Ada pelajaran birokrasi yang kadang tidak datang dari ruang seminar, tidak pula dari dokumen kebijakan yang tebal dan file-file megabyte. Pelajaran itu justru muncul dari pemandangan sederhana: sebuah ruang kerja, beberapa meja komputer, petugas yang sibuk melayani sistem informasi pengadilan, dan pakaian kerja yang tidak seragam. Pagi itu, di salah satu ruangan IT High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, Ketika kami melakukan kunjungan beberapa hari lalu di Jabalpur, saya menangkap sesuatu yang tampak kecil, tetapi menyimpan pertanyaan besar: mengapa sebuah birokrasi harus selalu tampak sama untuk dianggap tertib?
Di ruangan itu, para pegawai bekerja sebagaimana layaknya aparatur peradilan modern bekerja. Ada layar komputer, sistem digital, dokumen elektronik, jaringan layanan, dan ritme kerja yang tertata. Namun ada satu hal yang segera menarik perhatian: mereka tidak mengenakan seragam yang sama. Ada yang memakai kemeja biru, ada yang berpakaian hijau, ada yang menggunakan busana kerja biasa. Para pegawai perempuan pun demikian. Tidak ada warna tunggal, tidak ada model pakaian yang dipaksakan, tidak ada simbol visual yang menyeragamkan seluruh orang dalam ruangan.
Saya sempat bertanya kepada salah seorang petugas: apakah Anda pegawai pemerintah? Jawabannya tegas: ya, official government. Mereka pegawai tetap. Lalu saya bertanya lagi, apakah tidak ada seragam? Jawabannya sederhana, tetapi menohok: tidak ada. Yang penting berpakaian rapi dan sopan.
Jawaban itu terasa biasa saja, tetapi bagi kita yang hidup dalam kultur birokrasi yang sangat akrab dengan seragam, ia menjadi semacam kejutan kecil. Di banyak kantor pemerintahan kita, pakaian tidak hanya menjadi urusan kerapian. Ia telah menjadi jadwal, kewajiban, simbol kepatuhan, bahkan terkadang menjadi ukuran disiplin. Hari Senin seragam tertentu, Selasa seragam lain, Rabu warna lain, Kamis motif tertentu, Jumat pakaian yang lain lagi. Yang tidak sama dianggap menyimpang. Yang tidak sesuai warna bisa ditegur. Yang berbeda mudah dianggap tidak disiplin.
Dari sinilah pertanyaan kritis itu muncul: sejak kapan birokrasi begitu percaya bahwa keseragaman adalah tanda ketertiban? Mengapa aparatur negara harus terus-menerus dilatih untuk tampak sama? Apakah kerapian tidak cukup? Apakah kesopanan tidak memadai? Apakah profesionalitas harus selalu dibuktikan melalui warna baju yang identik?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita sering membaca pemberitaan tentang anggaran pengadaan seragam di berbagai instansi, kantor, lembaga, bahkan organisasi sosial yang nilainya tidak kecil. Kadang angkanya ratusan juta. Kadang miliaran. Publik lalu bertanya: apakah benar seragam itu kebutuhan substantif, atau sekadar kebiasaan birokrasi yang sudah terlalu lama dianggap wajar?
Kehendak untuk berseragam rupanya tidak hanya hidup di kantor pemerintahan. Ia juga merembes ke berbagai komunitas sosial. Kelompok pengajian, organisasi informal, komunitas profesi, bahkan perkumpulan warga sering merasa perlu memiliki seragam. Seolah-olah kebersamaan belum lengkap tanpa warna pakaian yang sama. Seolah-olah identitas kolektif hanya dapat dilihat jika tubuh-tubuh manusia dibalut dengan model yang serupa.
Padahal, pengalaman singkat di High Court Madhya Pradesh memperlihatkan kemungkinan lain. Sebuah institusi tetap dapat terlihat rapi tanpa harus seragam. Sebuah kantor tetap dapat bekerja serius tanpa memaksakan warna pakaian tunggal. Sebuah birokrasi tetap dapat menjaga martabatnya tanpa mengubah seluruh pegawainya menjadi barisan visual yang serupa. Di titik ini, kita perlu membedakan antara disiplin dan keseragaman. Disiplin adalah soal tanggung jawab, ketepatan waktu, mutu kerja, akuntabilitas, dan kesungguhan melayani publik. Keseragaman hanyalah tampilan luar. Ia bisa membantu dalam konteks tertentu, tetapi tidak boleh menggantikan substansi. Ketika birokrasi terlalu sibuk mengatur tampilan, ia bisa lupa membangun nalar kerja.
Yang lebih mengkhawatirkan, budaya seragam tidak berhenti pada pakaian. Ia dapat merembes menjadi budaya berpikir. Orang yang sejak kecil, sejak sekolah, sejak masuk kantor, terus-menerus dilatih untuk sama, lama-lama bisa takut berbeda. Takut mengambil inisiatif. Takut mengajukan gagasan baru. Takut melakukan terobosan. Takut berbeda pendapat. Takut dianggap tidak sejalan. Di sinilah bahaya keseragaman menjadi lebih dalam. Ia bukan lagi soal baju. Ia menjadi soal mentalitas. Birokrasi yang terlalu mencintai keseragaman mudah berubah menjadi birokrasi yang kaku. Semua orang menunggu contoh. Semua orang mencari pola yang aman. Semua orang berhitung agar tidak tampak berbeda. Akhirnya, yang tumbuh bukan kreativitas, melainkan kepatuhan formal. Bukan keberanian berpikir, melainkan kecemasan administratif.
Padahal tantangan birokrasi modern justru sebaliknya. Dunia berubah cepat. Teknologi digital bergerak melampaui prosedur lama. Kebutuhan publik semakin kompleks. Masalah hukum, sosial, ekonomi, dan administrasi tidak lagi bisa dijawab dengan cara berpikir tunggal. Birokrasi membutuhkan manusia-manusia yang rapi, tetapi juga kritis; tertib, tetapi juga imajinatif; patuh pada hukum, tetapi tidak kehilangan keberanian untuk menemukan jalan baru.
Refleksi ini terasa semakin kuat setelah beberapa hari mengikuti kegiatan di National Judicial Academy India di Bhopal. Selama lima hari berada di lingkungan akademi peradilan tersebut, hampir tidak tampak kultur aparatur yang dibangun melalui keseragaman pakaian. Para pejabat, pengajar, pegawai, dan aparatur pendukung hadir dengan pakaian kerja yang rapi, sopan, tetapi tidak disatukan oleh warna dan model seragam yang sama. Lingkungan akademi tetap berjalan tertib. Forum-forum tetap berlangsung serius. Otoritas kelembagaan tetap terasa. Tetapi semua itu tidak dibangun melalui penyeragaman tampilan.
Pemandangan ini penting dibaca lebih jauh, terutama bagi lembaga-lembaga yang bekerja di wilayah riset, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pemikiran. Lembaga seperti BRIN, badan-badan riset pemerintahan, maupun Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, pada dasarnya bukan sekadar mesin administratif. Ia adalah ruang produksi gagasan. Ia adalah tempat di mana masalah dipikirkan, kebijakan dirumuskan, pengetahuan dikembangkan, dan masa depan kelembagaan dibayangkan.
Karena itu, kultur yang dibangun di lembaga riset dan pendidikan semestinya tidak terlalu dibebani oleh simbol-simbol birokratis yang berlebihan. Yang harus diperkuat bukanlah kesamaan warna pakaian, melainkan keberanian berpikir. Yang harus diutamakan bukanlah kepatuhan visual, melainkan ketajaman analisis. Yang harus dibesarkan bukanlah anggaran untuk tampilan, melainkan anggaran untuk riset, pengembangan kapasitas, pembacaan data, pembaruan kurikulum, dan penciptaan gagasan-gagasan strategis.
Dalam lembaga riset, seragam yang terlalu dominan bisa menjadi metafora yang kurang sehat. Ia dapat memberi pesan bahwa yang paling penting adalah tampak sama, bukan berpikir tajam. Padahal riset membutuhkan keberanian untuk bertanya, kesediaan untuk berbeda, dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut yang tidak lazim. Pendidikan aparatur juga demikian. Ia tidak boleh hanya menghasilkan pegawai yang patuh prosedur, tetapi harus melahirkan aparatur yang mampu membaca zaman, memahami perubahan, dan menawarkan jalan keluar.
Bagi lembaga pendidikan dan riset, kebebasan berpikir membutuhkan ruang psikologis. Aparatur yang setiap hari dibentuk dalam kultur formalistik yang terlalu ketat akan lebih mudah berhati-hati secara berlebihan. Ia bisa enggan berbeda. Ia bisa merasa tidak nyaman mengusulkan gagasan baru. Ia bisa lebih sibuk menebak kehendak atasan daripada menguji kekuatan argumen. Padahal lembaga strategis membutuhkan orang-orang yang tidak hanya taat, tetapi juga bernalar; tidak hanya rapi, tetapi juga reflektif; tidak hanya disiplin, tetapi juga berani membayangkan kemungkinan baru.
Maka, pengalaman 5 (lima) hari di National Judicial Academy India dan High Court Madhya Pradesh memberi pelajaran yang sama: kewibawaan lembaga tidak selalu lahir dari keseragaman tampilan. Kewibawaan lembaga justru lahir dari mutu kerja, kedalaman pengetahuan, integritas aparatur, dan keberanian untuk membangun tradisi berpikir yang terbuka. Di lembaga riset dan pendidikan, seragam terbaik bukanlah pakaian yang sama, melainkan komitmen yang sama terhadap ilmu pengetahuan, pembaruan, dan pelayanan publik yang bermutu.
Pelajaran lain dari India juga tampak dalam sejarah kepemimpinan High Court Madhya Pradesh. Setelah pembentukan negara bagian Madhya Pradesh, Ketua Pengadilan Tinggi pertamanya adalah Justice M. Hidayatullah, yang mulai menjabat pada 1 November 1956. Daftar resmi mantan Chief Justice High Court Madhya Pradesh mencatat namanya sebagai Ketua Pengadilan pertama, dan riwayatnya kemudian berlanjut hingga menjadi hakim Supreme Court of India serta Chief Justice of India.
Fakta ini menarik bukan hanya karena Hidayatullah adalah nama besar dalam sejarah peradilan India, tetapi juga karena ia memperlihatkan keberanian institusional untuk menempatkan kapasitas di atas identitas sempit. Dalam masyarakat yang mayoritas Hindu, seorang hakim Muslim dapat menjadi pimpinan pertama pengadilan tinggi di wilayah tersebut. Ini bukan sekadar catatan biografis. Ini adalah tanda bahwa sebuah komunitas hukum yang matang tidak semestinya takut pada perbedaan. Dari pakaian pegawai hingga sejarah kepemimpinan pengadilan, ada benang merah yang sama: institusi yang kuat tidak selalu membutuhkan keseragaman visual. Justru institusi yang percaya diri sanggup memberi ruang bagi keberagaman, selama profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab tetap dijaga.
Mungkin inilah salah satu pekerjaan rumah birokrasi kita. Kita perlu merasionalkan kembali banyak hal yang selama ini diterima begitu saja. Apakah semua seragam benar-benar diperlukan? Apakah semua jadwal pakaian dinas memiliki dasar kebutuhan yang kuat? Apakah anggaran besar untuk uniform lebih penting daripada penguatan kapasitas pegawai, teknologi layanan, atau peningkatan kualitas kerja?
Tentu tidak semua seragam harus ditolak. Dalam keadaan tertentu, seragam dapat memiliki fungsi identifikasi, keamanan, pelayanan publik, atau kehormatan institusional. Tetapi ketika seragam berubah menjadi obsesi, ketika kesamaan tampilan lebih dihargai daripada kualitas kerja, ketika anggaran pakaian lebih mudah disetujui daripada anggaran peningkatan kapasitas, maka birokrasi perlu berhenti sejenak dan bertanya: apa sebenarnya yang sedang kita bangun?
Kunjungan singkat ke ruang IT High Court Madhya Pradesh memberi saya satu refleksi sederhana: birokrasi masa depan tidak cukup dibangun dengan manusia-manusia yang berpakaian sama. Ia harus dibangun oleh manusia-manusia yang berani berpikir jernih, bekerja tekun, melayani dengan hormat, dan tidak takut berbeda sepanjang perbedaan itu mengarah pada kemajuan.
Dengan cara pandang itu, anggaran kelembagaan pun perlu dibaca ulang. Setiap rupiah yang dikeluarkan semestinya diarahkan pada penguatan kapasitas substantif: riset yang berkualitas, pelatihan yang relevan, teknologi pembelajaran, forum ilmiah, penerbitan pengetahuan, dan pengembangan kebijakan berbasis data. Bila ada pilihan antara memperkuat gagasan atau memperbanyak simbol, maka lembaga strategis seharusnya memilih gagasan. Sebab masa depan birokrasi tidak diselamatkan oleh pakaian yang seragam, melainkan oleh pikiran yang bekerja.
‘Alā Kulli Hāl pada akhirnya kita perlu bertanay secara jujur, apakah martabat birokrasi tidak terletak pada warna seragamnya?. Martabat birokrasi terletak pada akal sehatnya, integritasnya, keberaniannya memperbaiki diri, dan kemampuannya melayani publik tanpa kehilangan kemanusiaan. Seragam boleh sama, tetapi pikiran tidak boleh diseragamkan. Birokrasi boleh tertib, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk berbeda. wallahu a’lam bishawab
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI