Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Peran dan Kedudukan Juru Bahasa Asing dalam Pemenuhan Hak Fair Trial bagi Terdakwa Warga Negara Asing Menurut KUHAP Baru
Artikel

Peran dan Kedudukan Juru Bahasa Asing dalam Pemenuhan Hak Fair Trial bagi Terdakwa Warga Negara Asing Menurut KUHAP Baru

JohanesBy JohanesAugust 12, 2026 · 09:58 WIB10 Mins Read1 Comment
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Sistem peradilan pidana modern menuntut adanya jaminan yang komprehensif terhadap prinsip peradilan yang jujur, adil, dan terbuka untuk umum (fair trial). Salah satu instrumen krusial, tetapi sering kali terabaikan dalam diskursus akademik hukum pidana, adalah kehadiran seorang juru bahasa atau penerjemah pengadilan (court interpreter). Keberadaan juru bahasa bukan sekadar pelengkap administratif belaka, melainkan pilar fundamental dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi terdakwa, saksi, maupun pihak lain yang terkendala hambatan bahasa, terutama penggunaan bahasa asing.

Dengan diberlakukannya landasan hukum baru di Indonesia—yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) beserta instrumen pembaruan hukum acara pidana nasional (KUHAP baru)—lanskap penegakan hukum pidana di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan retributif kolonial, melainkan beralih ke keadilan korektif, restoratif, dan menyeimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat serta hak-hak individu sebagai subjek hukum.

Artikel ilmiah ini akan mengupas secara mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai urgensi, kedudukan, hak, kewajiban, serta tantangan yuridis operasional juru bahasa pengadilan jika dikaitkan langsung dengan kerangka substansial KUHP nasional dan KUHAP baru. Melalui analisis struktural, diharapkan ditemukan formula ideal guna mengoptimalkan peran juru bahasa sebagai jembatan keadilan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan di bumi Nusantara.

Bab I: Evolusi Paradigma Hukum Pidana Nasional dan Kebutuhan Komunikasi Peradilan

Pemberlakuan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menandai babak akhir dominasi sistem hukum pidana kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) yang telah berakar selama lebih dari satu abad. KUHP lama dinilai sarat nuansa represif dan kolonial, serta menitikberatkan pada sanksi penjara tanpa memperhatikan aspek sosiologis masyarakat modern. Sebaliknya, KUHP nasional yang baru mengusung asas legalitas material dan formil, tujuan pemidanaan yang humanis, serta pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (living law).

Dalam kerangka filosofis ini, setiap proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ketika seorang subjek hukum—baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dari komunitas adat tertentu—dihadapkan pada proses pemeriksaan tindak pidana, hambatan linguistik menjadi dinding pemisah utama antara pencari keadilan dan aparat penegak hukum. Ketidakmampuan memahami bahasa pengantar resmi di pengadilan (bahasa Indonesia) secara langsung mengancam substansi hak konstitusional seseorang untuk membela diri.

KUHP nasional memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana, mengatur pedoman pemidanaan yang ketat (meliputi aspek kesalahan, sifat tercela perbuatan, hingga dampak sosiologis tindak pidana), serta memperkenalkan alternatif pidana baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kompleksitas rumusan delik dalam KUHP baru ini menuntut tingkat presisi komunikasi yang sangat tinggi di ruang sidang. Kesalahan dalam menerjemahkan satu frasa atau istilah teknis hukum dapat berakibat fatal pada penjatuhan kualifikasi unsur tindak pidana, yang berujung pada putusan yang keliru secara substantif.

Oleh karena itu, pembaruan materiil melalui KUHP nasional wajib diimbangi secara linier dengan penguatan aspek formil dalam acara pidana. Keterkaitan antara substansi delik yang diatur dalam KUHP dan mekanisme pembuktian di muka sidang membutuhkan kehadiran juru bahasa yang memiliki kapasitas profesional, pemahaman konseptual tentang hukum pidana, serta integritas moral yang teruji di bawah sumpah jabatan.

Bab II: Landasan Yuridis Juru Bahasa Pengadilan dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional

Secara historis dan normatif, eksistensi juru bahasa dalam proses peradilan di Indonesia diatur melalui instrumen hukum acara. Di dalam KUHAP konvensional (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), ketentuan mengenai juru bahasa secara eksplisit tercantum dalam beberapa pasal kunci, seperti kewajiban hakim ketua sidang untuk menunjuk juru bahasa apabila terdakwa atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, serta hak terdakwa untuk mendapatkan informasi dakwaan dalam bahasa yang dimengerti.

Di dalam kerangka KUHAP nasional yang baru, perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang memerlukan bantuan penerjemah atau juru bahasa mengalami penguatan yang signifikan. KUHAP baru menegaskan definisi juru bahasa atau penerjemah tersumpah sebagai bagian integral dari subjek pendukung peradilan yang independen.

  1. Hak atas Informasi Bahasa yang Dipahami: Setiap orang yang disangka, didakwa, atau berkedudukan sebagai saksi maupun korban berhak mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai duduk perkara dan hak-haknya dalam bahasa yang sepenuhnya ia mengerti.
  2. Sumpah dan Integritas Profesional: Sebelum menjalankan tugasnya di persidangan, juru bahasa wajib diambil sumpah atau janjinya menurut agama dan kepercayaannya, yang menegaskan kewajiban untuk menerjemahkan secara jujur, akurat, tidak memihak (impartial), serta menjaga kerahasiaan jabatan.
  3. Pencegahan Konflik Kepentingan: KUHAP baru memperketat aturan etika profesional di mana seorang juru bahasa dilarang keras memiliki hubungan afiliasi atau konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berperkara guna menghindari distorsi makna terjemahan.
Baca Juga  Membedah Konsep Permufakatan Jahat dalam KUHP Baru: Demi Mencegah Absurditas Penegakan Hukum

Sinkronisasi antara KUHP nasional dan KUHAP baru menuntut agar proses pemeriksaan materiil tindak pidana—seperti penentuan niat jahat (mens rea), bentuk kesalahan (kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa), serta motif—diterjemahkan secara tepat makna (dynamic equivalence), bukan sekadar diterjemahkan secara harfiah (literal translation). Konsep hukum pidana baru seperti tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban mutlak (strict liability), dan pertanggungjawaban pengganti memerlukan pemahaman linguistik hukum yang komprehensif dari seorang juru bahasa pengadilan.

Bab III: Dimensi Praktis dan Teknis Penjurubahasaan di Persidangan Pidana

Pelaksanaan tugas juru bahasa di dalam ruang sidang pengadilan pidana bukanlah pekerjaan sembarangan yang bisa diselesaikan oleh setiap orang yang sekadar menguasai dua bahasa. Yaitu bahasa sumber dan bahasa sasaran. Penjurubahasaan pengadilan (court interpreting) dikategorikan sebagai bentuk penjurubahasaan khusus dengan tuntutan standar kompetensi yang tinggi.

Terdapat tiga metode utama yang sering kali diterapkan dalam praktik persidangan modern, disesuaikan dengan kebutuhan acara pemeriksaan:

  • Penjurubahasaan Konsekutif (Consecutive Interpreting): Dilakukan ketika pembicara (hakim, jaksa, penasihat hukum, atau terdakwa/saksi) berhenti berbicara sejenak untuk memberi kesempatan kepada juru bahasa menyampaikan terjemahannya. Metode ini lazim digunakan dalam pemeriksaan pokok perkara yang memerlukan ketelitian redaksional tinggi.
  • Penjurubahasaan Simultan (Simultaneous Interpreting): Dilakukan secara bersamaan saat pembicara sedang berbicara, biasanya didukung oleh perangkat audio khusus (headset/mikrofon). Metode ini efektif untuk meningkatkan efisiensi waktu persidangan perkara lintas negara yang melibatkan terdakwa asing dalam skala besar.
  • Pengalihbahasaan pandang (Sight translation): Teknik penerjemahan lisan saat seorang juru bahasa membaca teks tertulis dalam bahasa sumber, lalu langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran secara seketika. Metode ini menggabungkan kemampuan membaca teks tertulis dan menafsirkan secara lisan secara bersamaan.

Dalam konteks penegakan hukum berdasarkan KUHP nasional, dinamika persidangan kerap melibatkan istilah-istilah teknis baru yang diperkenalkan oleh pembentuk undang-undang. Sebagai contoh, istilah-istilah hukum pidana adat (living law), pidana tambahan tertentu, atau parameter penghitungan denda berdasarkan kategori denda dalam KUHP nasional, harus mampu dicari padanan kata yang setara dan tidak menyesatkan dalam bahasa sasaran. Kegagalan juru bahasa dalam menyampaikan nuansa hukum ini dapat merusak esensi pembelaan terdakwa (right to a fair trial) dan berpotensi membatalkan putusan demi hukum karena cacat prosedur formil.

Bab IV: Tantangan dan Problematika Yuridis-Empiris Juru Bahasa Pengadilan di Indonesia

Meskipun secara normatif regulasi telah memberikan tempat yang terhormat bagi juru bahasa pengadilan, implementasi empiris di lapangan masih menyisakan berbagai problematika pelik yang harus segera diselesaikan demi mendukung efektivitas KUHP dan KUHAP secara nasional.

  1. Kelangkaan Juru Bahasa Tersumpah Bersertifikasi: Jumlah juru bahasa pengadilan yang memiliki sertifikasi resmi dan sumpah jabatan, terutama untuk bahasa-bahasa asing tertentu (selain bahasa Inggris).
  2. Standardisasi Imbalan dan Anggaran Negara: Biaya operasional penunjukan juru bahasa di pengadilan kerap kali tidak sebanding dengan tingkat kesulitan tugas dan risiko hukum yang harus ditanggung. Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk pengadaan juru bahasa profesional berpotensi menurunkan kualitas pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
  3. Ketiadaan Lembaga Sertifikasi Nasional Khusus Hukum: Hingga saat ini, standardisasi kompetensi spesifik untuk legal interpreter di lingkungan peradilan Indonesia belum dilembagakan secara terpusat oleh Mahkamah Agung bersama instansi terkait, sehingga standar mutu antarpengadilan di berbagai daerah menjadi sangat bervariasi.
  4. Pemahaman Konseptual Terhadap Pembaruan Hukum: Tidak semua juru bahasa di lapangan mengikuti perkembangan dinamika pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pembaruan KUHAP melalui UU No. 20 Tahun 2025. Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan kesenjangan pemahaman terminologis dalam hukum pidana baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan korektif.
  5. Ketiadaan Glosarium Hukum Nasional Sebagai Pedoman Penyeragaman Terminologi Hukum = Sistem hukum Indonesia yang menganut system hukum eropa continental ( civil law) memicu multitafsir hasir terjemahan yang berdampak sangat kuat dalam penjurubahasaan di pengadilan. Sehingga tidak ada kepastian dalam kesepadfanan terminology hukum yang serigkali digunakan dalam praktik persidangan sehari hari. Bentrokan pemadanan terminology hukum dengan sistem hukum common law memicu terjadinya multi interpretasi dalam memahami hukum acara yang jaub berbeda. Contoh penggunaan kata verdict yang maknanya tidak sama dengan Judgment. Meski kedua terminologi hukum itu memilii arti putusan, namun kata verdict lebih tepat digunakan dalam system hukum common law ( Amerika Serikat. Inggris, Austrlia) yang memiliki arti hasil putusan juri. Sedangkan kata judgment berarti putusan yang juga dihasilkan oleh majelis hakim yang masuk kategori system hukum eropa kontinental ( Belanda, Jerman, Indonesia). Dari kedua terminologi ini sangatlah jelas bahwa perlu penyeragaman terminologi hukum dalam bentuk glosarium hukum dan peradilan.
Baca Juga  Sinergi PN Pulang Pisau beserta Aparat Penegak Hukum Atasi Kendala E-Berpadu dan Matangkan Pelaksanaan WASMAT Menurut KUHAP Baru

Bab V: Rekonseptualisasi dan Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Juru Bahasa Pengadilan

Guna merespons tantangan era baru penegakan hukum nasional yang berdasarkan KUHP dan KUHAP mutakhir, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, terstruktur, dan sistematis dari pemangku kebijakan (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, serta lembaga pendidikan tinggi hukum):

  • Pembentukan database Juru Bahasa Tersumpah Nasional: Mahkamah Agung perlu membangun basis data (database) terpusat atau direktori nasional juru bahasa pengadilan tersumpah yang terkualifikasi, mencakup penguasaan bahasa asing dan penguasaan bidang hukum, spesialisasi hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan peradilan agama
  • Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (Continuous Legal Education): Mengadakan program pelatihan wajib secara berkala bagi para juru bahasa pengadilan agar mereka memahami substansi pembaruan dalam KUHP nasional dan KUHAP baru, khususnya terkait filosofi pemidanaan modern, hak asasi manusia, dan terminologi yuridis mutakhir.
  • Peningkatan Anggaran dan Jaminan Kesejahteraan Profesional: Negara harus hadir dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan untuk honorarium juru bahasa tersumpah secara profesional, demi menjamin independensi dan kualitas kerja mereka di ruang sidang.
  • Penguatan Kode Etik dan Pengawasan Etis: Membentuk dewan kehormatan atau mekanisme pengawasan etik profesi juru bahasa pengadilan yang transparan guna mengantisipasi segala bentuk pelanggaran kerahasiaan, kolusi, maupun konflik kepentingan selama proses peradilan berlangsung.
  • Melibatkan Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) dalam Perekrutan Juru Bahasa Pengadilan: Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia adalah organisasi penerjemah profesional yang didirikan oleh seluruh penerjemah di kementerian/lembaga untuk menopang kinerja pimpinan kementerian/lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam aneka ragam bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Persia, dan lain-lain. Juru bahasa pengadilan merupakan salah satu bidang keilmuan yang membutuhkan pengetahuan yang amat mumpuni agar hasil penjurubahasaannya mendekati makna hukum yang dimaksud oleh hakim, jaksa, saksi, korban, dan kuasa hukum. Penerjemah pemerintah yang ada di Mahkamah Agung dan instansi penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, dapat bekerja sama untuk memformulasikan kebutuhan akan juru bahasa profesional yang sesuai dengan kriteria tuntutan pekerjaan. Maka dari itu, sangat penting bagi seluruh instansi hukum — Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Hukum — untuk menyusun standar kompetensi juru bahasa yang didukung oleh glosarium hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law). 

Kesimpulan

Kehadiran juru bahasa pengadilan merupakan komponen non-negosiasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan berlakunya KUHP nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta kerangka KUHAP baru yang lebih modern, peran juru bahasa mengalami eskalasi signifikansi yang luar biasa—dari sekadar fasilitator komunikasi verbal menjadi penjaga akurasi makna substansial dalam keadilan hukum pidana, baik materiil dan formil.

Transformasi besar ini menuntut reformasi struktural yang serius dari negara, mulai dari standardisasi sertifikasi juru bahasa hukum, penguatan kapasitas profesional, hingga perbaikan kesejahteraan dan perbaikan kelembagaan. Hanya dengan menempatkan juru bahasa pengadilan pada posisi strategis yang diiringi profesionalisme tinggi, cita-cita luhur pembaruan hukum nasional untuk menghadirkan keadilan substantif bagi setiap pencari keadilan tanpa terkecuali dapat benar-benar terwujud.

Johanes
Kontributor
Johanes
Penerjemah Ahli Muda Pustrajak Kumdil MA RI

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

Juru Bahasa Pengadilan KUHAP Baru KUHP Nasional Penerjemah Pengadilan Penerjemah Tersumpah Sistem Peradilan Pidana
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi

November 21, 2026

Peran Pengadilan dan Dinamika Hukum dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim

November 21, 2026

Gerbang Keabsahan dan Standar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup

November 21, 2026

1 Comment

  1. Noezafri Amar on August 13, 2026 8:51 am

    Bernas sekali Pak Jo. Semoga segera terwujud.




    Reply
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.