Author: Ahmad Junaedi

Perkembangan hukum acara pidana nasional menuntut hakim untuk terus meningkatkan kualitas penalaran hukum dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi yudisial. Tuntutan tersebut semakin terasa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, mengingat hakim tidak hanya dituntut memeriksa kembali ketepatan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks peradilan militer, tanggung jawab tersebut menjadi semakin kompleks karena hakim harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, disiplin keprajuritan, serta perlindungan terhadap hak-hak prajurit sebagai warga negara. Atas dasar kebutuhan tersebut, Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum…

Mayjen TNI Faridah Faisal berbicara tentang integritas hakim militer, keterbukaan persidangan, dan jalan panjang perempuan memimpin Pengadilan Militer Utama Di tengah sorotan publik terhadap sistem peradilan militer, nama Mayjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. muncul sebagai sosok yang tidak hanya memecahkan sejarah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana integritas dibangun melalui perjalanan panjang, disiplin, dan keteguhan menjaga prinsip hukum. Ia menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Kepala Pengadilan Militer Utama, sebuah posisi yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki dan kultur militer yang keras. Namun di balik pencapaian itu, terdapat perjalanan yang tidak sederhana. Kariernya tidak lahir dari ambisi sesaat, melainkan dari…

Pengadilan Militer Tingkat Banding memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kualitas penegakan hukum, membangun konsistensi putusan, serta mengembangkan hukum pidana militer melalui putusan-putusan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perkembangan lingkungan strategis, perubahan regulasi, serta meningkatnya kompleksitas perkara menuntut hakim tingkat banding untuk tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu melakukan penafsiran hukum secara komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas peradilan. Artikel ini merupakan hasil refleksi akademik penulis sebagai fasilitator pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer…

Kualitas putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan cerminan kualitas hakim yang menjatuhkannya. Di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta pembahasan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kebutuhan akan hakim yang memiliki kemampuan analisis yang tajam, penguasaan hukum yang komprehensif, serta integritas yang kokoh menjadi suatu keniscayaan. Kondisi tersebut berlaku pula bagi lingkungan Peradilan Militer yang dituntut mampu menjaga profesionalisme sekaligus menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan…

Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana yang mampu menjamin terlaksananya proses peradilan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, hukum acara pidana bukan sekadar mengatur tata cara penegakan hukum, melainkan menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak setiap warga negara. Pemahaman tersebut menjadi salah satu fokus dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang IV yang diselenggarakan…

Pembaruan sistem hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga melalui pembaruan hukum acara pidana yang dirancang agar mampu menjawab dinamika penegakan hukum modern. Dalam negara hukum yang demokratis, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diproses, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut tetap menghormati hak asasi manusia, menjunjung prinsip due process of law, dan menjamin adanya mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum. Kesadaran inilah yang menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim…

Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana sebagai instrumen untuk mengimplementasikan hukum pidana materiil secara efektif. KUHP yang baru memerlukan hukum acara pidana yang mampu menjawab perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Kesadaran tersebut menjadi salah satu dasar diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang IV yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan…

Perjalanan reformasi hukum pidana Indonesia tidak berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, pengesahan KUHP Nasional justru menjadi titik awal bagi pekerjaan besar berikutnya, yaitu memastikan seluruh ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetap berjalan secara harmonis, selaras, dan tidak menimbulkan konflik norma. Sebuah kodifikasi hukum pidana tidak akan mencapai tujuannya apabila masih terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan dalam KUHP dengan berbagai undang-undang pidana khusus maupun peraturan daerah yang selama ini berkembang secara sektoral. Kesadaran atas pentingnya harmonisasi tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi ini bukan…

Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia merupakan salah satu langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia peradilan, khususnya di bidang penyelesaian sengketa niaga. Pelatihan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan administratif sertifikasi hakim niaga, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas hakim agar mampu menjawab perkembangan dinamika hukum bisnis yang semakin kompleks di tengah pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka selama 2 (dua) minggu, mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 10 Juli 2026, bertempat di…

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem hukum Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) beserta pengaturan penyesuaiannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 membawa konsekuensi yang luas terhadap praktik penegakan hukum, khususnya bagi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum pidana materiil, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam memahami kriminalisasi, dekriminalisasi, hubungan antara KUHP dengan berbagai undang-undang khusus, serta pendekatan yang lebih modern terhadap perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan…