Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan penguatan terhadap perlindungan pekerja/buruh. Salah satu ketentuan pentingnya adalah pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2).
Pasal 87 ayat (5) menentukan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sementara itu, Pasal 98 ayat (1) mengatur peralihan hubungan kerja dari perusahaan alih daya kepada perusahaan pemberi pekerjaan apabila pekerja digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kedua ketentuan tersebut dilengkapi mekanisme pengesahan nota pemeriksaan pengawas oleh PN.
Pengaturan ini merupakan langkah penting. Namun, undang-undang belum mengatur hukum acara secara teknis, mulai dari bentuk pengajuan, pihak yang mengajukan, hakim yang memeriksa, klasifikasi dan nomor register perkara, hingga biaya perkara atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut penulis, pengajuan pengesahan idealnya dilakukan melalui instansi ketenagakerjaan. Sebab, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan privat pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi negara dalam pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Nota Pemeriksaan sebagai Produk Kehadiran Negara
Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2) mensyaratkan telah dilakukannya perundingan bipartit tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, serta telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif.
Konstruksi ini menunjukkan adanya tahapan penyelesaian. Para pihak terlebih dahulu diberi kesempatan menyelesaikan persoalan melalui bipartit. Apabila tidak berhasil, negara hadir melalui fungsi pengawasan. Pasal 257 UU No. 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
Nota pemeriksaan bukan sekadar surat administratif atau pendapat yang dibuat atas permintaan pekerja. Nota tersebut merupakan perintah tertulis pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Dengan demikian, penerbitannya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan negara.
Di sinilah dimensi hukum publik bertemu dengan hukum privat. Hubungan kerja memang lahir dari perjanjian kerja, tetapi pelaksanaannya dibatasi norma ketenagakerjaan yang bersifat memaksa. Negara tidak hanya mengakui hak pekerja, melainkan juga berkewajiban mengawasi dan menegakkan pemenuhannya. Karena itu, pengesahan PN seharusnya dipahami sebagai mekanisme pemberian legitimasi yudisial terhadap hasil pengawasan negara.
Nota Pemeriksaan Khusus
Persoalan berikutnya adalah bagaimana merancang tahapan penerbitan nota pemeriksaan dan kapan permohonan pengesahan harus diteruskan kepada PN. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Permenaker Nomor 15 Tahun 2026, mengenal Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II. Dalam mekanisme umum, Nota Pemeriksaan I memberikan kesempatan pemenuhan kewajiban, sedangkan Nota Pemeriksaan II menjadi peringatan lanjutan sebelum ditempuh tindakan represif yustisial, termasuk penyidikan apabila terdapat dasar hukum untuk itu.
Namun, menurut penulis, mekanisme umum tersebut tidak perlu diterapkan secara berulang untuk pengesahan berdasarkan Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2). Kedua pasal telah menentukan prasyarat khusus, yakni kegagalan bipartit dan pemeriksaan pengawas. Karena itu, perlu dibentuk mekanisme tersendiri berupa Nota Pemeriksaan Khusus untuk Pengesahan, yang diterbitkan cukup satu kali setelah pemeriksaan selesai.
Nota Pemeriksaan Khusus tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, tanggal dan hasil pemeriksaan, fakta pelanggaran, ketentuan hukum yang dilanggar, perintah pemenuhan kewajiban, tenggang waktu pelaksanaan, serta konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi. Pengusaha diberikan kesempatan melaksanakan perintah tersebut paling lama 14 hari kerja sejak nota diterima. Tenggang ini merupakan usulan pengaturan khusus, dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan pekerja dan keselarasan dengan tenggang pelaksanaan Nota Pemeriksaan II dalam mekanisme pengawasan yang berlaku.
Apabila sampai batas waktu tersebut pengusaha tidak melaksanakan perintah, pengawas menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja pengawasan. Selanjutnya, instansi ketenagakerjaan wajib meneruskan permohonan pengesahan kepada PN setempat paling lama lima hari kerja sejak berakhirnya tenggang pelaksanaan nota. Dengan demikian, pekerja tidak dibebani untuk mengurus sendiri tindak lanjut produk pengawasan negara.
Perlu dibedakan bahwa pengesahan PN dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan merupakan dua jalur hukum yang berbeda. Nota Pemeriksaan Khusus bukan produk penyelidikan pidana, melainkan perintah tertulis dalam mekanisme pengawasan. Apabila ketidakpatuhan pengusaha juga memenuhi unsur tindak pidana, proses represif yustisial melalui penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Pengajuan pengesahan tidak menghapus kewenangan penyidikan, demikian pula penyidikan tidak semestinya menghalangi proses pengesahan untuk memberikan kepastian status hubungan kerja pekerja.
Kebutuhan Hukum Acara Khusus
Agar mekanisme tersebut berjalan seragam, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman khusus. Permohonan pengesahan lebih tepat dikategorikan sebagai permohonan khusus yang bersifat sui generis, bukan gugatan perselisihan hubungan industrial biasa. Namun, pemeriksaannya tidak boleh sepenuhnya sepihak. Perusahaan yang terdampak harus dipanggil dan diberi kesempatan menyampaikan keterangan berdasarkan asas audi et alteram partem. Pengawas ketenagakerjaan juga dapat dimintai penjelasan mengenai dasar penerbitan nota.
Pemeriksaan oleh hakim tunggal layak dipertimbangkan karena ruang lingkupnya terbatas pada kewenangan pengawas, prosedur penerbitan nota, pemenuhan prasyarat bipartit dan pemeriksaan, serta kesesuaian kesimpulan nota dengan fakta dan hukum. Hakim tidak sekadar mengesahkan secara otomatis, tetapi juga tidak perlu mengulang seluruh pemeriksaan ketenagakerjaan.
Mahkamah Agung perlu menetapkan klasifikasi dan nomor register tersendiri agar permohonan ini tidak tercampur dengan gugatan perdata biasa maupun perkara perselisihan hubungan industrial. Ketentuan biaya perkara dan PNBP juga harus diperjelas dengan memperhatikan karakter perlindungan pekerja, termasuk kemungkinan pembebasan biaya bagi pihak yang memenuhi persyaratan tidak mampu.
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai pihak pengaju, kewenangan relatif PN, dokumen persyaratan, pemanggilan pihak terkait, hakim pemeriksa, register, biaya, bentuk penetapan, serta tindak lanjut setelah pengesahan. Untuk pengaturan lebih menyeluruh mengenai hak para pihak dan tata cara pemeriksaan, Peraturan Mahkamah Agung dapat menjadi instrumen lanjutan.
Penutup
Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026 telah membuka mekanisme penting untuk memperkuat perlindungan pekerja melalui pengesahan nota pemeriksaan pengawas oleh PN. Namun, pelaksanaannya membutuhkan hukum acara yang jelas dan seragam.
Pengesahan tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan pekerja membawa dokumen ke pengadilan. Instansi ketenagakerjaan perlu menjadi pintu masuk pengajuan setelah Nota Pemeriksaan Khusus diterbitkan satu kali, tenggang pemenuhannya berakhir, dan pengusaha tetap tidak melaksanakan perintah pengawas. Sementara itu, PN menjalankan fungsi yudisial untuk menguji dan memberikan legitimasi terhadap produk pengawasan tersebut.
Negara tidak boleh berhenti pada penerbitan norma dan nota pemeriksaan. Kehadiran negara harus berlanjut hingga tersedia mekanisme tindak lanjut yang efektif. Dengan demikian, perlindungan pekerja tidak hanya diakui dalam undang-undang, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.
Daftar Pustaka
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987;
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009;
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026;
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

