Author: Ahmad Junaedi

Transformasi hukum pidana nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial yang telah lama berlaku, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk kejahatan kontemporer. Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Perubahan tersebut menandai pergeseran penting dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung menempatkan individu sebagai satu-satunya pelaku tindak pidana, maka perkembangan kejahatan modern menunjukkan bahwa korporasi seringkali justru menjadi instrumen…

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP baru bukan sekadar mengganti warisan kolonial yang telah berlaku selama puluhan tahun, melainkan juga menjadi simbol perubahan orientasi hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih berakar pada nilai-nilai Pancasila, kepentingan nasional, serta perkembangan masyarakat Indonesia modern. Namun demikian, perubahan besar tersebut tidak dapat berdiri sendiri. KUHP baru membutuhkan perangkat penyesuaian yang mampu menjamin sinkronisasi antara ketentuan dalam KUHP dengan berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang selama ini telah berlaku. Dalam kerangka pemikiran itulah diselenggarakan kegiatan…

Transformasi hukum pidana nasional bukanlah sekadar perubahan norma tertulis dalam lembaran negara. Ia merupakan perubahan cara pandang, perubahan paradigma, sekaligus perubahan orientasi penegakan hukum menuju sistem yang lebih berkeadilan, humanis, modern, dan berakar pada nilai-nilai hukum nasional Indonesia. Dalam konteks tersebut, hakim tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai penjaga nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat serta pengawal arah pembaruan hukum nasional. Atas dasar itulah, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Short Course Transformasi Sistem Pemidanaan Nasional: Peran Hakim dalam Penerapan KUHP Baru…

Di tengah bentangan samudra yang gelap dan nyaris tanpa batas, sebuah Kapal Perang terus melaju perlahan membelah ombak malam. Deru mesin kapal terdengar berat dan dalam, seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti sejak kapal meninggalkan dermaga berbulan-bulan lalu. Angin laut berembus keras menerpa geladak, membawa hawa asin yang menusuk hingga ke tulang. Di atas geladak kapal perang Fregat kelas Van Speijk yaitu KRI. Slamet Riyadi – 352 jenis kapal perusak, seorang prajurit TNI Angkatan Laut berdiri tegak memandang lautan yang biru membara. Namanya Juna. Seorang prajurit biasa.Bukan perwira besar.Bukan pula sosok yang dikenal banyak orang.Namun di pundaknya melekat tanggung…

Dalam diskursus publik dewasa ini, tudingan bahwa peradilan militer merupakan “panggung sandiwara” atau ruang impunitas bagi prajurit yang melakukan tindak pidana kembali mengemuka. Narasi tersebut dibangun dengan asumsi bahwa setiap proses hukum terhadap anggota militer selalu diarahkan untuk melindungi institusi, menyembunyikan kesalahan, dan mengaburkan pertanggungjawaban pidana di balik seragam kehormatan. Tuduhan demikian tidak hanya bersifat simplistis, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap karakter, mekanisme, dan praktik nyata peradilan militer di Indonesia. Pandangan yang menyebut peradilan militer sebagai tempat “dosa-dosa disembunyikan” sesungguhnya merupakan tudingan yang kejam, prematur, dan tidak berdasar. Tuduhan tersebut lahir lebih banyak dari prasangka serta narasi antagonistik dibandingkan dari…

Dalam dinamika penegakan hukum nasional, peradilan militer kerap menjadi objek sorotan publik yang tidak pernah benar-benar sepi dari perdebatan. Di satu sisi, terdapat tuntutan agar peradilan militer mampu menunjukkan independensi, profesionalisme, serta keterbukaan dalam menangani setiap perkara yang melibatkan prajurit TNI. Namun di sisi lain, masih berkembang stigma lama yang memandang peradilan militer sebagai ruang tertutup yang sarat impunitas dan jauh dari pengawasan publik. Stigma tersebut terus berulang, bahkan sering kali dibangun tanpa landasan fakta yang objektif dan tanpa pemahaman yang utuh mengenai sistem hukum militer yang berlaku di Indonesia. Pandangan demikian patut dikritisi secara proporsional. Sebab apabila dicermati secara…

Penutupan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara serta Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia Gelombang II di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Mei 2026 pukul 20.30 WIB. Kegiatan penutupan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pengawasan, YM Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.. Penutupan ini bukan sekadar akhir dari rangkaian pelatihan, melainkan menjadi momentum reflektif atas proses intelektual dan moral yang telah dijalani para peserta selama mengikuti pendidikan. Materi yang diberikan selama pelatihan menunjukkan bahwa hakim pada era…

Pelaksanaan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, serta Hakim Ad Hoc Seluruh Indonesia Gelombang II yang diselenggarakan pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (BSDK), pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan akademik formal yang bersifat seremonial. Pendidikan tersebut merupakan ruang kontemplatif sekaligus forum pemurnian nilai bagi para hakim agar kembali memahami hakikat profesinya sebagai penjaga keadilan, penjaga moralitas hukum, dan penjaga nurani bangsa. Dalam pelatihan tersebut, Prof. Yanto (Ketua Kamar Pengawasan MA sekaligus sebagai ketua PP IKAHI) sebagai narasumber dan Syihabudin, S.H., M.H. sebagai…

Kamis, 7 Mei 2026, Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK) kembali menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek teknis yudisial, tetapi juga dimensi etik dan filosofis dalam profesi kehakiman. Dalam kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Hakim Ad Hoc Seluruh Indonesia Gelombang II, para peserta diajak untuk menelaah ulang fondasi moral profesi hakim melalui materi bertajuk “Etika Kejujuran dalam Profesi: Antara Idealitas dan Pragmatisme” yang disampaikan oleh Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. dengan fasilitator Maria Fransiska Walintukan, S.H.,M.H. Materi tersebut menjadi penting karena…

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian semata, melainkan merupakan agenda bersama seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara. Dalam konteks tersebut, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) menunjukkan komitmennya melalui pengelolaan kebun mandiri yang secara produktif dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan panen raya padi yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan di lingkungan BSDK. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan hasil konkret dari proses panjang yang dimulai sejak…