Abstrak
Artikel ini mengkaji persoalan keadilan gender dalam kontroversi ceramah yang diberitakan menampilkan Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dengan menggunakan perspektif mubadalah dan etika hukum Islam. Kajian ini bertujuan menjelaskan bentuk perendahan perempuan, menerapkan prinsip kesalingan, serta menilai legitimasi dan batas sanksi sosial. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif dan pembacaan sosiolegal atas pemberitaan, tanggapan keagamaan, literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan membedakan fakta, penilaian normatif, dan rekomendasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengukuran nilai jemaah perempuan berdasarkan usia atau daya tarik seksual bertentangan dengan etika pemuliaan manusia dan prinsip kesetaraan subjek dalam mubadalah. Humor semacam itu berpotensi menormalisasi stereotip, walau dampak psikologis terhadap jemaah dalam kasus ini belum dibuktikan secara empiris. Teguran dan keputusan tidak mengundang penceramah dapat dipertimbangkan sebagai respons etis yang proporsional setelah verifikasi dan pemberian kesempatan klarifikasi, keduanya tidak identik dengan pelarangan negara atau penetapan tindak pidana. Kajian merekomendasikan pedoman dakwah yang menghormati perempuan, pelibatan jemaah dalam evaluasi, serta mekanisme koreksi. Efektivitas sanksi sosial memerlukan penelitian lanjutan mengenai perubahan perilaku penceramah dan pengalaman jemaah.
Kata kunci: keadilan gender; mubadalah; etika dakwah; kekerasan simbolik; hukum Islam.
Pendahuluan
Mimbar keagamaan dan dakwah Islam pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pencerahan moral, pendidikan sosial, serta penyebaran nilai kasih sayang. Orientasi tersebut menempatkan jemaah sebagai manusia yang perlu dihormati, bukan sasaran olok-olok. Metode dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik serta larangan merendahkan kelompok lain memberikan dasar normatif bagi komunikasi yang menjaga martabat manusia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. an-Nahl [16]: 125 dan al-Hujurat [49]: 11). Persoalan muncul ketika penyampaian pesan agama menggunakan penilaian atas jenis kelamin, usia, atau daya tarik tubuh sebagai bahan humor.
Gejala tersebut menjadi perhatian dalam potongan tayangan YouTube yang menurut catatan penulis diamati pada 22 Oktober 2026 dan dalam pemberitaan mengenai ceramah Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Pemberitaan menyebut adanya ucapan yang dinilai merendahkan jemaah perempuan, termasuk perempuan lanjut usia dan santriwati (Tim tvOnenews.com, 2026). Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dalam ceramahnya membahas tarif ceramah sekaligus melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan perempuan, seperti ungkapan: “Nih isinya emak-emak kebanyakan, gak dipakai, wih enggak ada pahalanya ceramah di depan emak-emak, ngotor-ngotorin mata, tapi kalau perawan segar dosa nomor tujuh”. Potongan video ini dengan cepat menjadi viral di jagat media yang memicu perdebatan publik yang luas.
Respons keagamaan memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada selera humor. Tim tvOnenews.com (2026) melaporkan penyesalan Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, sekaligus dukungannya terhadap imbauan Cholil Nafis agar masyarakat tidak mengundang penceramah tersebut. Laman resmi MUI Sulawesi Selatan juga memuat penilaian Abustani Ilyas pada 22 Oktober 2026 bahwa humor dakwah perlu menjaga martabat perempuan dan ditempatkan sebagai pelengkap penyampaian pesan (Jabbar, 2026).
Norma pemuliaan manusia dan praktik komunikasi yang menilai sebagian jemaah berdasarkan atribut tubuh atau usia merupakan fenomena yang memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan di antaranya. Dalam kerangka kekerasan simbolik, dominasi dapat bekerja melalui praktik sehari-hari yang tampak biasa dan diterima tanpa banyak dipersoalkan (Bourdieu, 2002). Pada ruang dakwah, kewibawaan pembicara berpotensi memperkuat daya penerimaan pesan. Hubungan ini perlu diperiksa sebagai persoalan penggunaan otoritas, apakah humor membantu memahami ajaran atau justru mengajarkan bahwa perempuan tertentu layak direndahkan.
Kajian terdahulu memberikan pijakan bagi pembahasan tersebut. Sofjan (2012) menemukan bahwa program dakwah televisi yang memadukan tuntunan dan hiburan dapat sekaligus memberdayakan serta melemahkan perempuan. Temuan itu menunjukkan bahwa kehadiran pesan agama atau jemaah perempuan tidak otomatis menjamin representasi yang adil. Relevansinya bagi artikel ini terletak pada perlunya menguji hubungan antara pengemasan hiburan dan konstruksi gender. Perbedaan medianya tetap diperhatikan: hasil studi atas satu program televisi tidak dapat dipindahkan begitu saja untuk menyimpulkan perilaku semua majelis atau penceramah.
Literatur humor juga membantu menjelaskan mengapa alasan bercanda tidak mengakhiri perdebatan etis. Ford dan Ferguson (2004) mengembangkan teori bahwa humor yang merendahkan kelompok dapat membentuk norma toleransi terhadap diskriminasi, khususnya pada orang dengan prasangka yang tinggi. Penelitian eksperimental Ford et al. (2008) memberi dukungan terhadap potensi pelepasan prasangka pada laki-laki yang memiliki sikap seksis setelah terpapar humor seksis. Kedua kajian ini menyediakan dasar untuk menelaah risiko normalisasi, bukan bukti bahwa seluruh jemaah dalam kasus yang dibahas mengalami akibat yang sama.
Dalam kajian Islam, mubadalah menyediakan dasar penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai subjek penerima pesan, pelaku kebaikan, dan pemilik hak untuk dihormati (Kodir, 2019). Zakiyah dan Ghifari (2023) membahas penerapan pendekatan tersebut dalam penafsiran hadis gender, termasuk kebutuhan pengembangan cara kerjanya. Artikel ini menggunakan literatur tersebut sebagai pijakan, lalu mengarahkan penerapannya pada relasi penceramah dengan jemaah dan pertanggungjawaban penggunaan humor. Kontribusi artikel terletak pada penggunaan kesalingan untuk menilai representasi perempuan sekaligus merumuskan batas respons sosial dalam kontroversi ceramah. Pertautan ini memperluas pembahasan dari kritik atas isi menuju pertanggungjawaban praktik dakwah.
Kasus ini membuka diskursus mengenai perlindungan martabat perempuan, tanggung jawab pendakwah, dan batas kontrol sosial di ruang keagamaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bentuk persoalan etis dalam narasi yang merendahkan perempuan, relevansi mubadalah bagi pembacaan dan praktik dakwah, serta syarat penerapan respons sosial yang adil. Fokus kajian diarahkan pada penilaian atas isi ujaran dan tata kelola majelis, dengan tetap menghindari kesimpulan tentang kesalahan pidana, niat pribadi penceramah, atau pengalaman seluruh jemaah yang belum didukung bukti. Berdasarkan fenomena di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut; 1) Bagaimana bentuk persoalan etika publik dan perlindungan martabat perempuan dalam materi ceramah yang diberitakan menampilkan Habib Alwi Assegaf? 2) Bagaimana tinjauan etika hukum Islam dan teori mubadalah terhadap narasi keagamaan yang merendahkan martabat perempuan? 3) Bagaimana legitimasi, batas penerapan, dan indikator efektivitas sanksi sosial yang diserukan oleh pengurus otoritas keagamaan dalam merespons ceramah yang dinilai diskriminatif?
Metode
Kajian ini menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif dan pembacaan sosiolegal. Bahan yang ditelaah meliputi uraian kasus, pemberitaan tvOnenews.com tertanggal 22 Oktober 2026, tanggapan pada laman resmi MUI Sulawesi Selatan, literatur mubadalah dan humor seksis, sumber Al-Qur’an dan hadis, serta peraturan dan instrumen hak asasi manusia. Analisisnya ialah representasi perempuan dalam wacana ceramah yang dilaporkan dan bentuk respons terhadapnya. Kemudian mengidentifikasi sasaran ujaran, dasar penilaian terhadap sasaran, hubungan otoritas, serta pilihan koreksi. Hasilnya kemudian diuji melalui etika dakwah, kesalingan, dan batas hukum. Pemberitaan dipakai sebagai sumber tentang peristiwa dan respons yang dilaporkan, bukan pengganti pengamatan lapangan. Kajian tidak mengukur jangkauan viral, penerimaan seluruh jemaah, perubahan perilaku, ataupun keberhasilan boikot. Pemisahan antara fakta yang dilaporkan, interpretasi teoretis, dan usulan perbaikan diperlukan agar analisis tetap sesuai dengan kekuatan bukti.
A. Etika Dakwah dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik
Dalam pandangan etika Islam, kebebasan menyampaikan pendapat disertai tanggung jawab untuk menghormati manusia lain. Al-Qur’an melarang suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain, bahkan menyebut secara khusus larangan perempuan merendahkan perempuan lainnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. al-Hujurat [49]: 11). Larangan ini menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada praktik penghinaan, siapa pun pelaku dan sasarannya. Hadis riwayat Abu Hurairah juga mengecam sikap meremehkan sesama Muslim dan menegaskan perlindungan kehormatannya (Muslim, t.t., hadis no. 2564a). Kedua sumber tersebut menjadi dasar evaluasi etika ujaran dalam majelis keagamaan.
Sejalan dengan prinsip tersebut, kritik yang dimuat oleh MUI Sulawesi Selatan menekankan bahwa humor tidak seharusnya menjadikan perempuan sebagai olok-olok atau objek pemuasan laki-laki (Jabbar, 2026). Penilaian ini relevan sebagai respons otoritas keagamaan terhadap materi dakwah. Kedudukan atau popularitas seorang penceramah tidak menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan isi ceramahnya. Penilaian akademik tetap perlu menguraikan bagian ujaran yang dipersoalkan, konteks penyampaiannya, serta alasan etis kritik tersebut, sehingga tidak sekadar mengulang kecaman terhadap figur tertentu.
Secara yuridis, perlindungan martabat perempuan berakar pada jaminan konstitusional mengenai kehormatan dan martabat serta kebebasan dari perlakuan diskriminatif (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)). Indonesia juga mengesahkan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 5 huruf a CEDAW mengarahkan negara pihak untuk mengubah pola sosial dan budaya yang didasarkan pada anggapan inferioritas, superioritas, atau stereotip peran laki-laki dan perempuan (United Nations, 1979, Pasal 5 huruf a; Republik Indonesia, 1984, Pasal 1). Kerangka tersebut memberikan alasan normatif untuk mengkritik perendahan perempuan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan pertanggungjawaban pidana individu.
Ketika suatu ceramah menggunakan identitas gender sebagai dasar untuk mengurangi nilai kemanusiaan jemaah, isi ceramah itu dapat dinilai bertentangan dengan etika pemuliaan manusia. Istilah pelanggaran etika, tindakan diskriminatif, dan tindak pidana harus digunakan secara berbeda. Pelanggaran etika dapat dinilai melalui isi pesan dan norma komunikasi. Penetapan tindak pidana menuntut pemenuhan unsur delik serta pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Pembedaan ini menjaga agar kritik terhadap ceramah tetap tegas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Kebebasan berekspresi juga merupakan hak yang harus diperhitungkan. Konstitusi melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat sekaligus memuat kewajiban menghormati hak orang lain (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J). Komite HAM PBB menegaskan bahwa pembatasan negara atas ekspresi harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta memenuhi kebutuhan dan proporsionalitas (Human Rights Committee, 2011, para. 22 dan 34). Karena itu, penilaian tidak etis terhadap ceramah belum cukup untuk membenarkan larangan negara yang menyeluruh. Kritik, edukasi, dan koreksi materi perlu dipertimbangkan sesuai keadaan kasus.
Contoh penting pembedaan tersebut terdapat pada pelecehan seksual nonfisik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memuat unsur perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Penjelasannya mencakup pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang mengarah kepada seksualitas untuk merendahkan atau mempermalukan (Republik Indonesia, 2022, Pasal 5 dan penjelasannya). Kemiripan tema dengan materi ceramah belum membuktikan pemenuhan unsur delik. Penetapan hukum memerlukan pemeriksaan ujaran, konteks, sasaran, maksud, bukti, dan ketentuan hukum acara yang relevan.
Terdapat pula perbedaan antara tanggapan seorang pengurus organisasi keagamaan, keputusan resmi organisasi, keputusan panitia untuk memilih penceramah, dan pembatasan oleh negara. Pemberitaan yang tersedia memperlihatkan dukungan pengurus terhadap seruan tidak mengundang, tetapi tidak membuktikan adanya putusan yang mengikat umum (Tim tvOnenews.com, 2026). Dalam analisis ini, pilihan penyelenggara dipahami sebagai persoalan pertanggungjawaban kegiatan dan tetap perlu memperhatikan perjanjian yang berlaku. Pembatasan negara memerlukan dasar serta prosedur tersendiri. Pembedaan aktor, instrumen, dan akibat ini mencegah penggunaan istilah sanksi secara terlalu luas.
B. Etika Dakwah Rasulullah SAW Menurut Al-Qur’an dan Hadis
Sebagai teladan utama, Rasulullah SAW mencerminkan etika dakwah yang santun dan menghormati kemuliaan manusia. Al-Qur’an memerintahkan penyampaian dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog dengan cara terbaik. Kelemahlembutan Nabi juga dikaitkan dengan keberlangsungan hubungan beliau dengan masyarakat; sikap keras dan berhati kasar akan menjauhkan orang dari lingkungan dakwah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. an-Nahl [16]: 125 dan Ali ‘Imran [3]: 159). Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa cara menyampaikan pesan merupakan bagian dari tanggung jawab dakwah, bukan unsur tambahan yang boleh diabaikan.
Dari sisi sunnah, prinsip komunikasi yang baik ditegaskan melalui anjuran agar orang beriman menyampaikan kebaikan atau memilih diam (al-Bukhari, t.t., hadis no. 6018; Muslim, t.t., hadis no. 47a). Hadis lain menyebut bahwa mencela kehormatan, melaknat, dan berkata keji tidak sesuai dengan karakter seorang mukmin (al-Tirmidzi, t.t., hadis no. 1977). Riwayat-riwayat ini menyediakan ukuran untuk menilai kelayakan bahasa dalam ceramah. Ukurannya bukan semata-mata apakah suatu ungkapan memancing tawa, melainkan apakah pesan dan cara penyampaiannya sejalan dengan akhlak yang hendak diajarkan.
Landasan teologis tersebut menunjukkan bahwa dakwah profetik berorientasi pada pencerahan moral dan perlindungan martabat manusia. Penerapannya menuntut keselarasan antara tujuan, materi, dan metode. Pesan tentang kemuliaan manusia kehilangan kekuatan ketika disampaikan melalui penghinaan terhadap sebagian jemaah. Humor tetap dapat digunakan selama mendukung pemahaman, tidak mengeksploitasi kerentanan, dan tidak mengubah identitas seseorang menjadi alasan untuk merendahkannya. Kesimpulan ini merupakan penerapan etika komunikasi terhadap praktik dakwah, bukan larangan umum atas penggunaan humor.
Penerapan etika profetik dapat diperiksa melalui beberapa pertanyaan yang konkret. Apakah humor tetap dapat berfungsi tanpa menyebut tubuh atau status perempuan? Apakah pihak yang menjadi sasaran memiliki kesempatan menyatakan ketidaknyamanan tanpa dipermalukan lagi? Apakah penceramah bersedia memperbaiki ungkapan setelah keberatan disampaikan? Pertanyaan tersebut merupakan perangkat evaluasi yang diajukan artikel ini. Fokusnya ialah tanggung jawab komunikasi yang dapat diamati, sehingga penilaian tidak bergantung hanya pada kepopuleran pembicara atau jumlah tawa yang terdengar dalam potongan rekaman.
C. Dekonstruksi Teks dan Praktik Diskriminasi Gender
Ujaran yang merendahkan perempuan di mimbar keagamaan perlu dibaca dengan membedakan ajaran agama, penafsiran atas ajaran, dan pilihan retoris penceramah. Pembacaan parsial atau kebiasaan budaya yang hierarkis dapat memengaruhi representasi perempuan, tetapi hubungan sebab-akibat tersebut tidak boleh diasumsikan hanya dari satu potongan video. Kajian dakwahtainment menunjukkan bahwa pesan agama yang dikemas sebagai hiburan dapat memuat konstruksi gender yang saling bertentangan (Sofjan, 2012). Temuan itu mendukung perlunya pemeriksaan kritis terhadap praktik komunikasi, tanpa menggeneralisasi bahwa seluruh tradisi penafsiran atau semua pendakwah melahirkan diskriminasi.
Konsep kekerasan simbolik membantu memeriksa bagaimana penggolongan yang merendahkan menjadi tampak wajar melalui pengulangan dan penerimaan sosial (Bourdieu, 2002). Dalam kasus ini, persoalannya bukan hanya pilihan kata, melainkan kemungkinan pemindahan nilai, penghormatan terhadap jemaah digeser menjadi penilaian atas daya tarik perempuan bagi pembicara. Kerangka ini digunakan sebagai interpretasi mengenai relasi kuasa, bukan diagnosis atas pengalaman semua perempuan yang hadir. Reaksi jemaah harus diteliti tersendiri karena diam, tertawa, atau tetap hadir dapat memiliki lebih dari satu makna.
Konstruksi yang membandingkan perempuan lebih tua dengan perempuan muda juga memperlihatkan pertautan antara gender, usia, dan citra seksual. Persoalan ini menunjukkan bahwa perempuan yang lebih tua berisiko dianggap kurang bernilai, sementara perempuan muda berisiko dihargai terutama sebagai objek daya tarik. Kedua posisi tersebut sama-sama membatasi pengakuan perempuan sebagai subjek pengetahuan dan ibadah. Penilaian ini diarahkan pada logika penggolongan dalam ujaran yang dipersoalkan.
Secara teologis, laki-laki dan perempuan memiliki dasar kemanusiaan yang sama. Al-Qur’an menjelaskan asal-usul manusia dari satu jiwa, sedangkan ukuran kemuliaan dikaitkan dengan ketakwaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. an-Nisa’ [4]: 1 dan al-Hujurat [49]: 13). Ungkapan bahwa perempuan merupakan mitra laki-laki juga ditemukan dalam Sunan Abi Dawud, dengan konteks asal pembicaraan mengenai bersuci (Abu Dawud, t.t., hadis no. 236). Penggunaan riwayat ini untuk membahas relasi sosial perlu dijelaskan sebagai penalaran atas prinsip kemitraan, bukan penghapusan konteks hadis. Dalam kerangka tersebut, mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memperoleh kemaslahatan dari pesan agama (Kodir, 2019).
Mubadalah perlu dipahami sebagai metode pembacaan, bukan sekadar seruan agar kedua pihak saling menghormati. Langkah umumnya ialah menetapkan prinsip ajaran yang universal, menemukan gagasan utama teks yang lebih khusus, kemudian mencakupkan gagasan tersebut kepada laki-laki atau perempuan yang belum disebut (Zakiyah & Ghifari, 2023, hlm. 82–83). Dalam penggunaannya, perbedaan biologis dan konteks norma tetap diperiksa. Kesalingan tidak berarti semua peran harus disamakan secara mekanis; yang diuji ialah ada atau tidaknya pembenaran bagi pengurangan martabat salah satu pihak.
Dalam kerangka ketatanegaraan, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta larangan perlakuan diskriminatif menjadi ukuran penting (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)). Prinsip tersebut diperkuat oleh pengesahan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Implementasi di ruang dakwah dapat diarahkan pada akses yang setara untuk belajar, menyampaikan keberatan, dan berpartisipasi dalam kegiatan. Rekomendasi ini menghubungkan prinsip kesetaraan dengan praktik penyelenggaraan majelis, tidak berarti bahwa setiap ungkapan yang tidak menyenangkan otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Dekonstruksi terhadap cara pandang yang bias gender berarti memeriksa asumsi dalam penafsiran dan praktik komunikasi, bukan meniadakan kewibawaan teks agama. Klaim yang menempatkan perempuan semata-mata sebagai pelengkap atau objek perlu diuji melalui pesan etis yang lebih luas, konteks teks, dan pengalaman pihak yang menerima pesan. Kesetaraan tidak cukup dinyatakan sebagai semboyan apabila perempuan masih diposisikan sebagai sasaran humor yang tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan. Perbaikan penafsiran karena itu perlu diikuti perubahan cara penceramah, panitia, dan jemaah berinteraksi.
Rekonstruksi tersebut perlu mencakup budaya penyelenggaraan majelis. Panitia dapat menyepakati batas humor sebelum acara, memastikan pembawa acara tidak memperkuat olok-olok, dan menyediakan jalan bagi jemaah untuk menyampaikan keberatan. Perempuan perlu dilibatkan dalam penilaian materi dan perencanaan kegiatan sebagai peserta yang mengetahui kebutuhan belajarnya.
D. Analisis
Jika ditinjau menggunakan teori mubadalah yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir, laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai subjek yang sama-sama bermartabat dan bertanggung jawab membangun relasi yang baik (Kodir, 2019). Dalam kasus dakwah, penerima pesan tidak boleh direduksi menjadi tubuh atau objek hiburan. Analisis berikut menerapkan prinsip kesalingan pada representasi jemaah, tanggung jawab penggunaan otoritas, dan pilihan respons terhadap ujaran yang dipersoalkan. Penilaian ini bersifat normatif atas wacana yang dilaporkan, ia tidak dimaksudkan untuk menetapkan keseluruhan karakter atau niat pribadi penceramah.
Pertama, dari sudut penafsiran, mubadalah menuntut agar pesan agama menghadirkan kebaikan bagi laki-laki dan perempuan. Cara kerjanya meliputi penegasan prinsip universal, pencarian gagasan utama teks, dan penerapan gagasan itu kepada pihak yang belum disebut secara eksplisit (Zakiyah & Ghifari, 2023, hlm. 82–83). Pada isu ini, prinsip universalnya adalah penghormatan manusia dan larangan merendahkan. Gagasan etik yang ditarik ialah kewajiban menjaga kehormatan orang yang menerima dakwah. Cakupannya meliputi perempuan dan laki-laki, jemaah muda maupun lanjut usia. Penyebutan kelompok tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk mengecualikannya dari perlindungan tersebut.
Penerapan konkretnya dapat diuji pada dasar penilaian jemaah. Jika kualitas ceramah dinilai dari daya tarik seksual perempuan yang hadir, posisi mereka bergeser dari pencari pengetahuan menjadi objek penilaian pembicara. Uji kesalingan menanyakan apakah standar semacam itu dapat dibenarkan ketika pembicara dan sasaran bertukar posisi. Tujuannya bukan membalas penghinaan kepada laki-laki, melainkan menghapus dasar penghinaan bagi siapa pun. Dalam penerapan yang diajukan di sini, humor perlu diarahkan pada perilaku atau pengalaman bersama yang dapat direfleksikan, tanpa menjadikan tubuh perempuan sebagai ukuran kelayakan menghadiri majelis.
Kedua, dalam kerangka keadilan substantif dan maqaṣid al-syari‘ah, perlindungan jiwa dan kehormatan mengarahkan evaluasi dakwah pada keselamatan serta martabat penerima pesan. Auda menjelaskan perkembangan gagasan pemeliharaan kehormatan menuju perlindungan martabat dan hak manusia (Auda, 2008, hlm. 22–23). Berdasarkan kerangka itu, persoalan ujaran tidak terbatas pada ada atau tidaknya serangan fisik. Cara berbicara yang menempatkan perempuan sebagai manusia dengan nilai lebih rendah patut dikoreksi. Dampak psikologis pada jemaah tertentu tetap harus dibuktikan melalui data pengalaman mereka, bukan dianggap telah terjadi hanya karena kritik publik muncul.
Keadilan substantif juga memerlukan perhatian terhadap kesempatan berbicara. Jemaah dan penceramah tidak selalu memiliki posisi yang seimbang dalam acara. Pembicara mengendalikan materi dan waktu, sedangkan peserta mengikuti aturan majelis. Atas dasar itu, agar panitia menerima keberatan tanpa mengharuskan perempuan berdebat langsung di depan publik. Penghormatan terhadap pengadu tidak boleh bergantung pada kesediaannya menanggung risiko dipermalukan kembali. Pada saat yang sama, pihak yang dikritik perlu memperoleh penjelasan tentang ujaran yang dipersoalkan dan kesempatan memberikan jawaban yang dapat diperiksa.
Ketiga, seruan pengurus MUI agar masyarakat tidak mengundang penceramah sebagai bentuk kontrol sosial keagamaan. Keberadaan seruan tersebut dilaporkan oleh Tim tvOnenews.com (2026). Hubungannya dengan hisbah sebaiknya dipahami sebagai analogi fungsi koreksi moral, bukan penyamaan kewenangan antara pengurus organisasi, warga, dan lembaga negara. Ajaran mengingatkan kemungkaran memberikan dasar bagi penyampaian keberatan (Muslim, t.t., hadis no. 49a). Pelaksanaannya dalam konteks ini perlu berbentuk nasihat, kritik atas materi, atau keputusan kepanitiaan yang bertanggung jawab. Analogi hisbah tidak memberikan legitimasi untuk memaksakan hukuman, melakukan intimidasi, atau menutup ruang klarifikasi.
Legitimasi respons sosial perlu diuji melalui bukti, tujuan, cara, dan kemungkinan perbaikannya. Verifikasi rekaman, kesempatan klarifikasi membantu mencegah kekeliruan yang telah disampaikan. Tujuan respons diarahkan pada penghentian perendahan, pemulihan penghormatan jemaah, dan pencegahan dikemudian hari. Teguran atau keputusan tidak mengundang perlu dapat dijelaskan alasannya dan ditinjau kembali bila terdapat perbaikan yang memadai. Ancaman, penyebaran data pribadi, dan penghinaan balasan merusak tujuan tersebut. Apabila negara ikut membatasi, kewajiban legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas tetap berlaku (Human Rights Committee, 2011, para. 22 dan 34).
Efektivitas sanksi sosial harus dibedakan dari legitimasi normatifnya. Banyaknya kecaman tidak membuktikan bahwa penceramah mengubah materi atau bahwa jemaah merasa lebih dihormati. Artikel ini mengusulkan indikator berupa pengakuan dan koreksi atas ujaran, perubahan materi pada ceramah berikutnya, berkurangnya pengulangan pola serupa, keterlibatan perempuan dalam evaluasi, serta tersedianya jalur pengaduan. Penelitian dapat memeriksanya melalui perbandingan materi sebelum dan sesudah respons, wawancara jemaah, serta dokumen kepanitiaan. Tanpa data tersebut, kesimpulan yang dapat dipertahankan ialah adanya alasan untuk mempertimbangkan respons etis, bukan keberhasilan boikot yang telah terbukti.
Langkah pemulihan dapat dimulai dari penjelasan terbuka mengenai ujaran yang dipersoalkan, koreksi pesan, dan permintaan maaf apabila perendahan terkonfirmasi. Panitia dapat meminta komitmen penggunaan bahasa yang menghormati semua peserta dan mengevaluasi pelaksanaannya pada kegiatan berikutnya. Kesempatan memperbaiki perilaku tidak menghapus hak jemaah untuk menyampaikan keberatan atau menempuh jalur hukum yang tersedia. Rekomendasi ini menempatkan pertanggungjawaban dan pembelajaran sebagai tujuan. Ia juga memberi ukuran yang lebih jelas untuk meninjau kembali keputusan kepanitiaan daripada pembatasan tanpa batas waktu atau tanpa syarat evaluasi.
Keterbatasan kajian tetap memengaruhi seluruh analisis. Ketiadaan rekaman lengkap dan wawancara membuat artikel tidak dapat memastikan konteks setiap ungkapan, niat pembicara, atau pengalaman penerima pesan. Sumber berita dan tanggapan resmi yang tersedia cukup untuk mengidentifikasi isu serta perdebatan etik, tetapi tidak mewakili seluruh peristiwa dan pihak. Temuan artikel karena itu berupa argumentasi normatif dan usulan tata kelola. Pengujian empiris berikutnya diperlukan untuk mengetahui apakah pendekatan kesalingan dapat diterapkan secara konsisten dan menghasilkan perbaikan yang dirasakan jemaah.
Penutup
Kontroversi ceramah yang dinilai merendahkan perempuan menunjukkan perlunya etika dakwah yang melindungi jemaah sebagai subjek bermartabat. Penilaian perempuan menurut usia atau daya tarik seksual, sebagaimana menjadi pokok persoalan dalam wacana kasus ini, bertentangan dengan larangan merendahkan dan prinsip kesalingan. Mubadalah memperjelas bahwa manfaat pesan, kewajiban menjaga kehormatan, dan kesempatan menyampaikan keberatan harus mencakup perempuan serta laki-laki. Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah mengarahkan koreksi pada perlindungan martabat dan pencegahan pengulangan. Kesimpulan ini merupakan penilaian normatif; ia tidak menetapkan kesalahan pidana ataupun dampak psikologis individual tanpa pembuktian.
Institusi keagamaan, pendakwah, dan penyelenggara majelis perlu memperkuat pedoman materi, keterlibatan perempuan, serta mekanisme pengaduan dan koreksi. Teguran, permintaan klarifikasi, dan keputusan tidak mengundang dapat dipertimbangkan secara bertahap, berbasis bukti, dan proporsional, dengan kesempatan perbaikan yang jelas. Keputusan tersebut harus dibedakan dari pembatasan oleh negara dan tidak boleh berkembang menjadi persekusi. Kajian ini belum membuktikan efektivitas boikot karena tidak memiliki data perubahan perilaku ataupun pengalaman jemaah setelah seruan diterbitkan. Penelitian lanjutan perlu memeriksa rekaman lengkap, respons penceramah, pandangan perempuan yang hadir, dan perubahan praktik penyelenggaraan dakwah.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

