Author: Ahmad Junaedi

Megamendung, 8 Juni 2026 – Di tengah kesibukan menjalani Training Center (TC) sebagai persiapan menghadapi Turnamen Tenis Beregu ke-XX Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026 di Kota Malang, Tim Tenis PTWP Peradilan Militer menyempatkan diri untuk memperingati momentum bersejarah bagi institusi yang mereka banggakan, yaitu Hari Ulang Tahun Peradilan Militer ke-80 yang jatuh pada hari Senin, 8 Juni 2026. Peringatan sederhana namun sarat makna tersebut dilaksanakan di sela-sela kegiatan pemusatan latihan yang berlangsung di Lapangan Tenis Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor. Seluruh atlet, official, pelatih, dan tim pendukung…

Bogor, 6 Juni 2026 – Dalam rangka meningkatkan kesiapan menghadapi Turnamen Tenis Beregu ke-XX Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026 di Kota Malang, Tim Tenis PTWP Peradilan Militer kembali melaksanakan pertandingan uji tanding sebagai bagian dari program Training Center (TC) yang tengah berlangsung di bawah koordinasi Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H. selaku Koordinator Tenis PTWP Peradilan Militer. Kali ini, Tim Tenis PTWP Peradilan Militer berkesempatan menghadapi Ktenzpo Tenis Club Pemda Kab. Bogor dalam pertandingan yang digelar di Lapangan Tenis Pemerintah Kab. Bogor. Pertandingan tersebut sejak awal diprediksi berlangsung ketat mengingat Tim Ktenzpo Tenis Club bukanlah lawan…

Megamendung, 5 Juni 2026 – Semangat juang dan optimisme terus menggelora dalam pelaksanaan Training Center (TC) Tenis PTWP Peradilan Militer yang tengah berlangsung di Lapangan Tenis Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Megamendung, Bogor. Sebagai bentuk dukungan terhadap persiapan kontingen Peradilan Militer dalam menghadapi Turnamen Tenis Beregu ke-XX Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026 yang akan digelar pada tanggal 11–16 Juni 2026 di Kota Malang, Jawa Timur, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer (Dirbinganisminmil) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Marsekal Pertama…

Di tengah perkembangan demokrasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penegakan hukum, keberadaan Peradilan Militer kerap menjadi objek perdebatan. Tidak sedikit pihak yang memandang bahwa sistem peradilan yang khusus bagi prajurit merupakan bentuk privilese yang berpotensi melahirkan perlakuan berbeda di hadapan hukum. Bahkan, dalam beberapa kesempatan muncul anggapan bahwa Peradilan Militer merupakan benteng perlindungan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Pandangan demikian patut dikaji secara objektif dan proporsional. Sebab, apabila ditelusuri secara mendalam baik dari perspektif filosofis, historis, maupun yuridis, Peradilan Militer justru dibentuk bukan untuk melindungi prajurit yang bersalah, melainkan untuk menjaga disiplin, kehormatan, dan efektivitas organisasi militer…

Megamendung, 2 Juni 2026 – Dalam rangka mempersiapkan kontingen Peradilan Militer menghadapi Turnamen Tenis Beregu ke-XX Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11–16 Juni 2026 di Kota Malang, Jawa Timur, Peradilan Militer melaksanakan kegiatan Training Center (TC) Tenis Peradilan Militer pada tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2026 bertempat di Lapangan Tenis Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Megamendung, Bogor. Tepat pukul 09.00 WIB, kegiatan TC secara resmi dibuka oleh Kepala Peradilan Militer Utama (Kadilmiltama) Mayjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., yang didampingi Wakil Kepala…

Megamendung, 1 Juni 2026 – Seluruh pegawai dan peserta pendidikan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin, 1 Juni 2026, bertempat di halaman depan Gedung Auditorium. Upacara berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bapak Darmoko Yuti Witanto, S.H., selaku Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusmenpim), sedangkan Komandan Upacara dijabat oleh Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., Hakim Yustisial Peradilan Militer. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh aparatur di…

Pendidikan dan Pelatihan Short Course Transformasi Sistem Pemidanaan Nasional: Peran Hakim dalam Penerapan KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia secara resmi ditutup pada hari Kamis, 21 Mei 2026 pukul 17.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari secara tatap muka di Wyndham Surabaya tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas hakim militer menghadapi perubahan paradigma hukum pidana nasional. Penutupan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H. selaku Koordinator Hakim Yustisial Peradilan Militer Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sambutannya,…

Dalam rangka kegiatan Short Course Transformasi Sistem Pemidanaan Nasional: Peran Hakim dalam Penerapan KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Mei 2026 di Hotel Wyndham Surabaya, para hakim militer memperoleh penguatan pemahaman mengenai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan akademik tersebut menghadirkan Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Dosen Universitas Brawijaya Malang sekaligus peneliti hukum pidana nasional, sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana menurut KUHP 2023”. Dalam…

Transformasi hukum pidana nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial yang telah lama berlaku, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk kejahatan kontemporer. Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Perubahan tersebut menandai pergeseran penting dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung menempatkan individu sebagai satu-satunya pelaku tindak pidana, maka perkembangan kejahatan modern menunjukkan bahwa korporasi seringkali justru menjadi instrumen…

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar mengganti warisan kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun, melainkan juga menjadi simbol perubahan orientasi hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih berakar pada nilai-nilai Pancasila, kepentingan nasional, serta perkembangan masyarakat Indonesia modern. Namun demikian, perubahan besar tersebut tidak dapat berdiri sendiri. KUHP baru membutuhkan perangkat penyesuaian yang mampu menjamin sinkronisasi antara ketentuan dalam KUHP dengan berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang selama ini telah berlaku. Dalam kerangka pemikiran itulah diselenggarakan kegiatan…