BANDUNG — Kesatuan penerapan hukum tidak terbentuk hanya dengan menerbitkan pedoman melainkan juga memerlukan ruang untuk menguji perbedaan penafsiran, menyepakati kaidah, dan memastikan bahwa pedoman tersebut dapat diterapkan dalam perkara nyata. Peran itulah yang kembali ditekankan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung.
Rapat pleno tahun ini merupakan yang ke-15 sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada 2011. Dalam sambutannya, Sunarto menyebut sistem kamar sebagai salah satu agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Sistem tersebut dirancang untuk membuat penanganan perkara lebih terarah sekaligus menjaga kualitas dan konsistensi putusan.
Tujuan sistem kamar mencakup menjaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan, meningkatkan produktivitas pemeriksaan perkara, serta mengembangkan kepakaran hakim. Karena tujuan-tujuan itu berkaitan satu sama lain, sistem kamar tidak cukup dijalankan sebagai pembagian perkara berdasarkan bidang. Ia juga memerlukan koordinasi dan kesamaan pandangan hukum di antara hakim.
Pleno sebagai ruang menguji perbedaan
Ketua MA menempatkan rapat pleno sebagai forum untuk membahas persoalan hukum yang muncul dalam praktik peradilan. Di dalamnya, perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan argumentasi diuji sebelum dirumuskan menjadi kaidah yang dapat dipedomani dalam penanganan perkara berikutnya.
Sejak sistem kamar diterapkan, Mahkamah Agung telah mengkodifikasi 576 rumusan kamar yang dituangkan dalam 14 Surat Edaran Mahkamah Agung. Angka tersebut menggambarkan ikhtiar kelembagaan untuk memberi arah yang lebih teratur bagi penerapan hukum. Ketua MA menyebut pelaksanaan rapat pleno juga berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, untuk memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Namun, jumlah rumusan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pedoman perlu menjawab persoalan yang memang muncul dalam praktik, disusun dengan argumentasi yang memadai, dan dapat digunakan oleh hakim ketika memeriksa serta memutus perkara. Tanpa itu, kodifikasi berisiko berhenti sebagai kumpulan rumusan, belum menjadi panduan yang hidup dalam proses peradilan.
Konsisten tanpa mengabaikan perkara konkret
Kesatuan hukum juga perlu dipahami secara cermat. Tujuannya bukan membuat setiap perkara berakhir dengan putusan yang sama, terlepas dari perbedaan fakta dan keadaan. Konsistensi terutama diperlukan agar kaidah hukum diterapkan dengan ukuran yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Hakim tetap harus menilai fakta setiap perkara secara mandiri.
Sambutan Ketua MA memberi ruang bagi pemahaman itu. Ia menegaskan bahwa kesatuan penerapan hukum tidak menutup perkembangan pemikiran. Sebaliknya, melalui rapat pleno, perbedaan pandangan dipertemukan dan perkembangan hukum dapat diarahkan secara lebih sistematis. Artinya, konsistensi tidak seharusnya mematikan penalaran; konsistensi perlu dibangun melalui penalaran yang terbuka dan teruji.
Keseimbangan tersebut penting bagi kepercayaan publik. Pedoman yang jelas membantu masyarakat memahami bagaimana hukum diterapkan. Pada saat yang sama, hakim perlu menjelaskan relevansi pedoman itu terhadap fakta yang terbukti dalam perkara yang diperiksa.
Ukuran akhirnya: kepastian dan keadilan
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyebut bahwa kesatuan hukum diharapkan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberhasilan sistem kamar, menurutnya, akan tampak apabila sistem itu melahirkan putusan yang konsisten, berkualitas, dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan.
Dengan demikian, tantangan Rapat Pleno Kamar bukan hanya menyepakati rumusan baru. Forum ini juga perlu menjaga agar setiap rumusan memiliki dasar hukum yang kuat, menjawab kebutuhan praktik, dan tetap memberi ruang bagi hakim untuk menilai perkara secara bertanggung jawab.
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 berlangsung di Bandung pada 15–17 November. Harapan yang disampaikan Ketua MA menempatkan forum tersebut sebagai salah satu instrumen penting untuk merawat kesatuan hukum—bukan sebagai keseragaman mekanis, melainkan sebagai upaya membangun penerapan hukum yang konsisten, beralasan, dan berorientasi pada keadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

