Author: Redpel SuaraBSDK

JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa peradilan yang luhur merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia maju dan kemakmuran rakyat. Peradilan yang menjaga independensi, profesionalitas, imparsialitas, dan integritas akan melahirkan kepercayaan serta kepastian hukum yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Pesan tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam amanat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Upacara dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, pimpinan Eselon I dan Eselon II, serta para Hakim Yustisial…

Megamendung, Bogor – Memasuki hari ketiga Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIII Tahun 2026, para peserta kelas A yang terdiri dari Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer pada sesi pertama ini mendapatkan materi bertajuk “Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak-Hak Lingkungan Hidup” pada Rabu, 5 Agustus 2026. Materi disampaikan oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, yang memaparkan secara mendalam tentang pentingnya melindungi para pembela lingkungan dari kriminalisasi melalui mekanisme Anti-SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Hak atas Lingkungan…

Ceramah Umum Menteri Lingkungan Hidup pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIII MEGAMENDUNG — Putusan hakim dalam perkara lingkungan hidup tidak cukup berhenti pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Putusan harus memastikan lingkungan yang rusak benar-benar memiliki jalan untuk dipulihkan, sekaligus menjaga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di tengah krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, fungsi peradilan bahkan menentukan kualitas kehidupan generasi yang belum lahir. Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, dalam ceramah umum pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIII…

Palembang – Besarnya jumlah lulusan fakultas hukum setiap tahun membuat persaingan memasuki dunia profesi hukum semakin ketat. Mahasiswa hukum karena itu tidak cukup hanya mengejar gelar akademik, tetapi harus mempersiapkan kompetensi, kemampuan bernalar, penguasaan ilmu hukum, serta integritas sejak masih berada di bangku kuliah. Pesan tersebut disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) BSDK Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., dalam Kuliah Umum bertema “Peluang dan Tantangan Mahasiswa Fakultas Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Selasa (21/7/2026). Di hadapan mahasiswa FH Unsri, Andi Akram memaparkan data jumlah lulusan fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi…

Palembang – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI memperkuat sinergi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Selasa (21/7/2026), di Palembang. Kerja sama tersebut diarahkan tidak hanya pada bidang penelitian, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kebijakan hukum dan peradilan berbasis kebutuhan empiris masyarakat. Penandatanganan dilakukan Kepala Pustrajak BSDK MA Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Kerja sama tersebut sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara lembaga…

JAKARTA— Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Prof. Yulius, menegaskan bahwa setiap aturan yang memberikan kewenangan kepada pejabat perpajakan harus sekaligus membatasi kewenangan tersebut. Pembatasan diperlukan karena tujuan hukum administrasi bukan sekadar memastikan bekerjanya pemerintahan, melainkan juga memberikan perlindungan kepada warga negara ketika berhadapan dengan kekuasaan. “Setiap aturan yang memberikan kewenangan kepada pejabat perpajakan harus sekaligus membatasi kewenangan itu. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan kepada warga negara,” ujar Prof. Yulius dalam Focus Group Discussion Finalisasi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang diselenggarakan Pustrajak BSDK Mahkamah Agung secara daring, Senin (20/7/2026). Menurut Prof. Yulius, pajak saat ini…

Yogyakarta, Suara BSDK — Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Yulius, menegaskan bahwa derasnya pertumbuhan regulasi sektoral telah melahirkan fenomena hiperregulasi yang semakin memperluas objek, subjek, dan karakter sengketa tata usaha negara. Kondisi tersebut menuntut hakim tidak hanya memahami norma secara tekstual, tetapi juga mampu membaca tujuan kebijakan, karakter kewenangan, dan dampak putusan terhadap penyelesaian persoalan hukum secara nyata. Hal itu disampaikan Prof. Yulius dalam Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Dalam forum yang diselenggarakan atas kerja sama BSDK…

Makassar, Suara BSDK – Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melalui Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan menggelar Rapat Koordinasi Tim Finalisasi Draft Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Penyusunan Policy Brief Naskah Kebijakan ‘Penguatan Dasar Hukum dan Pedoman Pemeriksaan Setempat di Empat Lingkungan Peradilan’ di Makassar pada 7 sampai dengan 11 Juli 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mematangkan naskah kebijakan dan rancangan pengaturan pemeriksaan setempat atau descente agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang lebih kuat, prosedur yang seragam, tata kelola pembiayaan yang akuntabel, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama,…

MANADO — Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menutup rangkaian Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Pajak dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, di Manado. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan kelembagaan menghadapi integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Mahkamah Agung untuk memperkuat kesiapan hakim, aparatur peradilan, dan sistem pembinaan teknis yudisial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh penguatan pemahaman mengenai hukum pajak, praktik administrasi…

MANADO — Ketua Pengadilan Pajak, Triyono Martanto, menjadi narasumber dalam sesi lanjutan Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Kerangka Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, di Manado. Dalam sesi tersebut, Triyono memaparkan kedudukan Pengadilan Pajak, praktik hukum acara, alur penyelesaian perkara, sistem administrasi perkara, serta sejumlah isu transisi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Sesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan karena peserta memperoleh penjelasan langsung dari pimpinan Pengadilan Pajak mengenai kondisi aktual lembaga tersebut. Paparan tidak hanya membahas norma hukum, tetapi juga menyentuh praktik penyelesaian perkara, karakter pembuktian, penggunaan sistem digital, kendala…