Pada pagi yang hangat di Bhopal, India, tanggal 28 April 2026, menandai hari terakhir dari rangkaian short course yang diselenggarakan di National Judicial Academy. Hari tersebut, tidak sekadar menjadi penutup, melainkan titik kulminasi dari proses pembelajaran intensif yang diikuti oleh tiga puluh delegasi dari Mahkamah Agung. Para peserta tersebut, dengan pengalaman panjang dalam dunia peradilan, berkumpul dengan ekspektasi tinggi untuk sesi pertama yang mengangkat tema yang semakin relevan dalam lanskap hukum modern: cybercrime.
Sesi ini menghadirkan dua nama yang tidak asing dalam dunia keamanan siber dan penegakan hukum digital di India, yakni Varun Kapoor dan Dr. Harold D’Costa. Kehadiran keduanya bukan hanya sebagai pembicara, melainkan sebagai representasi dua spektrum keahlian yang saling melengkapi: satu dari ranah penegakan hukum strategis dan edukasi publik, dan satu lagi dari domain teknis forensik digital serta pembuktian hukum berbasis teknologi.
Varun Kapoor tampil dengan aura seorang pemimpin yang telah menghabiskan lebih dari tiga dekade dalam pelayanan publik. Sebagai perwira senior Indian Police Service (IPS), ia dikenal luas sebagai pionir dalam mengintegrasikan pendekatan cyber security ke dalam praktik kepolisian modern. Kariernya yang dimulai pada tahun 1991 berkembang melalui berbagai posisi strategis, dari Superintendent of Police hingga mencapai jabatan tinggi di tingkat direktorat jenderal. Namun, yang membedakan Kapoor dari banyak pejabat lainnya adalah komitmennya terhadap edukasi masyarakat tentang ancaman dunia digital.
Di hadapan para delegasi, Kapoor tidak hanya berbicara tentang bahaya cybercrime dan berbagai macam praktiknya, tetapi juga menghadirkan perspektif yang lebih mendalam tentang sifat cybercrime itu sendiri dan cara menghindarinya. Ia menekankan bahwa ancaman siber memiliki karakteristik yang unik, tidak terlihat, tidak berwujud, namun berdampak nyata dan sering kali lebih merusak dibandingkan kejahatan konvensional. Siapapun dapat terdampak, tidak peduli apakah ia masyarakat awam, atau mereka yang telah melek teknologi. Pandangan ini sejalan dengan realitas global, di mana cybercrime telah berkembang menjadi ekosistem kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisir.
Dengan gaya narasi yang reflektif, Kapoor mengisahkan bagaimana ketidaksadaran masyarakat menjadi pintu masuk utama bagi pelaku kejahatan digital setiap detiknya. Ia menegaskan bahwa dalam banyak kasus, korban justru secara tidak sadar membuka akses bagi pelaku, melalui tindakan sederhana seperti membagikan informasi pribadi atau mengklik tautan mencurigakan. Baginya, keamanan siber bukan sekadar sistem atau teknologi, melainkan kebiasaan yang harus dibangun secara konsisten oleh setiap individu dan tentunya dengan perubahan mindset bagi setiap pengguna teknologi tersebut, karena cybercrime dapat menyerang siapa saja melalui alat komunikasi yang selalu terhubung dengan mereka: smartphone.
Pendekatan Kapoor terhadap cybercrime, juga sangat berbasis pada pencegahan melalui edukasi. Inisiatif seperti “Black Ribbon Initiative” dan “Project Cy-Cops” menjadi bukti konkret bagaimana ia mengubah paradigma penanganan kejahatan digital, dari reaktif menjadi proaktif. Melalui ratusan workshop dan pelatihan yang telah menjangkau ratusan ribu warga, ia berupaya membangun kesadaran kolektif sebagai benteng utama melawan ancaman siber.
Jika Kapoor membawa perspektif makro dan strategis, maka Dr. Harold D’Costa hadir dengan kedalaman teknis yang memberikan dimensi berbeda pada diskusi. Sebagai President Cyber Security Corporation dan CEO Intelligent Quotient Security System, ia telah lama menjadi penasihat bagi lembaga penegak hukum, termasuk pelatihan bagi hakim dan jaksa di India, dalam memahami kompleksitas bukti digital.
Dalam pemaparannya, D’Costa mengajak para peserta untuk melihat cybercrime secara teknis, dari sudut pandang evidensial. Tidak hanya itu dia sendiri mempraktikkan bagaimana cara seseorang melakukan scam, ke beberapa nomorpeserta pada hari sebelumnya, tanpa mereka mengetahui dan menyadari dari mana asalnya scam tersebut. Kemudian ia melanjutkan penjelasannya tentang jenis-jenis scam, seperti OTP/KYC Scam, Call Forwarding Scam, QR Code, dan lain sebagainya, bagaimana cara kerjanya, dan apa kerugian bagi korban dari setiap jenis scam yang ada.
D’Costa juga menyoroti sifat cybercrime yang tidak mengenal batas geografis. Dalam banyak kasus, pelaku, infrastruktur, dan korban berada di yurisdiksi yang berbeda, sehingga menuntut adanya kerja sama internasional yang erat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum di era digital tidak bisa lagi bersifat lokal, melainkan harus terintegrasi secara global.
Lebih jauh, ia juga menguraikan tentang kejahatan digital (digital crime), siapa saja yang menjadi sasaran kejahatan digital, dampak psikologi dan sosialnya serta tindak pidana finansial yang kerap dioperasikan dari negara lain, sehingga mengakibatkan kerugian finansial, manipulasi aset, atau hilangnya kendali atas uang dan harta benda mereka.
Interaksi antara kedua pembicara dalam sesi tersebut menciptakan dinamika yang menarik. Kapoor menekankan pentingnya kesadaran dan pencegahan, sementara D’Costa memperdalam bagaimana kejahatan yang telah terjadi dapat diinvestigasi dan dibuktikan secara hukum. Keduanya sepakat bahwa pendekatan multidisipliner menjadi kunci dalam menghadapi cybercrime, menggabungkan teknologi, hukum, psikologi, dan strategi kebijakan publik.
Suasana kelas pada sesi tersebut terasa hidup. Para delegasi tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif berdiskusi dan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem peradilan, baik di India maupun di Indonesia, dalam menangani kasus cybercrime, mulai dari kesulitan dalam atribusi pelaku hingga keterbatasan kapasitas teknis dalam memahami bukti digital.
Di tengah diskusi, satu benang merah menjadi jelas: cybercrime bukan sekadar isu teknologi, melainkan isu sistemik yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan modern. Dari individu hingga institusi, dari ekonomi hingga keamanan nasional, dampaknya begitu luas dan terus berkembang. Bahkan, dalam skala global, kerugian akibat cybercrime telah mencapai tingkat yang sebanding dengan ekonomi negara besar, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini.
Hari terakhir short course ini pun ditutup dengan kesadaran baru di antara para delegasi. Mereka tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi juga perspektif baru tentang bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Peran hakim dan aparat penegak hukum tidak lagi sekadar menafsirkan undang-undang, tetapi juga memahami konteks teknis di balik setiap kasus yang melibatkan dunia digital.
Dalam refleksi akhir, sesi yang menghadirkan Varun Kapoor dan Dr. Harold D’Costa, menjadi lebih dari sekadar transfer ilmu. Ia menjadi ruang dialektika antara pengalaman lapangan dan keahlian teknis, antara pendekatan preventif dan represif, antara hukum dan teknologi. Di titik inilah, masa depan penegakan hukum terhadap cybercrime mulai menemukan bentuknya, yaitu sebuah pendekatan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga kolaboratif dan berorientasi pada pemahaman yang komprehensif.
Bhopal, pada hari itu, tidak hanya menjadi lokasi pelatihan, tetapi juga saksi, bagaimana paradigma baru dalam menghadapi kejahatan digital mulai terbangun, dipimpin oleh para ahli yang tidak hanya memahami kompleksitas masalah, tetapi juga memiliki visi untuk mengatasinya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI