Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Urgensi Uu No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
Artikel

Urgensi Uu No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.By Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.May 20, 2026 · 10:02 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tersebut menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang telah berlaku sejak masa penjajahan. Perubahan tersebut membawa paradigma baru dalam hukum pidana nasional, baik dari segi asas, jenis pidana, tujuan pemidanaan, maupun sistem pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2026, namun, dalam praktiknya masih banyak ketentuan pidana yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral di luar KUHP yang menggunakan sistem pidana lama, ancaman pidana yang tidak sinkron, istilah hukum lama serta pola pemidanaan yang berbeda dengan KUHP Nasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni hukum, konflik norma, ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan kesulitan dalam penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  berisi Hal-hal baru sehingga memerlukan tindak lanjut pengaturan. Perubahan besar dalam sistem hukum pidana ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP,  oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai instrumen harmonisasi hukum pidana nasional. Undang-undang ini dibentuk untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar selaras dengan sistem hukum pidana baru yang diatur dalam KUHP Nasional. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung kodifikasi hukum pidana nasional, memperkuat kepastian hukum, serta menyesuaikan perkembangan hukum modern yang lebih berorientasi pada keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, UU Penyesuaian Pidana menjadi bagian penting dalam proses reformasi dan pembaruan hukum pidana Indonesia.

Secara yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh aturan pidana harus harmonis, tidak boleh bertentangan dengan KUHP Nasional demikian pula dasar yuridis lainnya berdasarkan asas legalitas, asas lex specialis derogat legi generali, asas kepastian hukum, dan asas sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Landasan Yuridis terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXXVI tentang ketentuan peralihan pada Pasal 613 KUHP yaitu:

(l) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan landasan filosofinya adalah hukum pidana harus mencerminkan nilai Pancasila, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan karena  KUHP Nasional membawa paradigma baru meliputi humanistik, korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Karena itu seluruh ketentuan pidana lama perlu disesuaikan agar sejalan dengan filosofi hukum pidana nasional.

Secara sosiologis masyarakat mengalami perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan pola kejahatan modern. Karena itu sistem pemidanaan lama dianggap tidak efektif, tidak proporsional, dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Baca Juga  Hakim yang Mengesahkan, Siapa yang Mengakhiri?

Tujuan dan Urgensi dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana yaitu:

  • Mewujudkan harmonisasi hukum Pidana Nasional untuk menyelaraskan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dengan KUHP Nasional, hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, konflik antar peraturan, maupun perbedaan sistem pemidanaan..
  • Menjamin Kepastian Hukum. Yaitu memberikan keseragaman, konsistensi, dan kepastian dalam penerapan hukum pidana karena tanpa penyesuaian maka aparat penegak hukum dapat mengalami multitafsir, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak proporsional, dan  masyarakat menjadi bingung terhadap hukum yang berlaku.
  • Menyesuaikan Sistem Pemidanaan Baru.  KUHP Nasional memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, kategori pidana denda, restorative justice, serta tujuan pemidanaan modern, oleh karena itu, berbagai undang-undang pidana lama perlu disesuaikan agar sejalan dengan paradigma baru hukum pidana Indonesia.
  • Mengurangi Disparitas Pemidanaan. Yaitu menciptakan proporsionalitas pidana, dan menghindari perbedaan hukuman yang terlalu jauh untuk tindak pidana yang serupa hal tersebut agar sistem pemidanaan menjadi lebih adil dan terukur.
  • Mendukung Reformasi dan Dekolonisasi Hukum. KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi dan dekolonisasi hukum pidana Indonesia, karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun2026 tentang Penyesuaian Pidana dibutuhkan agar seluruh sistem hukum pidana tidak lagi bergantung pada pola kolonial lama, tetapi berlandaskan nilai Pancasila, hukum nasional, dan perkembangan masyarakat Indonesia.
  • Menyesuaikan Peraturan Daerah dan undang-undang Sektoral. Banyak peraturan daerah, undang-undang sektoral, dan aturan administrative masih menggunakan ancaman pidana lama, melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun2026 tentang Penyesuaian Pidana seluruh regulasi tersebut dapat diselaraskan dengan KUHP Nasional.

Kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana adalah susunan, sistematika, dan kerangka pengaturan hukum yang dibentuk untuk menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem hukum pidana baru dalam KUHP Nasional.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, konstruksi hukumnya dibangun sebagai instrumen harmonisasi, sinkronisasi, dan transisi hukum pidana nasional. undang-undang ini bukan membentuk tindak pidana baru, tetapi menyesuaikan, mengubah, dan menyeragamkan sistem pemidanaan yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

Kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana meliputi:

  • Penyesuaian Pidana dalam undang-undang di Luar KUHP.

    Penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP merupakan proses harmonisasi ketentuan pidana agar selaras dengan sistem hukum pidana nasional yang baru. Penyesuaian ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, sinkronisasi sistem pemidanaan, dan mendukung reformasi hukum pidana Indonesia secara menyeluruh. Penyesuaian ini dilakukan terhadap seluruh undang-undang sektoral yang masih menggunakan sistem pidana lama (warisan KUHP kolonial). Tujuannya agar tidak terjadi pertentangan dengan KUHP Nasional.

    Beberapa bentuk penyesuaian meliputi Penyesuaian jenis pidana yaitu pidana kurungan disesuaikan menjadi pidana penjara, pengawasan, kerja sosial, atau denda kategori, pengaturan pidana korporasi diselaraskan dengan KUHP baru dan penyesuaian ancaman pidana yaitu pidana minimum khusus banyak dihapus atau disederhanakan, pidana seumur hidup tanpa alternatif diubah menjadi pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun, pidana denda disesuaikan dengan sistem kategori denda dalam KUHP Nasional serta penyesuaian asas pemidanaan penerapan asas legalitas modern, pengakuan restorative justice, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pedoman pemidanaan yang lebih proporsional.
  • Penyesuaian Pidana dalam Perda.

    KUHP Nasional juga mengatur bahwa Perda yang memuat ketentuan pidana wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemidanaan nasional. Penyesuaian pidana dalam Perda adalah proses perubahan dan harmonisasi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar sesuai dengan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut meliputi jenis pidana, ancaman pidana, kategori denda, dan terminologi hukum pidana.
  1. Penyesuaian Ancaman Denda. KUHP Nasional menggunakan sistem kategori pidana denda Karena itu Perda yang masih memakai nominal lama harus disesuaikan dengan Pidana denda yang ada dalam KUHP nasinal yaitu didasarkan pada beberapa kategori yaitu kategori I, kategori II, kategori III dan seterusnya.
  2. Penyesuaian Pidana Kurungan. Banyak Perda lama masih memakai pidana kurungan administrative dan dalam sistem baru beberapa pidana kurungan disesuaikan bahkan diarahkan pada pidana alternatif.
  3. Penyesuaian Terminologi seperti istilah pelanggaran, pidana ringan dan sanksi administratif,harus diselaraskan dengan KUHP Nasional.
Baca Juga  Hakim Militer di Persimpangan: Menegakkan Keadilan dalam Paradigma KUHAP Baru

         Perda Dan Tindak Pidana Adat. Dalam konteks tindak pidana adat Perda sering dipakai untuk mengakomodasi living law, atau hukum adat yang hidup dalam masyarakat, namun Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, melanggar HAM,atau bertentangan dengan KUHP Nasional.

  • Penyesuaian Pidana dalam KUHP.

    Penyesuaian juga terjadi di dalam tubuh KUHP Nasional sendiri, yaitu melalui pembaruan paradigma hukum pidana Indonesia. Bentuk penyesuaian tersebut antara lain:
  1. Modernisasi Sistem Pemidanaan. KUHP Nasional tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga berupa korektif, restoratif dan rehabilitatif.
  2. Pengaturan Jenis Pidana Baru. KUHP memperkenalkan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda kategori dan pidana terhadap korporasi.
  3. Reformulasi Pidana Mati. Pidana mati dijadikan pidana khusus, alternative dengan masa percobaan 10 tahun.
  4. Harmonisasi Nasional. KUHP Nasional menjadi induk hukum pidana nasional dan sumber umum bagi seluruh aturan pidana di Indonesia.

Karenannya buku Kesatu KUHP berlaku sebagai aturan umum tidak hanya untuk KUHP, tetapi juga bagi undang-undang pidana khusus dan Perda, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan harmonisasi sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional, dan diharapkan Undang-undang ini berfungsi menyesuaikan berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, maupun ketentuan dalam KUHP itu sendiri agar tercipta kesatuan sistem pemidanaan yang selaras, modern, dan tidak saling bertentangan. Melalui penyesuaian tersebut, hukum pidana Indonesia diarahkan pada paradigma pemidanaan yang lebih adil, proporsional, humanis, serta mengedepankan nilai keadilan restoratif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
Kontributor
Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

Harmonisasi Hukum hukum pidana indonesia KUHP Nasional Lex Specialis Living Law Penyesuaian Pidana Reformasi Hukum Pidana Restorative Justice Sistem Pemidanaan Nasional UU Nomor 1 Tahun 2026
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi

November 21, 2026

Peran Pengadilan dan Dinamika Hukum dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim

November 21, 2026

Gerbang Keabsahan dan Standar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup

November 21, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.