Author: Ahmad Junaedi

Hakim memegang peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan. Tidak hanya sebagai penerap hukum, hakim juga dituntut memiliki integritas moral, kebijaksanaan, serta keberanian dalam menjaga independensi peradilan. Sejarah berbagai peradaban menunjukkan bahwa keteladanan tokoh-tokoh penegak hukum dapat menjadi sumber inspirasi dalam memperkuat etika profesi hakim. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam tradisi hukum Tiongkok adalah Di Renjie, seorang pejabat sekaligus hakim pada masa Dinasti Tang (630–700 M). Ia dikenal karena kecerdasannya dalam mengungkap perkara, keberanian moralnya menghadapi kekuasaan, serta integritasnya dalam menegakkan hukum. Tulisan ini mencoba mengkaji nilai-nilai keteladanan dari kisah kehidupan dan praktik peradilan tokoh tersebut serta relevansinya…

Megamendung, Bogor – Suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan menyelimuti aula Auditorium Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat, 6 Maret 2026. Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial yang mempertemukan tiga lingkungan peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN resmi ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kabadan Strajak Diklat Kumdil MARI), Yang Mulia Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. Kegiatan ini meliputi: Selama beberapa hari pelaksanaan, para peserta tidak hanya memperdalam pemahaman normatif, tetapi juga mengasah sensitivitas etik, ketajaman analisis, dan konsistensi…

Jumat, 27 Februari 2026 menjadi momentum penting dalam penguatan kapasitas aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badan Strajak Diklat Kumdil MARI), rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Teknik Yudisial Implementasi KUHAP Nasional bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer serta Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) seluruh Indonesia resmi ditutup oleh Koordinator Peradilan TUN Dr. Sofyan, S.H., M.H. Kegiatan ini diikuti oleh 38 Hakim Militer dan 40 Hakim Peradilan TUN dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Selama masa…

Catatan dalam Pendidikan dan Pelatihan TY Implementasi Kuhap Baru. Pada hari Jumat, 27 Februari 2026, bertempat di kelas Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer seluruh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, saya, Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., mendampingi narasumber Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Dosen UPN Jakarta, yang menyampaikan materi strategis bertajuk “Putusan dan Upaya Hukum dalam KUHAP Baru.” Materi ini menjadi sangat krusial mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

Suasana ruang kelas Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 26 Februari 2026, terasa berbeda dari biasanya. Bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan sebuah momentum penting dalam sejarah pembaruan hukum acara pidana nasional. KUHAP Baru bukan hanya perubahan teks normatif, tetapi perubahan paradigma — cara berpikir, cara memeriksa, cara menilai bukti, dan cara menjatuhkan putusan. Dalam kesempatan tersebut, saya, Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., mendampingi narasumber, Dr. Fachrizal Afandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia. Materi yang dibahas berfokus pada proses beracara…

Perubahan hukum acara pidana bukan sekadar revisi norma, melainkan perubahan cara berpikir tentang keadilan. Ketika negara memperbarui KUHAP melalui UU No. 20 Tahun 2025, yang sesungguhnya diperbarui bukan hanya pasal-pasal, tetapi juga paradigma pembuktian, keseimbangan kewenangan, serta standar perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Pembuktian pidana adalah titik krusial di mana kebebasan seseorang dipertaruhkan, kehormatan institusi diuji, dan integritas hakim dipertanggungjawabkan. Dalam konteks peradilan militer, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena perkara seringkali bersentuhan dengan struktur komando, disiplin keprajuritan, serta penggunaan teknologi dan dokumen elektronik sebagai instrumen utama pembuktian. Atas dasar urgensi tersebut, pada hari Rabu, 25 Februari 2026,…

Selasa, 24 Februari 2026, di ruang kelas Badan Strategi dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menjadi ruang dialektika yang hidup. Pendidikan dan Pelatihan Teknik Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi hukum acara pidana, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, saya, Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., berkesempatan mendampingi beliau sebagai moderator dan pendamping narasumber dalam penyampaian materi bertajuk “Tahapan Pra Ajudikasi dan Pemeriksaan Pendahuluan dalam KUHAP 2025.” Materi ini menjadi fondasi penting, sebab kualitas putusan hakim sangat ditentukan oleh…

Pada hari Senin, 23 Februari 2026, diruang kelas Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, menjadi saksi berlangsungnya salah satu sesi penting dalam rangkaian Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia. Dalam sesi klasikal tersebut, materi “Peran dan Kewenangan Hakim dalam KUHAP 2025” disampaikan secara komprehensif oleh Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia). Saya, Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., berkesempatan mendampingi beliau dalam penyampaian materi kepada 38 (tiga puluh delapan) hakim tingkat pertama peradilan militer…

Senin, 23 Februari 2026 pukul 09.00 Wib menjadi momentum penting dalam upaya penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertempat di Auditorium Badan Srajak Diklamt Kumdil Mahkamah Agung Megemendung Bogor ditengah bulan suci Ramadhan dalam suasana khidmat dan penuh semangat pembaruan hukum, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. H Syamsul Arief, S.H., M.H. secara resmi membuka dua program strategis pendidikan dan pelatihan, yakni: Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyiapkan hakim yang adaptif, progresif, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika perkembangan…

Peringatan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang digelar pada hari Kamis, 12 Februari 2026, setelah acara dibuka oleh Tuada TUN YM Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., acara dilanjut dengan berbagai kegiatan olah raga yang berlangsung dengan penuh semarak, antusiasme, dan gemuruh kebersamaan. Sejak awal acara, suasana telah dipenuhi sorak sorai, tepuk tangan, serta semangat luar biasa dari seluruh peserta dan pendukung yang hadir. Momentum ini benar-benar menjadi perayaan yang menyatukan seluruh keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara dalam nuansa kebahagiaan dan solidaritas. Salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian adalah Bola Voli Putri, yang berlangsung sengit dan…