Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Belakangan ini, berita dari Sumatera sungguh memilukan. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Sibolga), dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan tanah longsor hebat. Korban jiwa berjatuhan, infrastruktur rusak, listrik dan komunikasi putus. Pemerintah, melalui BMKG, menyebut “Siklon Tropis Senyar” atau gangguan atmosfer skala besar yang bisa memicu musibah seperti banjir atau longsor sebagai biang keladi cuaca ekstrem ini. Tapi, para aktivis lingkungan bersikeras yang menganggap peristiwa ini bukan cuma bencana alam, melainkan bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan yang sudah parah. Lebih lanjut, banyak pihak yang berpandangan bahwa penanganan bencana dari pemerintah berjalan lamban apalagi dengan tidak menetapkan status…

Prolog: Pesta Demokrasi dan Auman Janji Manis Di Kerajaan Alasnusa yang megah, pesta demokrasi baru saja usai. Dengan gemuruh sorak-sorai yang memecah langit, Sang Singa terpilih sebagai Penguasa Tertinggi. Di atas Batu Orationis, tempat segala janji diumbar, aumannya bergema memenuhi sudut-sudut kerajaan. “WARGAAAA ALASNUSA YANG KUCINTAI!” gertaknya, dada membusung penuh wibawa. “Kepada Sang Kambing penegak keadilan, dengarlah suaraku! Kami AKAN MELIPATGANDAKAN pasokan rumput kalian RATUSAN KALI LIPAT! Setiap tetes keringat kejujuran dan integritas kalian, akan kami tukar dengan gunungan rumput hijau yang menjulang hingga menyentuh awan! PERCAYALAH PADAKU!” Sorak-sorai membahana. Para kambing menari-nari kegirangan, melompat-lompat, dan para bersuit riang. Janji…

Pendahuluan Pada tanggal 18 November 2025, Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas bersama DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU tersebut sudah disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 setelah sebelumnya selesai dibahas di Komisi III DPR RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berusia 44 tahun ini sebelumnya tidak sekalipun mengalami proses amandemen, melainkan hanya terjadi pengembangan di dalam ketentuan…

Pendahuluan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3). Selain itu, Pasal 28A mengakui hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Wilayah pesisir, sebagai peralihan antara daratan dan laut, tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Perencanaan dan pembangunannya melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.000 km, dengan keanekaragaman hayati tinggi yang memengaruhi kebiasaan, gaya hidup, budaya, dan penghidupan masyarakat. Ekosistem mangrove, bagian integral dari wilayah pesisir, mencakup sekitar 3,44 juta hektare atau…