Hukum lazim dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku dan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan konvensional dalam filsafat hukum cenderung berangkat dari pertanyaan afirmatif, apa itu hukum? bagaimana validitasnya ditentukan? dan mengapa ia harus ditaati? Namun, pendekatan semacam ini sering kali gagal menguji satu hal yang paling krusial, yakni apakah hukum tetap layak disebut hukum ketika ia gagal memenuhi tuntutan keadilan?
Tulisan ini mengajukan pendekatan inversif (inversion thinking) sebagai metode analisis dalam filsafat hukum. Berbeda dari pendekatan afirmatif, metode ini berangkat dari negasi (bukan dengan menanyakan apa itu hukum), melainkan dengan menguji kondisi-kondisi di mana hukum kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, hukum tidak diperlakukan sebagai entitas final, tetapi sebagai konstruksi yang harus terus-menerus diuji melalui kemungkinan kegagalannya sendiri.
Dalam kerangka Positivisme Hukum, sebagaimana dirumuskan oleh H. L. A. Hart dalam The Concept of Law (1961) dan artikelnya “Positivism and the Separation of Law and Morals” (Harvard Law Review, 1958), validitas hukum ditentukan oleh sumber formalnya bukan oleh kandungan moralnya. Pendekatan ini memberikan kejelasan analitis, namun sekaligus membuka problem mendasar yaitu jika validitas hukum sepenuhnya dipisahkan dari moralitas, maka tidak ada batas konseptual yang mencegah hukum menjadi instrumen ketidakadilan yang sah.
Sebaliknya, Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964) serta artikelnya “Positivism and Fidelity to Law” (Harvard Law Review, 1958) menekankan bahwa hukum memiliki “moralitas internal” berupa prinsip-prinsip seperti konsistensi, keterbukaan dan non-retroaktivitas. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya melemahkan efektivitas hukum tetapi juga merusak legitimasi normatifnya. Dari perspektif inversif, perdebatan ini dapat dipertajam yaitu pada titik mana pelanggaran terhadap moralitas internal tersebut membuat hukum runtuh sebagai sistem normatif, bukan sekadar cacat sebagai instrumen sosial?
Pendekatan inversif juga membuka jalan untuk menguji konsep keadilan secara lebih radikal. Alih-alih mendefinisikan keadilan secara abstrak, metode ini menelusuri bentuk-bentuk ketidakadilan ekstrem sebagai batas uji. Dalam hal ini, gagasan John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) khususnya konsep posisi asali (original position) dan “veil of ignorance” dapat dipahami sebagai upaya merumuskan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Dengan kata lain, keadilan tidak diuji dari kondisi ideal, melainkan dari potensi kegagalannya.
Keterbatasan pendekatan afirmatif tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga nyata dalam dinamika hukum kontemporer. Dalam ranah hukum digital misalnya, regulasi yang sah secara formal sering kali tetap memungkinkan eksploitasi data tanpa transparansi yang memadai. Dalam isu lingkungan juga banyak aturan yang secara prosedural sah, namun gagal mencegah kerusakan ekologis. Demikian pula dalam regulasi kecerdasan buatan (AI), norma yang bersifat teknis tanpa sensitivitas etis berpotensi melanggengkan bias dan diskriminasi. Dari perspektif inversif, pertanyaannya menjadi mendasar, apakah hukum tetap layak disebut hukum ketika ia gagal melindungi nilai-nilai yang menjadi justifikasi keberadaannya?
Untuk memudahkan pemahaman, hukum dapat dianalogikan sebagai jembatan secara struktural tampak kokoh, tetapi kehilangan makna jika tidak mampu menahan beban masyarakat yang melintas di atasnya. Ia juga dapat diibaratkan sebagai obat sah secara prosedural, tetapi gagal jika tidak menyembuhkan. Bahkan, seperti lampu lalu lintas yang rusak, aturan yang kehilangan fungsi justru menciptakan kekacauan alih-alih ketertiban. Analogi ini menegaskan bahwa legalitas tanpa keberfungsian substantif adalah bentuk kegagalan yang tidak dapat diabaikan.
Lebih jauh, pendekatan inversif mengungkap ketegangan antara legalitas dan legitimasi. Sejarah menunjukkan bahwa tidak semua yang legal dapat dibenarkan secara moral. Sistem apartheid di Afrika Selatan menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat beroperasi secara formal, namun secara substansial justru menegaskan ketidakadilan rasial yang mendalam. Aturan-aturan yang sah secara prosedural digunakan untuk membatasi hak politik, sosial dan ekonomi mayoritas penduduk, sehingga hukum berubah menjadi instrumen penindasan. Refleksi akademik dalam South African Journal on Human Rights dan Law and Society Review menegaskan bahwa pengalaman apartheid menjadi titik balik penting dalam perdebatan global mengenai hubungan antara hukum, moralitas dan hak asasi manusia.
Dengan menggunakan analisis berbasis negasi, pendekatan inversif berfungsi sebagai metode dekonstruktif yang menguji ketahanan hukum terhadap kritik paling ekstrem. Hukum yang tidak mampu bertahan dari pengujian semacam ini menunjukkan kerapuhan filosofisnya. Sebaliknya, hukum yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan inversif memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan legitimasi normatifnya.
Pada akhirnya, pendekatan inversif tidak bertujuan untuk meruntuhkan hukum, melainkan untuk memperkuatnya melalui kritik yang sistematis. Dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana hukum gagal (baik secara moral, struktural maupun praktis) kita dapat merumuskan konsep hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian, hukum yang tidak mampu bertahan terhadap pengujian melalui inversi bukan hanya rapuh secara filosofis, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen ketidakadilan yang dilegitimasi oleh formalitasnya sendiri.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI