Pesan WKMA Bidang Non Yudisial tentang Pentingnya Judul Isu Strategis bagi MA Suara BSDK Berita

Selasa Malam, (20/01) Dalam suasana malam yang dingin diguyur hujan namun tidak menyurutkan semangat Para Pimpinan Mahkamah Agung dan Jajaran Pejabat Struktural Mahkamah Agung untuk mengikuti kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Penetapan Isu Strategis menjadi judul penyusunan rekomendasi kebijakan tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bapak Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dalam sambutan pembukaannya YM Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. memberikan fokus perhatiannya dengan menyampaikan

“Isu permasalahan kebijakan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya masih banyak dan sedang perlahan berjalan untuk diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam menyelesaikannya dengan membuat skala prioritas permasalahan apa yang paling mendesak untuk diselesaikan. Dalam penentuan isu kebijakan apa yang akan diprioritaskan tentu digunakan batu analisis, batu analisis yang paling lazim digunakan ialah analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).”

Dalam laporan pembukaan kegiatan oleh Kepala Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. menyampaikan tujuan pelaksanaan rakor ini adalah Penetapan Isu Strategis menjadi Judul Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2026 ini ialah merupakan wujud komitmen perbaikan pola kerja dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Pola kerja sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ialah pola lama yang masih menitik beratkan pada Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Pasca terbitnya Peraturan Presiden ini maka Pusat Strategi Kebijakan harus menyesuaikan pola kerja yang baru yakni fokus utamanya mencapai rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Kegiatan tersebut turut dihari oleh YM H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial), YM. Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M, Ph.D. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI), Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. (Plt. Panitera Mahkamah Agung RI), Sugiyanto, S.H., M.H. (Sekretaris Mahkamah Agung RI), DAN seluruh Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan MA RI.