Penetapan awal Ramadhan dan Syawal berbeda-beda di setiap negara, Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah diwakili Menteri Agama, Yordania ditetapkan oleh Hakim Agung Syariah (Qadhi al-Qudat), Oman ditetapkan oleh otoritas kehakiman-keagamaan namun Hakim Agung Syariah memiliki peran sentral, demikian Arab Saudi ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim Agung yang berperan langsung menilai dan mengesahkan kesaksian rukyat.
Persoalan klasik penetapan Ramadhan dan Syawal di Indonesia adalah perbedaan pandangan antar kelompok dan ormas keagamaan disebabkan perbedaan metodologi. Tentu saja perbedaan ini menjadi rahmat namun di sisi lain dapat mengganggu rasa persatuan dan kekompakan sesama umat Islam.
Indonesia
Dalam catatan sejarah, dasar hukum menetapkan awal Ramadhan dan Syawal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya. Kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan tanggal hari raya agama tertuang dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa “Untuk seterusnya, buat tiap-tiap tahun, hari raya tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Agama”. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
Dalam pelaksanaan sidang isbat, kekuasaan yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama sebatas menetapkan kesaksian rukyat hilal melalui proses persidangan di tempat. Kekuasaan ini diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah”.
Yordania
Konstitusi Yordania mengakui eksistensi peradilan syariah sebagai bagian dari sistem peradilan negara. Pasal 105 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Syariah atas perkara umat Islam. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Syariah Yordania menjelaskan bahwa Qadhi al-Qudat adalah kepala tertinggi peradilan syariah berwenang untuk mengeluarkan keputusan syar’i publik, menilai serta mengesahkan kesaksian rukyat hilal.
Arab Saudi
Prosedur dan aturan penetapan awal waktu mencakup: pertama, seruan pengamatan yaitu kegiatan setiap menjelang akhir bulan Sya’ban dan Ramadhan, Mahkamah Agung secara resmi menyerukan kepada seluruh umat Islam di Arab Saudi untuk turut serta mengamati penampakan bulan sabit (hilal). Kedua, pengamatan langsung yaitu metode utama yang digunakan adalah rukyatul hilal, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Ketiga, pelaporan kesaksian berupa setiap warga muslim yang berhasil melihat hilal diminta untuk melapor dan mendaftarkan kesaksiannya ke pengadilan terdekat. Kesaksian ini kemudian akan diverifikasi oleh hakim. Keempat, verifikasi dan fatwa yaitu Mahkamah Agung akan mengumpulkan dan memverifikasi semua laporan kesaksian yang masuk dari berbagai wilayah di kerajaan. Jika penampakan hilal dikonfirmasi oleh saksi yang terpercaya, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan atau pengumuman resmi mengenai awal bulan baru.
Persamaan dan Perbedaan Praktik Ketiga Negara
Dari ketiga negara, praktik penentuan awal Ramadhan dan Syawal memiliki beberapa kesamaan sebagai berikut; pertama, ketiga negara melibatkan unsur yudikatif dalam menentukan waktu ibadah setiap warganya yang beragama muslim. Kedua, keterlibatan lembaga yudikatif merupakan bentuk pengejawantahan kekuasaan kehakiman yang otoritatif dalam menentukan sikap beragama di ruang publik. Ketiga, keterlibatan hakim peradilan Islam/Peradilan Agama dalam menetapkan Ramadhan dan Syawal dalam bentuk kegiatan persidangan, jajak pendapat dan musyawarah keagamaan secara kolektif bersama stakeholder lain.
Adapun perbedaan praktik menetapkan awal Ramadhan dan Syawal pada ketiga negara sebagai berikut: pertama, dari aspek sosio-yuridis, Indonesia lebih kearah semi yudisial yaitu persoalan awal Ramadhan dan Syawal merupakan persoalan hukum publik yang disahkan oleh hakim namun keputusan akhir berada di pihak eksekutif yaitu Menteri Agama. Sedangkan Yordania dan Saudi Arabia persoalan penetapan awal Ramadhan dan Syawal adalah mutlak persoalan yudisial yang diperiksa dan ditetapkan secara sah dan mengikat oleh kekuasaan yudikatif. Kedua, dari aspek historis, penetapan awal Ramadhan dan Syawal tidak terlepas dari politik hukum awal kemerdekaan Indonesia dengan menjembatani relasi agama dan negara serta menjadikan clearing house urusan keagamaan. Sedangkan di Saudi Arabia dan Yordania merupakan bentuk menjaga kelestarian tradisi fikih klasik yang dilembagakan secara modern melalui kekuasaan yudikatif.
Kelebihan dan Kekurangan
Pertanyaan selanjutnya, mengapa tetap eksekutif padahal secara fikih klasik ada peran yudikatif? Jawabannya sebagai berikut; pertama, negara Indonesia adalah negara majemuk bukan negara Islam (islamic state). Berbeda dengan Saudi Arabia dan Yordania. Indonesia memiliki banyak ormas keagamaan, banyak mazhab dan banyak metode (hisab, rukyat, imkan rukyat) sehingga Menteri Agama bukan aktor tunggal melainkan “moderator” nasional. Kedua, sidang isbat melibatkan ormas keagamaan dalam jajak pendapat secara kolektif sehingga hasilnya lebih transparan, akuntabel dan tidak sepihak. Ketiga, fungsi eksekutif adalah administratif bukan ajudikatif supaya terhindar dari yudikalisasi ibadah. Keempat, stabilitas kelembagaan lebih terjaga. Produk yudikatif terdapat mekanisme upaya hukum sedangkan produk eksekutif tidak mengenal itu sehingga meminimalisir proses yang berlarut. Kelima, Indonesia lebih memilih persatuan di atas puritanisme fikih dan musyawarah di atas otoritas tunggal.
Sedangkan kekurangannya sebagai berikut; pertama, bertentangan dengan konsep fikih klasik yaitu penetapan hilal adalah perbuatan yudisial. Hilal adalah fakta hukum dan fakta hukum hanya sah ditetapkan berdasarkan kesaksian, pembuktian dan putusan hakim. Karena itu, penetapan awal Ramadhan dan Syawal oleh eksekutif adalah anomali. Kedua, bertentangan dengan teori kekuasaan yaitu penetapan awal Ramadhan dan Syawal rentan dapat terjadi “politisasi kelompok”, kompromi non-ilmiah dan tekanan mayoritas. Sedangkan hakim lebih independen, bebas dari berbagai anasir dan terikat integritas yudisial. Ketiga, produk yudikatif memiliki kejelasan subjek, objek, pertimbangan dan terdokumentasi sedangkan produk eksekutif bisa berubah dan rentan terjadi multitafsir sehingga kepastian hukum lebih kuat jika yudikatif yang menetapkan. Keempat, fakta hukum berupa hilal seharusnya ditetapkan yudikatif sedangkan eksekutif adalah pelaksana. Hal ini linier dengan teori pemisahan kekuasaan negara.
Berdasarkan analisis perbandingan di atas, penulis berpendapat bahwa penetapan awal Ramadhan dan Syawal seharusnya dilakukan oleh kekuasaan yudikatif karena isbat rukyat hilal merupakan penetapan fakta hukum yang secara doktrinal berada dalam domain hakim. Persoalan perbedaan waktu yang selama ini terjadi dapat diminimalisir dengan penetapan hakim yang bersifat final dan binding.
Berikut argumennya; pertama, penetapan hakim bersifat mengikat dan berorientasi terhadap kepastian hukum, kemaslahatan dan persatuan umat sehingga persoalan perbedaan waktu aktivitas ibadah puasa maupun lebaran akan minim terjadi. Kedua, kaidah hukum Islam (islamic legal maxims) berbunyi “hukm al-hakim yarfa’u al-khilaf” artinya ketetapan hakim menyudahi perbedaan pendapat di tengah umat terutama soal waktu mulai puasa dan lebaran sehingga seluruh umat Islam wajib mentaatinya. Ketiga, dalam konteks hukum pembuktian, adanya hilal syar’i (terlihat secara fisik) maupun hilal astronomi (terhitung secara ilmu) dikatakan sebagai fakta hukum apabila ditetapkan oleh hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang otoritatif. Keempat, dari sisi psikologi sosial, dinamika perbedaan waktu awal puasa dan lebaran antar kelompok dan ormas keagamaan dapat menimbulkan disonansi kognitif yaitu perasaan tidak nyaman ketika dibenturkan oleh dua pandangan kuat yang saling berhadapan. Hal ini juga berdampak kepada kecemasan sosial, merasa tidak enak dengan lingkungan sekitar dan juga berdampak kepada kebingungan kolektif dalam menentukan rencana pulang kampung, ritme kerja dan seterusnya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI