Pendahuluan
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan secara nyata oleh setiap lembaga peradilan. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan bukan lagi sekadar tuntutan administratif, melainkan telah menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas penyelenggaraan peradilan modern.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi terhadap kinerja satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Penganugerahan Lomba Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Juni 2026, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ijen Suites Resort & Convention Malang.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan kepada satuan kerja berprestasi, tetapi juga merupakan momentum strategis untuk menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan.
Penyerahan Hasil Rakornis Pleno Kamar
Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sodikin, S.E., S.H., M.H. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pengadilan harus dilakukan secara terukur melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan administrasi peradilan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pleno Kamar Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada Sesditjen Badilmiltun. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Tim Kelompok Kerja (Pokja), yakni Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Dr. H. Mustamar, S.H., M.H., dan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Kolonel Kum Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding serta para Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Turut hadir pula pengurus dan anggota Paguyuban Dharmayukti Karini dari kedua lingkungan peradilan tersebut.
Penghargaan Sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja
Puncak acara ditandai dengan pengumuman pemenang Lomba Peningkatan Pelayanan Pengadilan Tahun 2026. Penghargaan yang diberikan mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk membangun sistem penilaian berbasis kinerja yang objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Kategori Penghargaan Peradilan Militer
Pada lingkungan Peradilan Militer terdapat tiga kategori perlombaan.
1. Lomba Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan penyelesaian perkara, kelengkapan data perkara, serta kedisiplinan dalam pengisian dan pelaporan data elektronik.
Pemenang kategori ini adalah:
Juara I : Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;
Juara II : Pengadilan Militer III-13 Madiun;
Juara III : Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
Keberhasilan para pemenang menunjukkan bahwa pengelolaan perkara yang tertib dan berbasis teknologi informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel.
2. Lomba Pengelolaan DIPA 05
Penilaian didasarkan pada tingkat penyerapan anggaran terbaik serta capaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aplikasi SAKTI sampai dengan periode April 2026.
Pemenangnya adalah:
Juara I : Pengadilan Militer I-03 Padang;
Juara II : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
Juara III : Pengadilan Militer II-10 Semarang.
Kategori ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan bagian integral dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.
3. Lomba Website Pengadilan Militer
Aspek yang dinilai meliputi informasi profil pengadilan, informasi perkara dan persidangan, serta spesifikasi teknis website.
Pemenang kategori ini adalah:
Juara I : Pengadilan Militer I-04 Palembang;
Juara II : Pengadilan Militer I-03 Padang;
Juara III : Pengadilan Militer III-15 Kupang.
Website pengadilan saat ini bukan hanya sarana publikasi, tetapi juga merupakan wajah institusi yang mencerminkan tingkat keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kategori Penghargaan Peradilan Tata Usaha Negara
Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat lima kategori perlombaan.
1. Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan
Penilaian meliputi substansi laporan, kerapian pemberkasan, serta ketepatan waktu pengiriman laporan dalam bentuk fisik maupun elektronik.
Pemenangnya adalah:
Pengadilan Tinggi Terbaik : PTTUN Palembang;
Juara I : PTUN Denpasar;
Juara II : PTUN Manado;
Juara III : PTUN Serang.
2. Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan, realisasi, dan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam IKU tahun 2025.
Pemenangnya adalah:
Pengadilan Tinggi Terbaik : PTTUN Medan;
Juara I : PTUN Semarang;
Juara II : PTUN Padang;
Juara III : PTUN Serang.
3. Monitoring Informasi SIPP (MIS)
Penilaian meliputi aspek kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian data.
Pemenangnya adalah:
Pengadilan Tinggi Terbaik : PTTUN Makassar;
Juara I : PTUN Surabaya;
Juara II : PTUN Kendari;
Juara III : PTUN Yogyakarta.
4. Manajemen Media Sosial Pengadilan
Kategori ini menilai pengelolaan website, YouTube, Instagram, Facebook, dan podcast berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi publik serta pedoman pengelolaan media sosial lembaga.
Pemenangnya adalah:
Pengadilan Tinggi Terbaik : PTTUN Makassar;
Juara I : PTUN Surabaya;
Juara II : PTUN Serang;
Juara III : PTUN Jayapura.
5. Pengembangan Inovasi Layanan Publik
Penilaian dilakukan berdasarkan latar belakang inovasi, tujuan inovasi, serta unsur kreativitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
Pemenangnya adalah:
Pengadilan Tinggi Terbaik : PTTUN Manado;
Juara I : PTUN Serang;
Juara II : PTUN Yogyakarta;
Juara III : PTUN Samarinda.
Membangun Peradilan Modern Melalui Kompetisi Kinerja
Penyelenggaraan lomba pelayanan pengadilan sesungguhnya memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian penghargaan. Kompetisi ini merupakan instrumen pembinaan yang mendorong setiap satuan kerja untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola administrasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam era keterbukaan informasi dan transformasi digital saat ini, masyarakat tidak hanya menuntut putusan yang adil, tetapi juga menghendaki proses pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pengadilan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi independensi dan integritas lembaga peradilan.
Penganugerahan Lomba Layanan Pengadilan Tahun 2026 menjadi bukti bahwa semangat reformasi peradilan terus bergerak dan berkembang. Melalui penghargaan ini diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara semakin termotivasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana cita-cita Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penutup
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pengadilan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, melainkan juga dari kemampuan institusi tersebut dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Penghargaan yang diberikan pada kegiatan ini merupakan pengakuan atas kerja keras satuan kerja yang telah menunjukkan kinerja terbaik, sekaligus menjadi pemacu bagi seluruh pengadilan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi demi terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI