Dari Iqrar ke Bukti Digital: Rekonstruksi Pengakuan sebagai Alat Bukti Perceraian di Era Peradilan Elektronik

Pendahuluan

Dalam sebuah sidang perceraian Pengadilan Agama, sebuah kalimat dari para pihak, bisa menjadi palu kecil yang memecah rumah tangga: “Benar, Yang Mulia.” Itulah kemudian dinamakan sebagai pengakuan. Dalam bahasa fikih disebut iqrar. Pernyataan tersebut, bisa menjadi suatu fakta bagi para pihak yang berperkara, yang terkadang merugikan dirinya.

Ia tampak sederhana. Tidak perlu saksi panjang, tidak perlu bukti berlapis. Tapi, justru di situlah letak bahayanya. Pengakuan bisa menjadi pintu kebenaran, bisa pula menjadi jalan pintas menuju kekeliruan.

Pengakuan memang sah sebagai alat bukti, tetapi tidak boleh diperlakukan secara mekanis. Dalam perkara perceraian, pengakuan tidak selalu cukup menjadi bukti sempurna dan mengikat. Ia dapat menjadi bukti permulaan, bukti bebas, bahkan dapat ditolak, jika bertentangan dengan kebenaran material.

Relevansi Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian

Pembahasan tentang pengakuan para pihak dalam perkara perceraian di pengadilan, mungkin terasa tua, namun pada saat ini, ia juga masih relevan dengan kondisi di persidangan perceraian. Dikatakan Tua, karena bertolak dari hukum acara klasik, HIR, RBg, BW, dan fikih pembuktian. Dikatakan Baru dan masih relevan, karena hari ini pengakuan tidak lagi hanya keluar dari mulut seseorang di depan majelis hakim. Ia bisa muncul sebagai pengakuan atas bukti surat, berupa hasil tangkapan layar (screenshot) WhatsApp, rekaman suara, unggahan Instagram, video pendek, tanda tangan elektronik, riwayat lokasi, atau percakapan yang disimpan dalam awan digital. Di zaman peradilan elektronik, iqrar tidak selalu berbentuk suara manusia. Kadang ia bisa hadir dalam bentuk data digital.

Masalahnya, data digital punya watak licin. Ia mudah disalin, dipotong, disunting, diteruskan, dihapus, dan dihidupkan kembali. Stephen Mason dan Daniel Seng dalam Electronic Evidence and Electronic Signatures menekankan, bahwa bukti elektronik memerlukan perhatian khusus pada autentikasi, tanda tangan elektronik, sumber data, dan bahkan asumsi tentang reliabilitas komputer. ISO/IEC 27037:2012, juga menempatkan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital, sebagai tahapan penting agar bukti tidak kehilangan nilai pembuktiannya.

Ketika pengakuan harus diuji dengan kebenaran material, maka hari ini kita bisa menerjemahkannya sebagai tuntutan untuk memeriksa konteks, integritas, autentisitas, dan rantai penguasaan bukti digital. Screenshot, Voice note, Rekaman video, belum bisa dikatakan sebagai kebenaran. Semua itu baru calon bukti, yang kemudian harus diklarifikasi siapa pembuatnya, kapan dibuat, apakah utuh, apakah berubah, apakah diperoleh secara sah, dan apakah cocok dengan bukti lain.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pengakuan

Dalam hukum Islam, kehati-hatian itu bukan barang asing. Kaidah pembuktian klasik mengenal hadis masyhur: al-bayyinah ‘ala al-mudda‘i wal-yamin ‘ala man ankar, bukti dibebankan kepada penggugat, sumpah kepada yang mengingkari. Dalam literatur fikih, iqrar (pengakuan) dipandang sebagai alat bukti kuat, karena manusia dianggap paling tahu tentang dirinya sendiri. Tetapi kekuatannya tidaklah mutlak. Para ulama mensyaratkan pengakuan, harus lahir dari seorang yang berakal, balig, sukarela, memahami akibat ucapannya, dan menyatakan fakta secara jelas.

Lebih jauh dari itu, banyak kitab fikih menegaskan bahwa iqrar adalah hujjah qashirah, bukti yang akibatnya terbatas pada orang yang mengaku. Ia tidak boleh secara mudah merugikan pihak ketiga. Hal ini penting untuk dicermati dalam sidang perkara perceraian. Pengakuan suami atau istri, bukan hanya menyangkut dua orang dewasa. Ia dapat memengaruhi nafkah, hadhanah, hak anak, harta bersama, martabat keluarga, bahkan masa depan psikologis anak. Maka, pengakuan dalam perkara keluarga harus dibaca dengan mata yang lebih panjang, daripada sekadar prosedur.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam al-Thuruq al-Hukmiyyah, memberi gagasan yang sangat modern. Ia menyatakan bahwa bayyinah (bukti) tidak sempit pada jumlah saksi tertentu, tetapi segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran. Dengan begitu, fikih pembuktian sebenarnya punya ruang metodologis untuk menerima bukti baru, termasuk bukti elektronik, sepanjang ia membantu hakim menemukan kebenaran dan mencegah kezaliman. Tetapi, penerimaan itu bukan tanpa pagar yang membatasinya. Bukti baru harus tetap tunduk pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.

Rekonstruksi Pengakuan sebagai Alat Bukti Perceraian di Era Peradilan Elektronik

Di Pengadilan Agama, perkara perceraian bukanlah seperti perkara perdata biasa. Ia sering datang bersama luka, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, perselingkuhan, kecanduan obat-obatan terlarang, tekanan ekonomi, atau perselisihan yang berkepanjangan, yang tidak lagi bisa didamaikan.

Dalam situasi seperti itu, pengakuan dapat lahir dari rasa takut, lelah, malu, atau keinginan segera bebas dari proses, dan cepat selesai perkaranya. Ada pihak yang mengaku karena ditekan. Ada yang menyangkal karena takut kehilangan anak. Ada yang menunjukkan chat, tetapi hanya menunjukkan bagian yang menguntungkan dirinya.

Karena itu, rekonstruksi pengakuan di era elektronik harus dimulai dari satu prinsip, yang menempatkan pengakuan sebagai pintu awal pemeriksaan dimulai, bukan akhir dari sebuah pemeriksaan perkara perceraian. Hakim Pengadilan Agama, tidak cukup bertanya, “Apakah benar bukti tangkapan layar ini?” Namun, Hakim perlu bertanya, dalam keadaan apa pengakuan itu dibuat, seperti bertanya tentang: “Apakah ada tekanan?” “Apakah pengakuan itu konsisten dengan bukti lain?” “Apakah bukti digitalnya utuh?” “Apakah anak dan pihak rentan akan terdampak?”

 UU ITE, yang telah diubah antara lain melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, memberi dasar penting bagi pengakuan informasi, dan dokumen elektronik, dalam sistem hukum Indonesia. Tetapi, hukum acara keluarga memerlukan sensitivitas lebih dari itu. Bukti elektronik tidak hanya harus dipertemukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga harus dapat berlaku adil dan manusiawi. Bukti elektronik tidak boleh menjadikan pemeriksaan perceraian lebih dingin, namun harus bisa membantu hakim melihat lebih jernih perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan alasan kematangan jiwa-raga, perlindungan anak, dan pencegahan perceraian. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia bergerak ke arah perlindungan yang lebih substantif. Maka dari itu, pembuktian dalam perkara perceraian pun, semestinya tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga menimbang kerentanan, relasi kuasa, dan dampak sosial.

Tiga Lapis Pemeriksaan Bukti Digital

Dalam perkara yang melibatkan bukti digital, hakim dapat memakai tiga lapis pemeriksaan. Pertama, lapis legalitas: apakah bukti diajukan menurut hukum dan tidak diperoleh dengan cara yang melanggar hak. Kedua, lapis autentisitas: apakah bukti benar berasal dari pihak yang disebut, tidak diedit, dan dapat diverifikasi. Ketiga, lapis materialitas: apakah isi bukti benar-benar relevan untuk membuktikan alasan perceraian. Tiga lapis ini sejalan dengan prinsip pengakuan harus diuji oleh kebenaran material.

Di masa depan, tantangannya makin rumit. Deepfake dapat meniru wajah. AI dapat menulis pesan dengan gaya seseorang. Rekaman suara dapat disintesis. Riset mutakhir tentang forensik digital berbantuan AI menunjukkan pentingnya jejak audit, identitas artefak digital, dan konsistensi forensik, agar bukti tidak hanya tampak meyakinkan, tetapi dapat diperiksa ulang. Dengan kata lain, hakim tak boleh terpukau oleh layar. Dalam sidang elektronik, layar bisa membantu, tetapi juga bisa menipu.

Maqashid al-syariah sebenarnya telah memberi kompas. Pembuktian dalam perkara perceraian, harus selaras dengan Maqashid al-syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Bila pengakuan palsu diterima, keadilan akan rusak. Bila pengakuan benar diabaikan, maka korban pun akan dirugikan. Bila bukti digital dipakai tanpa verifikasi, maka pengadilan bisa menjadi panggung manipulasi.

Bila prosedur pemeriksaan bukti terlalu kaku, maka pihak rentan justru kehilangan perlindungan. Maka, jalan tengahnya adalah kehati-hatian aktif, dimana hakim tidak hanya menerima perkembangan alat bukti, tetapi juga harus menilainya dengan hati-hati.

Pengakuan Sebagai Bukti Permulaan, Bukti Bebas dan Bukti yang Ditolak

Dalam perkara perceraian, pengakuan tidak selalu cukup menjadi bukti sempurna dan mengikat. Ia dapat menjadi bukti permulaan, atau menjadi bukti bebas, atau bahkan menjadi bukti yang ditolak.

Bukti permulaan adalah indikasi awal benar atau tidaknya suatu peristiwa/kejadian yang belum dapat membuktikan apa-apa, atau alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti permulaan bisa juga dikatakan sebagai pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijsracht). Sedangkan bukti bebas adalah bukti yang bobotnya ditentukan oleh penilaian hakim. Adapaun bukti yang ditolak adalah penolakan terhadap bukti yang bertentangan dengan kebenaran material.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian, Hakim harus membaca bukti secara menyeluruh, menghubungkan satu fakta dengan fakta lain, menguji konsistensi keterangan para pihak, menilai motif dan konteks, serta memastikan bahwa alasan perceraian benar-benar terbukti menurut hukum.

Dengan demikian, apabila dalam suatu perkara perceraian para pihak telah mengakui bukti-bukti tangkapan layar yang tidak utuh, foto tanpa konteks, surat pernyataan sepihak, maka hakim dapat menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut paling jauh bernilai sebagai bukti permulaan atau bukti bebas, yang tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan cerai atau permohonan cerai talak, sehingga harus dilengkapi atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bahkan, apabila bukti tersebut bertentangan dengan fakta persidangan yang lebih kuat, hakim berwenang untuk mengesampingkannya.

Putusan dalam perkara perceraian, tidak boleh hanya bertumpu pada kesan formal, bahwa “ada bukti” yang telah diakui oleh para pihak, tetapi harus bertumpu pada keyakinan yuridis, bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah dan menurut keyakinan Hakim/Majelis Hakim, alasan perceraian telah terbukti secara sah.

Penutup

Pengakuan bukanlah mantra. Ia harus ditimbang, diuji secara hati-hati, dan ditempatkan dalam keseluruhan alat bukti. Apalagi saat ini para Hakim sedang berada pada era implementasi e-court dan e-litigation. Hakim tidak cukup menjadikan pengakuan sebagai alat bukti yang bersifat mengikat dan sempurna. Ia dapat menjadi bukti permulaan, bukti bebas, bahkan dapat ditolak, jika bertentangan dengan kebenaran material. Sebab, rumah tangga para pihak yang berperkara, boleh runtuh karena fakta, tetapi jangan sampai runtuh karena file elektronik yang palsu, bukti chat yang dipotong, atau pengakuan yang lahir dari tekanan.

Itulah rekonstruksi pengakuan sebagai alat bukti perceraian di era peradilan elektronik, yang harus dicermati oleh para Hakim Pengadilan Agama hari ini, yaitu harus menempatkan pengakuan sebagai alat bantu menuju kebenaran, bukan menempatkannya sebagai jalan pintas menuju putusan yang sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Daftar Bacaan

Achmad Ali & Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012

Achmad Nurul Huda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengakuan Sebagai Alat Bukti Kasus Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1992

Ibnu Qayyim, Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, Beirut: Darul Jael, 1998

ISO/IEC 27037:2012 Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence, 2012

Stephen Mason & Daniel Seng (Eds), Electronic Evidence and Electronic Signatures, Fifth Edition, University of London Press, 2021, DOI: https://doi.org/10.14296/2108.9781911507246

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI