Tambahan anggaran harus berujung pada layanan peradilan yang lebih baik dan pelaksanaan yang tepat waktu.
MEGAMENDUNG, BOGOR — Mahkamah Agung (MA) memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp23,34 triliun. Plt. Sekretaris MA Dr. Sobandi, S.H., M.H., meminta peningkatan pagu itu diikuti perencanaan yang akuntabel, pelaksanaan yang lebih dini, dan manfaat yang terasa bagi masyarakat pencari keadilan.
Pesan itu disampaikan Sobandi saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) MA dan badan peradilan di bawahnya di Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, Megamendung, Bogor, Senin malam (19/10/2026). Kegiatan berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 dengan tema penguatan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel untuk mewujudkan pelayanan peradilan prima.
“Keberhasilan memperoleh tambahan anggaran harus diikuti dengan keberhasilan dalam mengelolanya,” kata Sobandi. Menurut dia, kenaikan pagu bukan sekadar penambahan sumber daya keuangan, melainkan juga bertambahnya tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan peradilan yang lebih baik.”
Dalam arahannya, Sobandi memaparkan bahwa alokasi MA pada 2027 meningkat setelah melalui proses pembahasan. Pagu indikatif awal sebesar Rp16,96 triliun bertambah Rp2,38 triliun menjadi Rp19,34 triliun. Dalam pembahasan berikutnya, MA memperoleh tambahan Rp4 triliun pada belanja nonoperasional. Dengan demikian, pagu alokasi anggaran MA 2027 ditetapkan sebesar Rp23.341.994.000.000.
Tambahan anggaran itu antara lain diarahkan untuk mengganti server satuan kerja di pusat dan daerah, membangun rumah susun serta rumah dinas hakim, membangun gedung kantor satuan kerja baru, merenovasi kantor, dan memenuhi kebutuhan alat pengolah serta fasilitas perkantoran. Sobandi menekankan agar setiap belanja memiliki tujuan yang jelas, sesuai peruntukan dan spesifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Besarnya pagu, lanjut Sobandi, perlu diimbangi kesiapan sejak awal tahun. Ia meminta satuan kerja menyiapkan dokumen dan perencanaan teknis lebih dini, termasuk melaksanakan lelang dini atau tender pra-DIPA untuk paket yang memungkinkan dan sesuai ketentuan. Belanja rutin yang sederhana juga diminta dipercepat agar kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Para sekretaris pengadilan tingkat banding diminta memantau pelaksanaan anggaran di wilayah masing-masing, mengenali hambatan sejak dini, dan segera mengoordinasikan penyelesaiannya. Sobandi juga mengingatkan evaluasi pelaksanaan anggaran 2026, ketika kelalaian sejumlah satuan kerja dalam menjalankan kebijakan strategis belanja berdampak pada pergeseran anggaran ke keluaran khusus untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden.
Perencanaan, menurut Sobandi, juga harus memperhitungkan kebutuhan riil dan risiko yang dapat mengganggu layanan. Ia menyampaikan keprihatinan atas kebakaran di Pengadilan Tinggi Agama Banten dan gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Keadaan darurat dapat merusak sarana, mengganggu operasional, dan membutuhkan dukungan pemulihan. Karena itu, kesiapan anggaran dan koordinasi harus memungkinkan penanganan dilakukan cepat tanpa mengabaikan tata kelola keuangan negara.
Rapat koordinasi dihadiri Plt. Kepala BSDK MA yang juga Hakim Agung Kamar Pidana Syamsul Arif, Kepala Badan Urusan Administrasi MA Sahwan, para pejabat pimpinan tinggi MA, sekretaris pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan, serta jajaran Biro Perencanaan dan Organisasi.
Sobandi mengajak seluruh jajaran memandang anggaran sebagai amanah yang harus dikelola dengan integritas dan orientasi hasil. Pembangunan gedung harus menghadirkan fasilitas layanan yang layak, pengadaan teknologi informasi harus menjaga keandalan sistem, dan belanja operasional harus memastikan pengadilan mampu bekerja optimal. “Jangan hanya bangga karena pagu anggaran meningkat. Kita harus mampu membuktikan bahwa peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola, dan kualitas pelayanan peradilan,” ujarnya.
FOTO KEGIATAN
Plt. Sekretaris MA Dr. Sobandi menyampaikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan RKA MA Tahun Anggaran 2027 di Megamendung, Bogor, Senin malam (19/10/2026).
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI