Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ruang digital kini tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kejahatan dengan karakteristik yang semakin kompleks. Kejahatan tidak selalu meninggalkan jejak dalam bentuk benda fisik atau dokumen konvensional, melainkan dapat tersimpan dalam perangkat elektronik, aplikasi komunikasi, server, maupun berbagai sistem penyimpanan digital. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap karakteristik bukti elektronik dan bukti digital. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pada Rabu, 11 November 2026, diselenggarakan Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer bertempat di Hotel Wyndham Surabaya. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi teknis dan profesionalisme hakim dalam menghadapi perkembangan pembuktian perkara pidana di era digital.
Pelatihan menghadirkan Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sebagai narasumber. Dengan pengalaman dan kompetensinya di bidang hukum serta teknologi digital, materi yang disampaikan diarahkan pada persoalan mendasar yang harus dipahami hakim ketika berhadapan dengan bukti elektronik di persidangan. Dalam kegiatan tersebut, Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., bertindak sebagai fasilitator sekaligus penulis. Peran fasilitator tidak semata-mata mengatur jalannya penyampaian materi, tetapi juga menjembatani perspektif teknis narasumber dengan kebutuhan praktis hakim militer dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini penting karena penguasaan teknologi oleh hakim bukan dimaksudkan untuk mengambil alih pekerjaan ahli digital forensik, melainkan agar hakim mampu menguji secara kritis keterangan ahli, metode pemeriksaan, serta hubungan antara hasil analisis digital dengan fakta hukum yang sedang dibuktikan.
Salah satu pokok pembahasan yang mendapat perhatian adalah konsep dasar bukti elektronik, termasuk pembedaan antara informasi elektronik, dokumen elektronik, bukti elektronik, perangkat elektronik, dan barang bukti. Pembedaan tersebut bukan persoalan terminologi semata, melainkan memiliki konsekuensi terhadap cara memperoleh, mengajukan, memeriksa, dan menilai suatu bukti di persidangan. Narasumber menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat memiliki kedudukan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum acara pidana yang baru, ketentuan Pasal 235 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Di samping itu, persyaratan dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menuntut agar informasi atau dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, keberadaan suatu data dalam perangkat elektronik tidak serta-merta menjadikannya bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.
Pembahasan selanjutnya diarahkan pada proses identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan bukti digital sebagaimana dikenal dalam standar ISO/IEC 27037. Tahapan tersebut mengajarkan bahwa kualitas bukti digital sangat bergantung pada ketepatan prosedur sejak pertama kali ditemukan. Kesalahan dalam penanganan perangkat, pengambilan data, penyalinan, maupun penyimpanan dapat menimbulkan perubahan terhadap data asli dan pada akhirnya memengaruhi keandalannya. Narasumber juga menekankan pentingnya peran Digital Evidence First Responder (DEFR) dan Digital Evidence Specialist (DES), dokumentasi yang rinci, serta penggunaan metode yang dapat diaudit, diulang, dan direproduksi. Bagi hakim militer, pengetahuan ini menjadi penting untuk menilai apakah proses pemerolehan bukti telah dilakukan secara benar, apakah integritas data tetap terpelihara, dan apakah hasil pemeriksaan ahli dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakim tidak cukup hanya menerima kesimpulan pemeriksaan forensik, tetapi harus memahami dasar dan proses yang melahirkan kesimpulan tersebut.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap kualitas dan kekuatan pembuktian bukti digital. Narasumber menguraikan bahwa penilaian harus memperhatikan relevansi, kompetensi, kecukupan, dan sifat materiil bukti, dengan mempertimbangkan sumber bukti, cara memperolehnya, serta kelengkapan aspek yuridis. Dalam praktiknya, tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto, surat elektronik, riwayat komunikasi, metadata, maupun jejak aktivitas pada aplikasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tampilan yang terlihat. Hakim perlu memperhatikan konteks, waktu, sumber, keutuhan, serta kemungkinan perubahan atau manipulasi terhadap data tersebut. Bahkan, hasil pengujian ahli digital forensik tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dipersoalkan. Apabila terdapat keberatan yang beralasan, terbuka ruang untuk melakukan penelitian ulang maupun menghadirkan ahli lain guna menguji hasil pemeriksaan sebelumnya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kewenangan menilai alat bukti tetap berada pada hakim, sedangkan keterangan ahli merupakan salah satu instrumen untuk membantu menemukan kebenaran materiil.
Dalam perspektif peradilan militer, persoalan pembuktian digital mempunyai dimensi yang lebih luas karena tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dapat berkaitan dengan penggunaan perangkat komunikasi, transaksi elektronik, penyebaran informasi, penyalahgunaan akun, maupun aktivitas digital lainnya. Karakteristik lingkungan kedinasan militer juga menuntut kecermatan dalam membedakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, pelaksanaan tugas, dan kepentingan kedinasan. Namun, status seseorang sebagai prajurit tidak mengurangi keharusan untuk menjamin legalitas pemerolehan bukti, perlindungan privasi, serta pemenuhan hak-hak hukum para pihak. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan bahwa suatu akun, perangkat, atau identitas digital berkaitan dengan terdakwa. Harus terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara subjek hukum, perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, hakim militer dituntut untuk tidak terjebak pada kecanggihan teknologi, tetapi tetap menempatkan hukum, fakta persidangan, dan prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Melalui pelatihan ini, diharapkan terbentuk kesadaran bahwa tantangan pembuktian pada masa mendatang tidak cukup dijawab dengan penguasaan norma hukum acara, tetapi juga memerlukan kecakapan memahami perkembangan teknologi yang menjadi bagian dari fakta perkara. Seorang hakim tidak dituntut menjadi ahli komputer atau praktisi digital forensik, tetapi harus memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, menguji konsistensi keterangan ahli, mengidentifikasi kelemahan metode pemeriksaan, dan menilai apakah suatu bukti benar-benar relevan serta memiliki keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim juga harus menjaga independensi dan imparsialitas, sehingga teknologi tidak berubah menjadi instrumen yang mendikte penilaian hukum. Justru semakin kompleks suatu bukti, semakin besar pula tuntutan terhadap kehati-hatian, ketelitian, dan integritas hakim dalam menguji setiap fakta yang diajukan di persidangan.
Pada akhirnya, pelatihan singkat ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan transfer pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan hakim militer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus teguh dalam prinsip-prinsip peradilan yang adil. Bukti digital dapat membantu mengungkap suatu peristiwa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Teknologi menyediakan data, ahli memberikan penjelasan teknis, sedangkan hakim tetap bertanggung jawab menilai seluruh fakta berdasarkan hukum dan keyakinan yang dibangun secara rasional. Di sinilah letak pentingnya kompetensi hakim dalam menghadapi kejahatan siber: bukan sekadar mampu membaca jejak digital, melainkan mampu menguji kebenaran di balik jejak tersebut. Peradilan militer harus terus memperkuat kapasitas sumber daya manusianya agar tidak tertinggal oleh perkembangan kejahatan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga peradilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan integritas.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI