Per Komisi Bidang Kerja
Minggu Malam (14/12) waktu telah menunjukkan lebih dari pukul 23.31 WIB, YM Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum. di dampingi oleh YM. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. masih lanjut memaparkan capaian kinerja bidang per bidang komisi dihadapan tidak kurang dari 200 anggota Ikahi yang hadir. Rinciannya ialah sebagai berikut:
Komisi I: Bidang Organisasi Perjuangan Kesejahteraan Hakim. Komisi I menerima amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan penguatan struktur organisasi IKAHI. Capaian terbesar adalah terwujudnya penyesuaian hak keuangan hakim yang telah diperjuangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen Presiden untuk Kesejahteraan Hakim, Komitmen ini ditegaskan kembali dalam Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025. Saat ini, Rancangan Peraturan Presiden terkait penyesuaian hak keuangan hakim telah berada di Sekretariat Negara untuk ditandatangani. SebelumnyaPresiden Prabowo Subianto dalam Pengukuhan Hakim Baru tanggal 12 Juni 2025 juga telah menyinggung isu peningkatan kesejahteraan hakim “Saya Prabowo Subianto presiden Ri ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji Hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para Hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, dimana kenaikan tertinggi mencapai 280%.”
Program Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sewa Rumah Dinas. Jaminan kesehatan bagi hakim karier dan Biaya sewa rumah dinas dan jaminan kesehatan bagi hakim ad-hoc. Tim Jaminan Kesehatan PP-IKAHI mengawal lahirnya regulasi pengadaan layanan asuransi tahun 2023–2025 melalui SK KMA 184/2023 dan SK Sekretaris MA 1011/2023.
Program Medical Check Up dilakukan dengan tiga tahapan yang meliputi:
- Sosialisasi Program yang berisikan edukasi tentang manfaat jaminan kesehatan kepada seluruh anggota;
- Monitoring & Evaluasi berkenaan dengan Pengawasan tahunan terhadap penyedia layanan kesehatan
- Kerja Sama Kimia Farma yang ditandai dengan MoU ditandatangani 12 November 2024 untuk layanan MCU.
Sesuai dengan Pasal 6 huruf C AD/ART PP IKAHI, Pengurus Pusat IKAHI dapat membentuk badan-badan yang menunjang kinerjanya, badan-badan tersebut diantaranya Badan Pengelola Dana Sosial (BPDSH), Badan Perhimpunan Hakim Perempuan (BPHPI), dan Badan Pengelola Mess (BPM). Organisasi terus beradaptasi dan menguat dengan struktur yang responsif terhadap kebutuhan anggota. Pengelolaan Aset termasuk Mess IKAHI, Dibentuk melalui SK Nomor 006/SK/PP.IKAHI/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 untuk mengelola aset organisasi secara profesional, modern, dan akuntabel. BPM telah menyusun berbagai rekomendasi pengelolaan, dari renovasi hingga opsi relokasi, yang disampaikan dalam RAKORNAS 2024.
Komisi II: Publikasi dan Kajian Ilmiah sebagai Jantung Intelektual IKAHI. Bidang Publikasi dan Kajian Ilmiah adalah tempat gagasan dihimpun, budaya menulis dipupuk, dan martabat peradilan dibela melalui kajian ilmiah yang jernih dan bertanggung jawab. Suara hakim Indonesia harus hadir bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang ilmu pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT IKAHI, pengelolaan jurnal IKAHI “Judex Laguens” yang telah 8 edisi terbit, Seminar Internasional yang mengangkat isu Perkara Komersial, Integritas Hakim, dan Contempt of Court.
Komisi III: Hubungan luar negeri dan antar lembaga berfokus membangun jembatan kemitraan. Komisi III bertugas membangun dan memelihara hubungan strategis dengan lembaga internasional dan nasional untuk mendukung tugas dan kehidupan hakim, serta memperkuat posisi IKAHI di kancah global. Kemitraan Nasional yang telah terjalin diantaranya dengan Kemendikdasmen, Hukumonline, Bank BTN, Bank BSI, dan TICMI. Kerja Sama Internasional IKAHI telah terjalin dengan UNODC, IOM, ICJ, AIPJ, OPDAT, JICA, dan ASEAN-ACT. IKAHI semakin diakui sebagai mitra strategis dalam pembahasan kejahatan siber, narkotika, perdagangan orang, terorisme, dan integritas peradilan.
Komisi IV: Kehumasan dan Pengabdi Masyarakat. Telah dilakukan kegiatan Pembentukan grup WA berjenjang untuk informasi satu komando, Pengelolaan media sosial dan website PP IKAHI, dan Dorongan kepada PD dan PC untuk aktif mempublikasikan kegiatan, dan Tanggap Bencana melalui IKAHI Peduli.
Komisi V: Advokasi Hakim. Untuk pertama kalinya, advokasi ditempatkan sebagai bidang khusus—komitmen untuk melindungi profesi hakim, menjaga marwah peradilan, dan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. 20 Pendampingan Hakim dalam Majelis Kehormatan Hakim sejak 17 Mei 2023 hingga 25 September 2025, penyusunan SOP Advokasi, Tim Pendampingan RUU yang melakukan pengawalan RUU KY, RUU Jabatan Hakim, dan peningkatan kesejahteraan hakim.
Demikian paparan capaian kinerja PP IKAHI Per Komisi Bidang. Sebelum ditutup tepat pada pukul 00.00 WIB, YM Yasardin menyampaikan kesimpulan Kondisi keuangan IKAHI dan BPDSH dalam keadaan sehat, tanpa utang, dan dengan ekuitas yang terus meningkat. Setiap rupiah yang dipercayakan telah dikelola secara hati-hati untuk mendukung kegiatan organisasi, pelayanan kepada anggota, serta program sosial kemasyarakatan. Terima kasih kepada seluruh anggota IKAHI, mitra, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga IKAHI terus memperkuat peran dan pengabdiannya bagi para anggota, lembaga peradilan, dan masyarakat luas.
Laporan Pertanggungjawaban PP IKAHI Masa Bhakti 2022 s/d 2023 tepat ditutup pada pukul 00.07 WIB dengan membacakan pantun Makan Durian Bersama Kekasih Cukup Sekian dan Terima Kasih, yang disambut dengan tcakeeep dengan riuh oleh tamu hadirin Munas IKAHI XXI Tahun 2025 Ancol.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI