Author: Jatmiko Wirawan

Suatu sore, sebuah perseroan terbatas mendadak jadi sorotan. Perusahaan itu terseret perkara pidana pencucian uang. Gurita bisnis yang dijalankan perusahaan itu disinyalir bermodalkan dana hasil tindak pidana. Direksi dan komisaris silih berganti dipanggil penyidik. Namun, dalam setiap dokumen resmi, nama-nama itu terasa seperti bayang-bayang. Di balik layar, publik berbisik tentang seorang pengusaha yang tak pernah tercatat sebagai pemegang saham, tak duduk di kursi direksi maupun komisaris, tetapi seluruh keputusan strategis konon berawal dari ruang kerjanya. Ia tak tampak dalam akta, tetapi jejak kekuasaannya nyata. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lanskap pertanggungjawaban pidana…

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai babak penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu semangat utama yang mengemuka adalah penguatan prinsip due process of law, termasuk penerapan Exclusionary Rules sebagai mekanisme perlindungan hak asasi dan pengendali kewenangan aparat penegak hukum. Prinsip ini menjadi sorotan dalam pemaparan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., pada Senin, 23 Februari 2026, dalam Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer se-Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa hukum acara pidana…

“Hakim bukanlah seorang ksatria pengembara yang berkeliaran sesuka hati” papar Prim Haryadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia, Senin, 23 Februari 2026. Pernyataan yang menukil ucapan Benjamin N. Cardozo itu menjadi pintu masuk untuk memahami satu konsep penting dalam hukum acara pidana modern yaitu tahap pra-ajudikasi dalam konteks judicial scrutiny atau pengawasan pengadilan. Pada tahap inilah wajah awal keadilan diuji, bahkan sebelum perkara masuk ke pemeriksaan pokok. Secara sederhana, judicial scrutiny adalah mekanisme pengawasan oleh hakim terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama dalam penggunaan…

“The judge must protect democracy not only from its enemies, but also from its friends.” Kalimat tegas dari Aharon Barak itu mengandung pesan mendalam: Hakim harus melindungi demokrasi tidak hanya dari musuh-musuhnya, tetapi juga dari teman-temannya sendiri. Gagasan inilah yang kini menemukan relevansinya dalam pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia, dari passive judge menuju active judicial controller. Pergeseran ini ditegaskan oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia, Senin, 23 Februari 2026. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa hakim dalam KUHAP baru…

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru bukan sekadar pembaruan prosedur. Ia membawa satu pesan besar yaitu due process of law sebagai ruh dari hukum acara pidana Indonesia. Pesan itu ditegaskan oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia, Senin, 23 Februari 2026. Di hadapan para hakim militer, ia mengingatkan bahwa perubahan KUHAP bukan hanya soal norma baru, tetapi soal cara pandang baru. “KUHAP 2025 menegaskan kembali bahwa proses pidana adalah proses yang harus adil, akuntabel, dan menghormati…

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian cepat dan merambah hampir semua bidang kehidupan, termasuk dunia peradilan. Di banyak negara, AI mulai digunakan untuk membantu pencarian yurisprudensi, pengelolaan perkara, hingga analisis risiko. Namun, di balik efisiensi dan kecepatan yang AI tawarkan, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan teknologi ini tidak merusak nilai keadilan itu sendiri? Untuk menjawab kegelisahan tersebut, UNESCO menyusun Guideline for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menolak teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan AI di pengadilan tetap berpijak pada hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Prinsip pertama dan…

Perkembangan teknologi data analytics dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai merambah berbagai bidang, termasuk sistem peradilan. Isu ini mencuat dalam diskusi yang melibatkan hakim-hakim Indonesia dengan Prof. Marion Ho-Dac pada Rabu, 18 Februari 2026 dalam ajang Advanced Courses of The Hague Academy of International Law on the Role of International Law in Advancing Asean Judiciaries di Manila dan Tagaytay City, Filipina. Dalam konteks Indonesia, kehadiran pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, membuka ruang diskusi mengenai pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan berkeadilan. Namun, di balik potensi manfaatnya, penggunaan data…

Plea bargain tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sejak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme plea bargain dianggap sebagai salah satu wajah baru peradilan pidana. Di tengah diskursus itu, sebuah percakapan ringan terjalin di Kota Tagaytay, Filipina. Meski jauh dari ruang sidang Indonesia, perbincangan tersebut justru memberi perspektif yang berbeda tentang plea bargain. Percakapan tersebut terjadi saat hakim-hakim Indonesia mengikuti Program Advanced Courses 2026 of The Hague Academy of International Law (THAIL) bertajuk The Role of International Law in Advancing ASEAN Judiciaries. Program ini tidak hanya berisi diskusi akademik, tetapi juga…

Sistem hukum Filipina ibarat kain tenun tua yang dirajut dari benang-benang sejarah yang berbeda warna. Ada jejak hukum sipil dari masa kolonial Spanyol, ada pula pola common law yang ditinggalkan Amerika Serikat. Perpaduan itu tidak sekadar teknis yuridis, melainkan refleksi perjalanan panjang sebuah bangsa yang belajar berdamai dengan masa lalu sambil menata masa depan. Di Filipina, hukum tumbuh bukan di ruang hampa, melainkan dari pengalaman kolektif tentang kekuasaan, perlawanan, dan harapan akan keadilan. Tak seperti kebanyakan negara yang menerapkan sistem hukum eropa continental atau anglo saxon, Filipina memilih untuk menggunakan kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan. Kerangka besar sistem ini…

Di tengah fokus negara-negara ASEAN memerangi tindak pidana berat seperti narkotika, korupsi, dan human trafficking, sebuah fakta menarik mengemuka dari Brunei Darussalam. Negara penghasil minyak di Asia Tenggara itu justru tengah berjibaku dengan kejahatan yang kerap dianggap remeh, namun berdampak sistemik: pencurian kabel. Isu tersebut mengemuka dalam Program Advanced Courses 2026 of The Hague Academy of International Law (THAIL) bertajuk The Role of International Law in Advancing ASEAN Judiciaries. Selain meningkatkan kompetensi di bidang hukum internasional, program ini menjadi ruang strategis bagi para hakim-hakim Indonesia untuk bertukar pengalaman, sekaligus membangun jejaring profesional lintas negara dengan para hakim dan praktisi hukum…