Kapustrajak BSDK MA: Masa Depan Profesi Hukum Membutuhkan Integritas dan Kemampuan Bernalar

Palembang – Besarnya jumlah lulusan fakultas hukum setiap tahun membuat persaingan memasuki dunia profesi hukum semakin ketat. Mahasiswa hukum karena itu tidak cukup hanya mengejar gelar akademik, tetapi harus mempersiapkan kompetensi, kemampuan bernalar, penguasaan ilmu hukum, serta integritas sejak masih berada di bangku kuliah.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) BSDK Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., dalam Kuliah Umum bertema “Peluang dan Tantangan Mahasiswa Fakultas Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Selasa (21/7/2026).

Di hadapan mahasiswa FH Unsri, Andi Akram memaparkan data jumlah lulusan fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, angka tersebut penting diperhatikan mahasiswa karena setiap lulusan pada akhirnya akan memasuki ruang kompetisi yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam berbagai profesi hukum.

Ia mencontohkan jumlah lulusan FH Unsri yang mencapai sekitar 590 orang pada 2023, 551 orang pada 2024, dan meningkat menjadi sekitar 645 orang pada 2025. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan lulusan fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia.

“Alumni fakultas hukum seluruh Indonesia itu adalah saingan yang akan Anda hadapi ketika memasuki dunia kerja,” ujarnya.

Karena itu, Andi mendorong mahasiswa untuk mulai mempersiapkan masa depan profesinya jauh sebelum menyelesaikan pendidikan. Prestasi akademik, menurutnya, tetap menjadi salah satu modal penting, terlebih sejumlah proses rekrutmen pada lembaga negara menggunakan capaian akademik sebagai salah satu persyaratan administrasi.

Salah satu peluang yang terbuka bagi lulusan hukum adalah berkarier di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk menjadi hakim. Andi menjelaskan tahapan yang harus dilewati calon peserta, mulai dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Namun, menjadi hakim, menurut Andi, tidak boleh dipahami sebatas memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan hukum. Hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam praktiknya, hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan dan alat bukti, sekaligus mempertimbangkan hati nurani serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Menjadi hakim itu punya nilai yang berbeda dengan jabatan lain. Ada pengabdian kepada negara, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menjadi pribadi yang bermanfaat, serta membantu menjaga ketertiban sosial,” katanya.

Karena besarnya tanggung jawab tersebut, kecerdasan akademik bukan satu-satunya kualitas yang dibutuhkan seorang hakim. Andi menegaskan bahwa hakim harus memiliki karakter jujur, adil, berani, tegas, cerdas, dan berintegritas.

Pembentukan integritas itu, lanjutnya, harus dimulai sejak mahasiswa. Ia mengingatkan mahasiswa untuk tidak membiasakan perilaku tidak jujur dalam proses pendidikan, termasuk melakukan kecurangan ketika mengikuti ujian.

Menurut Andi, kebiasaan sederhana selama menjalani pendidikan dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter seseorang ketika kelak memegang tanggung jawab yang lebih besar.

“Jangan biasakan kalau ujian menggunakan catatan yang tidak diperbolehkan. Kalau sejak mahasiswa sudah memulai dengan ketidakjujuran, kebiasaan itu bisa terbawa ketika nanti menjadi pejabat,” pesannya.

Selain integritas, mahasiswa hukum harus memperkuat penguasaan terhadap disiplin dasar ilmu hukum. Andi menyebut pentingnya memahami hukum pidana dan hukum acaranya, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, etika, yurisprudensi, hingga filsafat hukum.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan penalaran hukum. Seorang hakim, menurutnya, harus mampu membedakan secara jernih antara fakta dan opini, karena kemampuan tersebut merupakan bagian mendasar dalam membaca persoalan hukum dan mengambil keputusan.

Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kerja sama Pustrajak BSDK Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kegiatan akademik tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran lebih konkret mengenai peluang sekaligus tuntutan berbagai profesi hukum.

Di tengah semakin ketatnya kompetisi dan cepatnya perubahan masyarakat, pesan yang disampaikan kepada mahasiswa menjadi semakin relevan: masa depan profesi hukum tidak semata ditentukan oleh seberapa tinggi nilai akademik seseorang, tetapi juga oleh kualitas penalaran, karakter, dan integritas yang dibangun sejak berada di bangku kuliah.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI