Penyelesaian sengketa di tingkat desa memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, namun kapasitas kepala desa sebagai fasilitator perdamaian masih sangat beragam.
Ketiadaan standar baku mengenai bentuk, format, dan kekuatan hukum hasil kesepakatan di tingkat desa menyebabkan ketidakpastian implementasi.
Di tengah beban perkara yang terus meningkat, peran desa sebagai ruang penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal menjadi semakin penting, tetapi belum ditopang regulasi memadai.
Selain itu, akses masyarakat terhadap solusi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sangat bergantung pada optimalisasi penyelesaian di tingkat lokal. Dengan demikian, diperlukan kerangka hukum yang memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa desa sekaligus mendukung sistem peradilan nasional.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI