Author: Khoiruddin Hasibuan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa integritas lembaga peradilan harus dibaca secara jujur melalui angka-angka survei yang mengukur kepercayaan dan persepsi publik. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang digelar di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Selasa malam. Menurut Ketua MA, angka-angka tersebut bukan dimaksudkan untuk membanggakan institusi, melainkan sebagai cermin objektif untuk menilai sejauh mana amanah kekuasaan kehakiman dijalankan secara berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik transaksional. Dalam paparannya, Ketua MA mengungkap data Indeks Integritas Hakim yang dirilis oleh Komisi Yudisial. Pada tahun…

Pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026, udara terasa lebih dingin dari biasanya di wilayah Kabupaten Bandung. Hujan mulai turun dari tengah malam. Berhenti sejenak lalu turun kembali. Begitu terus menerus sejak seminggu terakhir. Dengan keadaan yang ditemani rintik hujan sepanjang jalan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sampai di sebuah lingkungan permukiman salah satu pihak yang berperkara. Datang bukan membawa palu sidang, melainkan waktu, kesabaran, dan kepekaan. Mereka datang untuk satu tujuan: mendengar suara anak. Dibalik dinginnya udara Wilayah Kabupaten Bandung sejak seminggu terakhir, tak membuat prosedur hukum yang sedang berjalan ikutan dingin dan kaku. Pengadilan Agama Soreang menunjukkan…

Jakarta, 27 Januari 2026 – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. RDP tersebut membahas secara komprehensif Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, dan menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses legislasi yang bertujuan menata ulang sistem jabatan hakim secara menyeluruh, mulai dari kedudukan, rekrutmen, pembinaan, hingga perlindungan dan kesejahteraan hakim di Indonesia. RDP yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi parlemen itu, menegaskan bahwa RUU Jabatan Hakim, disusun sebagai jawaban atas…

Tahun 2026, bukan sekadar penanda pergantian kalender bagi lembaga peradilan di Indonesia. Ia hadir sebagai simpul sejarah, sebuah titik temu antara harapan lama dan tuntutan baru, antara beban masa lalu dan tanggung jawab masa depan. Di tengah perubahan sosial yang kian cepat, teknologi yang melesat, serta ekspektasi publik yang semakin kritis, peradilan Indonesia memasuki fase yang menentukan. Momentum ini menuntut keberanian untuk menata ulang fondasi kelembagaan, sekaligus kebijaksanaan untuk memastikan bahwa setiap perubahan, tetap berpijak pada nilai keadilan. Di jantung momentum itu, berdiri Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawal terakhir keadilan. Visinya untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, dan misinya…

Jika semua berjalan sesuai janji, Januari 2026 atau tahun 2026 akan menjadi tahun yang berbeda bagi para hakim di Indonesia. Para Hakim di Indonesia, terus mengharapkan realisasi janji pemerintah menaikkan tunjangan hakim hingga 280 persen. Jika itu benar terjadi, maka momen tersebut merupakan sebuah lonjakan yang belum pernah terjadi, sejak reformasi birokrasi dimulai, hampir dua dekade lalu. Bagi para hakim, realisasi tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan. Gaji dan tunjangan, yang selama ini dianggap tidak sepadan dengan beban tanggung jawab moral mereka, akhirnya akan diperbaiki. Para hakim adalah garda terakhir penegak hukum, pelindung konstitusi, dan pengawal rasa keadilan. Bukankah sudah…

Selamat datang di Republik ABS yang ramah terhadap kesalahan! Di sini, semua boleh salah, asal dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa niat jahat dan disertai tanda tangan resmi. Kalau kejahatan masih bikin takut, inkompetensi justru menenteramkan hati. Ia datang dalam balutan kerapian seragam, dengan senyum rapat koordinasi, dan jargon “demi kepentingan bersama.” Inilah negeri yang paling aman di dunia. Di Negeri ini kejahatan bisa dihukum, tapi kesalahan dijadikan budaya. Di sini, inkompetensi bukan kutukan, melainkan kompetensi baru yang dipuja. Yang penting tidak jahat, meski salah langkah di setiap rapat. Yang penting niatnya baik, meski hasilnya mengubur nyawa. Kejahatan biasanya ketahuan, karena…

Reviktimisasi Korban Anak dan Perempuan Keberanian seorang anak atau perempuan untuk melaporkan suatu tindakan kekerasan yang dialaminya, sering kali bukan dari awal pemulihan traumanya, melainkan pintu menuju rangkaian trauma baru. Mereka seringkali datang dengan trauma pertama—dipukul, diperkosa, diraba tanpa persetujuan, diancam di ruang yang seharusnya aman— lalu dipersilahkan masuk ke sebuah sistem yang mengaku “melindungi”, tetapi terlalu sering justru menambah beban. Contohnya, mengorek-ingat kembali kejadian secara brutal, menempatkan mereka di ruang sidang yang dingin, membiarkan nama mereka bergulir di media dan grup WhatsApp, seolah rasa malu bisa ditanggung sendirian. Fenomena ketika korban mengalami penderitaan kedua, yang bukan berasal dari pelaku,…

Bahaya inkompetensi Inkompetensi sering hadir sebagai kesunyian, yang tidak dianggap ancaman. Ia tidak mendobrak pintu seperti kejahatan, tidak meninggalkan jejak darah, dan tidak menimbulkan rasa takut seperti kriminalitas. Namun dalam kajian risiko, manajemen bencana, dan teori organisasi, para ahli sepakat bahwa kegagalan terbesar, justru lahir dari kesalahan manusia dan disfungsi organisasi yang tampak sepele. Misalnya, sebuah memo yang terlambat diterima, sebuah prosedur yang tidak dipahami anggota organisasi, sebuah keputusan yang dibuat tanpa data, atau sebuah struktur yang tidak siap saat diuji oleh keadaan. Di Indonesia, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sumatera, kenyataan akademik itu terasa amat dekat. Bila kita…

Seremonial Penyusunan RKAKL Penyusunan anggaran di lingkungan peradilan, sepertinya sering kali dianggap sebagai rutinitas administratif, yang harus diselesaikan sebelum batas waktu. Tahun demi tahun, banyak satuan kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), seperti mengulang formula lama. Misalnya, menyalin kegiatan tahun-tahun yang lalu, menambah beberapa program baru, lalu menyesuaikan angka-angkanya, agar terlihat wajar. Padahal, saat ini, Mahkamah Agung (MA) sedang mendorong satuan kerja di bawahnya, untuk bertransformasi secara besar-besaran menuju peradilan modern. Jika perencanaan dianggap sebagai formalitas, maka pembaruan peradilan hanya menjadi slogan, yang tidak pernah berpijak pada realitas anggaran dan kebutuhan institusional. MA memasuki periode strategis baru dengan…

Dalam setiap masyarakat yang beradab, hukum tidak pernah hadir sebagai benda mati. Ia tumbuh, berubah, bergulat dengan realitas sosial, dan terus-menerus ditanya: untuk siapa ia diciptakan? Apakah hukum harus lebih tunduk pada teks atau pada rasa keadilan? Apakah ia harus mengikuti prosedur secara mekanis atau menimbang nurani yang hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang melahirkan dua kutub besar dalam pemikiran hukum: kepastian dan moralitas. Keduanya ibarat dua kutub magnet yang tak pernah benar-benar dapat disatukan, tetapi juga tak mungkin dipisahkan. Tanpa kepastian, hukum kehilangan kestabilannya. Tanpa moralitas, hukum kehilangan maknanya. Ketegangan inilah yang menjadi poros utama perdebatan filsafat hukum selama ribuan…