MEGAMENDUNG, 16 November 2026 — Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Melalui persaingan, pelaku usaha didorong untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan pilihan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, persaingan juga menyimpan persoalan mendasar: ketika kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha, apakah pasar masih menyediakan kesempatan yang adil bagi semua pihak?
Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI.
Dalam pembelajaran mengenai Pokok-Pokok Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait mengajak peserta memahami bahwa hukum persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari struktur pasar, perilaku pelaku usaha, kebijakan ekonomi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Pembahasan tersebut diperkaya dengan perspektif ekonomi dalam penegakan hukum persaingan usaha yang menjadi bagian dari materi Hilman Pujana
Persaingan yang sehat bukanlah keadaan ketika setiap pelaku usaha dibiarkan bertindak tanpa batas, melainkan ketika kebebasan berusaha berlangsung dalam tatanan yang memberikan kesempatan secara adil dan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
Di sinilah hukum menemukan alasan keberadaannya. Hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi pertumbuhan usaha yang sehat, tetapi juga tidak boleh membiarkan kekuatan ekonomi berkembang menjadi kekuasaan yang menutup kesempatan pihak lain.
Di Antara Kebebasan Pasar dan Keadilan Ekonomi
Salah satu persoalan mendasar dalam hukum persaingan usaha adalah bagaimana menempatkan kebebasan ekonomi dan kepentingan umum secara seimbang.
Kebebasan berusaha memang diperlukan untuk mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kebebasan yang tidak disertai aturan dapat melahirkan ketimpangan. Pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar berpotensi menentukan harga, membatasi akses, atau menciptakan hambatan bagi pesaing yang lebih kecil.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian dalam kerangka demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha tidak semata-mata berbicara tentang efisiensi, tetapi juga mengenai kepentingan umum, kesempatan berusaha, dan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk menghukum setiap perusahaan yang tumbuh besar atau berhasil menguasai pasar. Keberhasilan yang lahir dari inovasi, efisiensi, dan kemampuan bersaing justru merupakan bagian dari mekanisme persaingan yang sehat.
Persoalan hukum muncul ketika kekuatan tersebut digunakan melalui perilaku yang dilarang dan merusak proses persaingan.
Dengan demikian, yang harus dijaga bukanlah agar semua pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang sama, melainkan agar kekuatan ekonomi tidak digunakan untuk meniadakan kesempatan bersaing secara sehat.
Pandangan ini penting bagi hakim karena suatu tindakan bisnis tidak selalu dapat dinilai hanya dari besar kecilnya perusahaan, tingginya keuntungan, atau dominannya pangsa pasar. Penilaian hukum memerlukan pemahaman mengenai bagaimana suatu tindakan memengaruhi struktur dan proses persaingan.
Hakim Tidak Cukup Hanya Membaca Pasal
Pembahasan Prof. Ningrum mengenai pendekatan per se illegal dan rule of reason memperlihatkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha menuntut ketelitian dalam memilih dan menerapkan metode analisis.
Dalam pendekatan per se illegal, suatu perilaku yang termasuk kategori larangan dapat dinyatakan mel
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI
