonesia mulai memasuki fase baru yang menempatkan fleksibilitas kerja sebagai bagian dari reformasi manajemen aparatur sipil negara. Konsep Work From Anywhere (WFA) atau yang lebih luas dikenal sebagai Flexible Working Arrangement, muncul sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keseimbangan kerja aparatur negara. Namun ketika gagasan ini memasuki ruang institusi peradilan, respons yang muncul tidak selalu seragam. Di sejumlah satuan kerja pengadilan, kebijakan WFA dipandang dengan penuh kehati-hatian, bahkan tidak jarang…

Read More

Di banyak organisasi, baik pemerintahan, lembaga peradilan, maupun institusi sosial, sering kita temukan satu fenomena yang hampir selalu berulang: seseorang yang telah berusia senja merasa dirinya paling mengetahui segala hal. Ia merasa pengalamannya yang panjang adalah legitimasi mutlak untuk memonopoli kebenaran. Dalam pandangannya, usia identik dengan kebijaksanaan, masa jabatan identik dengan otoritas intelektual. Masalahnya, tidak semua pengalaman melahirkan kebijaksanaan. Kadang-kadang pengalaman justru membangun tembok kesombongan, yang membuat seseorang tidak lagi mampu belajar. Kita hidup dalam era Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Revolusi Industri 5.0, di mana pengetahuan berkembang secara eksponensial. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang paling tua,…

Read More

Malam Nuzulul Qur’an sering diartikan sebagai malam awal mula diturunkannya kitab suci Al-Qur’an, pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah, kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, melalui perantara Malaikat Jibril. Pada saat itu, ayat-ayat awal yang diturunkan adalah surah Al-‘Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu, bukan sekadar catatan sejarah spiritual umat Islam. Ia adalah titik tolak bagi lahirnya sebuah peradaban, yang dibangun di atas nilai ilmu, keadilan, dan ketundukan kepada kebenaran. Karena itu, setiap tanggal 17 Ramadhan, umat Islam mengenang peristiwa tersebut. Ada yang memperingatinya pada malam 17 Ramadhan, ada yang menghidupkannya pada siang hari, bahkan ada pula yang memaknainya pada…

Read More

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa integritas lembaga peradilan harus dibaca secara jujur melalui angka-angka survei yang mengukur kepercayaan dan persepsi publik. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang digelar di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Selasa malam. Menurut Ketua MA, angka-angka tersebut bukan dimaksudkan untuk membanggakan institusi, melainkan sebagai cermin objektif untuk menilai sejauh mana amanah kekuasaan kehakiman dijalankan secara berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik transaksional. Dalam paparannya, Ketua MA mengungkap data Indeks Integritas Hakim yang dirilis oleh Komisi Yudisial. Pada tahun…

Read More

Pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, udara terasa lebih dingin dari biasanya di wilayah Kabupaten Bandung. Hujan mulai turun dari tengah malam. Berhenti sejenak lalu turun kembali. Begitu terus menerus sejak seminggu terakhir. Dengan keadaan yang ditemani rintik hujan sepanjang jalan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sampai di sebuah lingkungan permukiman salah satu pihak yang berperkara. Datang bukan membawa palu sidang, melainkan waktu, kesabaran, dan kepekaan. Mereka datang untuk satu tujuan: mendengar suara anak. Dibalik dinginnya udara Wilayah Kabupaten Bandung sejak seminggu terakhir, tak membuat prosedur hukum yang sedang berjalan ikutan dingin dan kaku. Pengadilan Agama Soreang menunjukkan…

Read More

Jakarta, 27 Januari 2026 – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. RDP tersebut membahas secara komprehensif Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, dan menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses legislasi yang bertujuan menata ulang sistem jabatan hakim secara menyeluruh, mulai dari kedudukan, rekrutmen, pembinaan, hingga perlindungan dan kesejahteraan hakim di Indonesia. RDP yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi parlemen itu, menegaskan bahwa RUU Jabatan Hakim, disusun sebagai jawaban atas…

Read More

Tahun 2026, bukan sekadar penanda pergantian kalender bagi lembaga peradilan di Indonesia. Ia hadir sebagai simpul sejarah, sebuah titik temu antara harapan lama dan tuntutan baru, antara beban masa lalu dan tanggung jawab masa depan. Di tengah perubahan sosial yang kian cepat, teknologi yang melesat, serta ekspektasi publik yang semakin kritis, peradilan Indonesia memasuki fase yang menentukan. Momentum ini menuntut keberanian untuk menata ulang fondasi kelembagaan, sekaligus kebijaksanaan untuk memastikan bahwa setiap perubahan, tetap berpijak pada nilai keadilan. Di jantung momentum itu, berdiri Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawal terakhir keadilan. Visinya untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, dan misinya…

Read More

Jika semua berjalan sesuai janji, Januari 2026 atau tahun 2026 akan menjadi tahun yang berbeda bagi para hakim di Indonesia. Para Hakim di Indonesia, terus mengharapkan realisasi janji pemerintah menaikkan tunjangan hakim hingga 280 persen. Jika itu benar terjadi, maka momen tersebut merupakan sebuah lonjakan yang belum pernah terjadi, sejak reformasi birokrasi dimulai, hampir dua dekade lalu. Bagi para hakim, realisasi tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan. Gaji dan tunjangan, yang selama ini dianggap tidak sepadan dengan beban tanggung jawab moral mereka, akhirnya akan diperbaiki. Para hakim adalah garda terakhir penegak hukum, pelindung konstitusi, dan pengawal rasa keadilan. Bukankah sudah…

Read More

Selamat datang di Republik ABS yang ramah terhadap kesalahan! Di sini, semua boleh salah, asal dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa niat jahat dan disertai tanda tangan resmi. Kalau kejahatan masih bikin takut, inkompetensi justru menenteramkan hati. Ia datang dalam balutan kerapian seragam, dengan senyum rapat koordinasi, dan jargon “demi kepentingan bersama.” Inilah negeri yang paling aman di dunia. Di Negeri ini kejahatan bisa dihukum, tapi kesalahan dijadikan budaya. Di sini, inkompetensi bukan kutukan, melainkan kompetensi baru yang dipuja. Yang penting tidak jahat, meski salah langkah di setiap rapat. Yang penting niatnya baik, meski hasilnya mengubur nyawa. Kejahatan biasanya ketahuan, karena…

Read More

Reviktimisasi Korban Anak dan Perempuan Keberanian seorang anak atau perempuan untuk melaporkan suatu tindakan kekerasan yang dialaminya, sering kali bukan dari awal pemulihan traumanya, melainkan pintu menuju rangkaian trauma baru. Mereka seringkali datang dengan trauma pertama—dipukul, diperkosa, diraba tanpa persetujuan, diancam di ruang yang seharusnya aman— lalu dipersilahkan masuk ke sebuah sistem yang mengaku “melindungi”, tetapi terlalu sering justru menambah beban. Contohnya, mengorek-ingat kembali kejadian secara brutal, menempatkan mereka di ruang sidang yang dingin, membiarkan nama mereka bergulir di media dan grup WhatsApp, seolah rasa malu bisa ditanggung sendirian. Fenomena ketika korban mengalami penderitaan kedua, yang bukan berasal dari pelaku,…

Read More