BANDUNG — Sistem kamar, pembaruan hukum, peningkatan produktivitas, dan integritas aparatur menjadi empat pesan utama dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, saat membuka Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026. Keempatnya bertemu pada satu tujuan: menjaga kepercayaan masyarakat melalui peradilan yang konsisten, responsif, berkualitas, dan berintegritas.
Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 November di Bandung. Dalam sambutannya, Ketua MA menempatkan forum tahunan ini sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, sekaligus merespons tantangan yang terus berkembang.
Sistem kamar dan tanggung jawab menjaga kesatuan hukum
Sistem kamar dibentuk untuk membuat penanganan perkara lebih terarah serta meningkatkan kualitas peradilan. Tujuannya mencakup menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan, meningkatkan produktivitas pemeriksaan perkara, dan mengembangkan kepakaran hakim.
Dalam sambutannya, Ketua MA menegaskan bahwa sistem kamar tidak akan berjalan optimal tanpa koordinasi dan penyamaan pandangan hukum, khususnya di antara hakim agung dalam masing-masing kamar. Karena itu, rapat pleno menjadi ruang untuk membahas persoalan hukum yang muncul dalam praktik, mempertemukan penafsiran yang berbeda, dan merumuskan kaidah yang dapat dipedomani dalam penyelesaian perkara berikutnya.
Sejak penerapan sistem kamar pada 2011, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan 15 kali rapat pleno. Hingga rapat pleno sebelumnya, sebanyak 576 rumusan kamar telah dikodifikasi dan dituangkan dalam 14 Surat Edaran Mahkamah Agung. Capaian ini menunjukkan kerja kelembagaan yang berkelanjutan untuk membangun rujukan bersama bagi hakim.
Namun, kesatuan hukum bukan berarti menutup ruang bagi perbedaan pandangan atau menghapus kewajiban hakim untuk menilai perkara berdasarkan fakta yang terbukti. Justru, sebagaimana ditekankan Ketua MA, perbedaan perlu didiskusikan secara konstruktif dan argumentasi hukumnya diuji. Konsistensi dibutuhkan agar kaidah hukum diterapkan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan; penilaian terhadap fakta dan keadaan setiap perkara tetap menuntut kecermatan.
Dengan demikian, keberhasilan sistem kamar tidak cukup diukur dari banyaknya rumusan. Ukuran akhirnya adalah apakah rumusan itu membantu lahirnya putusan yang konsisten, berkualitas, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi pencari keadilan.
Kepastian hukum perlu berjalan bersama pembaruan
Ketua MA mengingatkan bahwa hukum yang konsisten dan berkepastian dibutuhkan masyarakat. Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran Max Weber tentang otoritas legal rasional, yakni tatanan hukum yang diterapkan secara konsisten dan objektif. Dalam keadaan demikian, masyarakat dapat memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan.
Kepastian itu juga memiliki dampak di luar ruang sidang. Dengan merujuk perspektif economic analysis of law, yang Mulia Ketua MA menjelaskan bahwa kualitas institusi hukum turut memengaruhi biaya transaksi, insentif ekonomi, dan penggunaan sumber daya. Kepastian membantu kontrak ditegakkan dan sengketa diselesaikan dengan risiko yang lebih terukur. Sebaliknya, proses yang mahal, rumit, dan sulit diprediksi dapat menghambat kegiatan usaha dan menambah beban bagi masyarakat.
Meski demikian, kepastian tidak boleh menjadikan hukum kaku menghadapi perubahan. Ketua MA menegaskan bahwa kesatuan penerapan hukum tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan pemikiran. Rapat pleno justru diharapkan menjadi ruang untuk mengarahkan perubahan secara sistematis dan menghasilkan rumusan yang responsif terhadap kebutuhan peradilan.
Pembaruan hukum, sebagaimana disampaikan dalam sambutan, tidak selalu berarti mengganti aturan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai, asas, dan semangat hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Tantangannya ialah menjaga keseimbangan: hukum perlu cukup konsisten untuk memberi kepastian, sekaligus cukup terbuka untuk menangani persoalan baru.
Percepatan perkara harus tetap menjaga mutu putusan
Peningkatan beban perkara menjadi tantangan yang mendesak. Berdasarkan data yang disampaikan Ketua MA, hingga 12 November 2026 Mahkamah Agung menerima 42.675 perkara, naik 12,55 persen dibandingkan 2025. Dari keseluruhan beban perkara tahun ini, 36.435 telah diputus atau 85,03 persen, sementara 6.415 perkara masih tersisa.
Dengan waktu sekitar satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, Ketua MA mendorong peningkatan produktivitas dan percepatan penyelesaian perkara. Ia berharap sisa perkara dapat ditekan setidaknya setara dengan capaian 2025, yakni 175 perkara, atau lebih rendah jika memungkinkan.
Namun, target penyelesaian tidak boleh dicapai dengan mengurangi ketelitian pemeriksaan, kualitas putusan, atau konsistensi penerapan hukum. Pesan ini menegaskan bahwa produktivitas peradilan perlu dinilai bersama mutu pekerjaan. Perkara yang cepat selesai tetap harus diperiksa secara cermat dan diputus dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itu, transformasi digital dan pembaruan tata kelola dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas lembaga. Ketua MA mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 14 kali berturut-turut. Ke depan, budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil diharapkan mendukung aksesibilitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan peradilan.

Pemanfaatan teknologi, menurut Ketua MA, perlu dioptimalkan bukan hanya untuk mempercepat birokrasi, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, teknologi dan tata kelola menjadi sarana untuk membantu peradilan menjawab peningkatan beban perkara, sementara kualitas putusan tetap menjadi batas yang tidak boleh diabaikan.
Integritas aparatur juga diuji di ruang digital
Di bagian akhir sambutannya, Ketua MA mengingatkan hakim dan aparatur peradilan agar bijak menggunakan media sosial, terutama ketika dinamika politik menjadi perhatian publik. Tidak semua isu perlu ditanggapi. Komentar atau pandangan pribadi yang berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Sunarto mengingatkan bahwa unggahan melalui akun pribadi dapat dengan mudah dikaitkan dengan institusi tempat aparatur mengabdi. Karena itu, kehati-hatian dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab profesional. Aparatur peradilan diminta tidak terlibat dalam polemik politik praktis dan tetap berdiri di atas prinsip independensi, imparsialitas, serta netralitas.
Pesan ini memperluas makna integritas: ia tidak hanya tercermin dalam proses memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga dalam perilaku aparatur di ruang publik, termasuk ruang digital. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan bergantung pada keyakinan bahwa lembaga dan orang-orang di dalamnya menjaga jarak dari kepentingan yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan.
Keempat isu dalam sambutan Ketua MA saling berhubungan. Sistem kamar membangun konsistensi; pembaruan menjaga hukum tetap relevan; produktivitas menjawab peningkatan beban perkara; sedangkan integritas menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh proses tersebut. Rapat Pleno Kamar MA 2026 diharapkan menghasilkan rumusan yang tidak hanya dapat dipedomani, tetapi juga membantu peradilan menghadirkan kepastian, keadilan, dan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

