Browsing: Hukum Acara Pidana
Jakarta – Memasuki hari ketiga Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3, para hakim dari Peradilan…
Jakarta – Sesi diskusi dari Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP Gelombang 3 berlangsung hangat pada Kamis,…
Ada satu pertanyaan mendasar dalam hukum pidana: apakah negara hanya berkewajiban menghukum orang yang bersalah, atau juga wajib memastikan bahwa…
Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) mengalami pergeseran dasar normatif dalam KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor…
Sistem Peradilan Pidana Militer Perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran…
Pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), diselenggarakan kegiatan…
I. Latar Belakang Dalam ilmu hukum, dikenal asas lex posterior derogat legi priori-hukum yang baru mengesampingkan hukum terdahulu. Asas ini…
Pembaruan KUHAP Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka/terdakwa/terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta…
Megamendung, 4 Maret 2026 – Dr. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan…
Prof. Eddy O Hiariej dengan lugas menyatakan bahwa landasan filosofis pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum…