Di antara beberapa tokoh hukum dan peradilan yang termasyhur, ada satu tokoh yang mulai berpikir dan berbicara tentang hukum dan peradilan pada periode 634–644 M.
Dia dikenal dengan Amirul Mukiminin Umar ibn al-Khatab (Umar bin Khatab) dan diberi gelar Al Faruq yaitu seorang mampu membedakan antara yang benar dengan salah walaupun yang benar itu kelihatannya seperti salah, dan dia mampu memberikan perintah untuk menegakkan keadilan hanya dengan sebuah simbol.
Pada masa pemerintahannya (kekhalifahannya), ia menulis surat kepada Abu Musa Al Asy’ary (gubernur di wilayah Basrah dan Irak waktu itu) tentang petunjuk persidangan penyelesaian perkara yang dikenal dengan Risalah Qadha’ Umar bin Khatab. Isi dari Risalah Qadha tersebut adalah sebagai berikut :
– Peradilan mesti ada
Umar bin Khatab menyatakan bahwa Peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti.
Al Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan menegakan hukum dan keadilan. Hukum harus ditegakkan walaupun terhadap anak dan keluarga sendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “Andaikata Fatimah, anakku, mencuri, niscaya akan kupotong tangannya” dan keadilan harus diberikan walaupun terhadap musuh dan orang yang kita benci. Al Quran memerintahkan “Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku zalim dan tidak adil terhadapnya”.[1]
Perintah Al Qur’an dan Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut diterjemahkan oleh Umar bin Khatab bahwa “pengadilan mesti ada” sebagai lembaga resmi untuk menyelesaikan dan mengadili perkara di antara umat manusia.
– Setiap orang sama di depan hukum
Samakanlah setiap orang dalam sikap dan pandanganmu, dalam majelismu, dan dalam putusanmu, sehingga orang yang berkuasa tidak memanfaatkan tipu dayamu dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu.
Napoleon Bonaparte, dalam Code Napoleon (21 Maret 1804) menyebutnya Equality Before the Law (Kesetaraan di Hadapan Hukum) tidak ada lagi pembedaan hukum berdasarkan kelas sosial. [2]
– Perdamaian
Perdamaian dalam penyelesaian perkara dibenarkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Perdamaian dalam penyelesaian perkara ini berkembang sedemikian rupa, baik perkara pidana (Restorative Justice) maupun dalam perkara perdata (Mediasi) yang salah satu syaratnya adalah “suatu sebab yang tidak terlarang dan tidak boleh ada mediasi/perdamaian/kesepakatan pada sebab yang tidak halal”.
– Pembuktian
Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalikan hak dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya.
Konsistensi pembuktian dalam peradilan Islam sangat penting. Dalam praktiknya kemudian, pernah khalifah Ali bin Abi Thalib, menemukan baju perangnya yang hilang (dengan tanda-tanda yang persis sama) di rumah seorang Yahudi. Setelah ditanya dan diminta kembali oleh Ali bin Abi Tahlib, orang Yahudi membantah dan tidak mau menyerahkannya. Akhirnya Ali bin Abi Tahlib menggugat ke pengadilan. Ketika ditanya oleh Hakim, apakah Ali (yang waktu itu sedang menjadi Khalifah) punya bukti, Ali menjawab, yang tahu baju itu hanya istri saya Fatimah (anak Rasulullah SAW), Hakim menjelaskan bahwa istri tidak dapat diterima menjadi saksi, dan karena tidak ada bukti lain, maka gugatan Ali bin Abi Thalib ditolak. Yahudi yang tadinya ketakutan, karena berperkara di peradilan Islam dan berhadapan dengan Ali bin Abi Tahli yang sedang berkuasa, menjadi sangat terharu dengan peradilan dan keadilan Islam. Akhirnya dia mengakui bahwa baju perang itu memang milik Ali bin Abi Tahlib yang ia curi dan kagum dengan peradilan berbasis pembuktian yang kemudian menyerahkan kembali baju perang kepada Ali bin Abi Thalib.
– Penundaan persidangan
Barangsiapa mendalilkan sesuatu, akan tetapi bukti-bukti yang akan diajukan belum terkumpul/lengkap, berikanlah ia waktu dengan menunda persidangan. Jika ia dapat mengajukan bukti-bukti tersebut, maka berikanlah haknya, jika ia tidak dapat mengajukan bukti, maka engkau bebas memberikan putusan padanya. Penundaan persidangan adalah lebih baik dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.
– Penemuan hukum
Kemudian fahamilah, jika engkau diserahi suatu perkara yang tidak terdapat dalam al Quran atau as- Sunnah, pergunakanlah qiyas (analog)[3] terhadap perkara tersebut, kaji dan telitilah contoh-contoh perkara lain yang serupa (yurisprudensi), kemudian berpeganglah pada keyakinanmu atas hal yang terbaik di sisi Allah dan hal yang paling mendekati kebenaran.
Dalam peradilan Umar bin Khatab yang ditetapkannya dalam masa 634–644 M telah berlaku apa yang sekarang disebut dengan Rechtvinding, Ius Curia Novit dan pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.
– Putusan pengadilan harus dapat dieksekusi
Putusan yang benar tidak berarti apa-apa, jika tidak dapat dieksekusi.
Putusan adalah mahkotanya Hakim. Mahkota tersebut tidak hanya terletak pada tepat dan adilnya sebuah putusan, akan tetapi, terletak pada dapat atau tidaknya putusan tersebut dilaksanakan/dieksekusi.
– Upaya Hukum
Tidak ada larangan bagimu untuk mengadili ulang keputusan yang telah engkau jatuhkan. Jika engkau mendapatkan petunjuk/bukti baru, seyogyanya engkau meninjau ulang perkara tersebut demi sebuah kebenaran. Sungguh, kebenaran itu adalah qadim dan tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan kebenaran. Meninjau ulang sebuah putusan demi kebenaran jauh lebih baik daripada terus menerus berkubang dalam kesalahan.
Dalam praktek saat ini, meninjau ulang putusan ini ada dalam bentuk “meninjau ulang putusan sendiri oleh Majelis yang memutus perkara (Verzet) dalam putusan verstek, ada Banding, Kasasi, dan PK.
Di samping hukum acara peradilan tersebut, ada hal menarik dari Umar bin Khatib tentang keadilan dan penegakan keadilan.
– Perintah keadilan dengan simbol
Adalah Amru bin Ash, Gubernur Mesir pada saat Umar bin Khatab menjadi Khalifah bermaksud membeli tanah dan gubuk milik Yahudi di samping istana. Setelah ditawar sedemikian rupa, orang Yahudi tetap tidak mau menjual tanah dan gubuknya, sehingga Amru bin ‘Ash menggusur paksa bagunan gubuk orang Yahudi. Karena tidak terima gubuknya digusur paksa, maka orang Yahudi mengadu kepada khalifah Umar bin Khatab di Madinah. Aduan tersebut diterima oleh Umar bin Khatab, dan menyuruh orang Yahudi pulang kembali ke Mesir dengan membawa sebuah tulang Unta yang digaris lurus dengan pedangnya. Meskipun dalam kebingungan dan tidak mengerti apa-apa dengan tulang Unta yang digaris lurus tersebut, orang Yahudi kembali ke Mesir dan menyerahkan tulang yang digaris lurus terbut kepada Amru bin ‘Ash. Menerima tulang unta yang digaris lurus oleh Umar bin Khatab tersebut, ‘Amru bin ‘Ash ketakutan dan mengambalikan tanah dan gubuk milik orang Yahudi. Begitulah dua orang hebat (Umar bin Khatab dan ‘Amru bin ‘Ash) yang berada dalam satu frekuensi, tidak perlu pakai perintah keras, cukup dengan simbol, perintah akan sampai dan dilaksanakan dengan sempurna. Melihat keadilan hukum dalam Islam yang tidak membedakan antara pejabat dengan orang miskin yang melarat, dan meskipun dia orang yang berbeda agama, tetapi tetap dimenangkan karena memang itu hak nya, maka Yahudi jadi puas yang merasa terbela haknya, kemudian ia merelakan tanahnya kepada Amru bin ‘Ash untuk perluasan istana gubernur.
– Pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang menyebabkan terjadi tindak pidana
Umar bin Khatab tidak menghukum (memotong tangan) pembantu yang mencuri unta. Ia melakukan penafsiran Argumentum a contrario terhadap aturan yang memerintahkan potong tangan bagi setiap orang yang mencuri. Menurutnya, pencuri yang diperintahkan untuk dipotong tangannya adalah pencuri dengan niat jahat untuk mengambil dan menguasai milik orang lain secara melawan hukum, sementara pembantu yang mencuri tersebut tidak punya niat jahat untuk mengambil dan menguasai miliki orang lain, akan tetapi dia terpaksa mencuri karena kelaparan dan untuk bertahan hidup, karena itu ia terlepas dari ketentuan potong tangan. Namun demikian, agar tidak merugikan pemilik unta, maka majikan yang menelantarkannya yang menyebabkan ia mencuri, harus dihukum mengganti unta yang dicuri anak buahnya. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana menyebutnya “Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar” (seperti karena terpaksa untuk bertahan hidup atau untuk membela diri) dan Von Buri[4] menyebutnya conditio sine qua non (“tanpa itu, tidak mungkin”), Semua faktor yang berkontribusi (penyebab) terhadap suatu akibat dianggap setara, yang disebut teori ekuivalen.
Wallahu A’lam.
[1] Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 8.
[2] Muhamad Zaky Albana, Code Napoléon, Rasionalitas Kodifikasi Dan Warisan Bagi Tradisi Civil Law, Suara BSDK 14 January 2026.
[3] Menerapkan hukum terhadap kasus yang belum ada aturan hukumnya, sama dengan kasus yang telah ada aturan hukumnya, karena kesamaan illatnya. Seperti didalam alquran belum ada ketentuan hukum terhadap narkoba, tapi hukumnya bisa disamakan dengan hukum khamar (minuman keras) karena sama-sama memabukan dan menghilangkan akal sehat.
[4] Lhedrik Lienarto, Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia, https://media.neliti.com/media/publications/148236-ID-none.pdf, diunduh 22 Januari 2026.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI