BANDUNG — Meningkatnya jumlah perkara menuntut Mahkamah Agung bekerja lebih produktif. Namun, kecepatan menyelesaikan perkara tidak boleh mengurangi ketelitian pemeriksaan dan kualitas putusan. Pesan itu disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung.
Berdasarkan data yang disampaikan Sunarto, hingga 12 November 2026 Mahkamah Agung menerima 42.675 perkara, meningkat 12,55 persen dibandingkan 2025. Sebanyak 36.435 perkara telah diputus atau 85,03 persen dari keseluruhan beban perkara tahun ini. Masih terdapat 6.415 perkara yang harus diselesaikan dalam sisa waktu sekitar satu bulan sebelum akhir tahun anggaran.
Ketua MA berharap sisa perkara dapat ditekan setidaknya setara dengan capaian 2025, yakni 175 perkara, atau lebih rendah jika memungkinkan. Target itu mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kinerja dan efisiensi lembaga di tengah beban perkara yang terus bertambah.
Namun, ukuran produktivitas tidak berhenti pada jumlah perkara yang selesai. Sunarto mengingatkan bahwa upaya mempercepat penyelesaian perkara tidak boleh mengurangi kualitas putusan, ketelitian dalam memeriksa perkara, maupun konsistensi penerapan hukum. Percepatan yang baik harus memperkuat pelayanan tanpa mengorbankan proses yang menjamin putusan dapat dipertanggungjawabkan.
Teknologi sebagai penguat pelayanan dan akuntabilitas
Dalam sambutan yang sama, Ketua MA mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 14 kali berturut-turut. Ia menyebut capaian tersebut sebagai cerminan pengelolaan keuangan yang baik, sekaligus bagian dari komitmen terhadap reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Ke depan, Sunarto berharap Mahkamah Agung semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Teknologi diharapkan membantu mempercepat birokrasi, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan peradilan.
Arah tersebut menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar memindahkan layanan ke medium elektronik. Manfaatnya perlu dirasakan dalam proses yang lebih mudah diakses dan efisien, dengan pertanggungjawaban yang tetap jelas. Dalam istilah yang disampaikan Ketua MA, lembaga perlu membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Integritas aparatur tetap menjadi fondasi
Produktivitas dan teknologi hanya akan memperkuat peradilan apabila disertai integritas. Pada bagian akhir sambutannya, Sunarto secara khusus mengingatkan hakim dan aparatur peradilan agar bijak menggunakan media sosial, terutama ketika isu politik sedang menjadi perhatian publik.
Ia meminta aparatur menahan diri dan tidak merasa harus menanggapi setiap isu yang berkembang. Komentar dari akun pribadi dapat dikaitkan masyarakat dengan institusi tempat pemilik akun mengabdi, terlebih apabila berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik. Karena itu, kehati-hatian di ruang digital merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur peradilan.
Sunarto mengajak hakim dan aparatur untuk tidak terlibat dalam polemik politik praktis serta tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan netralitas. Pesan ini menunjukkan bahwa integritas lembaga tidak hanya tampak dalam penanganan perkara atau pengelolaan organisasi, tetapi juga dalam sikap aparatur di ruang publik.
Peningkatan beban perkara, transformasi digital, dan integritas dengan demikian bertemu pada persoalan kepercayaan. Peradilan perlu menyelesaikan perkara secara efektif, memberikan putusan yang bermutu, mengelola layanan secara akuntabel, dan menjaga jarak dari sikap yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan.
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 November di Bandung. Pesan Ketua MA menegaskan bahwa kinerja lembaga tidak cukup dinilai dari kecepatan dan capaian administratif. Produktivitas perlu berjalan bersama kualitas, teknologi perlu memperkuat akuntabilitas, dan seluruhnya harus ditopang integritas aparatur.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

