Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ketika Pasar Berbicara, Hakim Harus Memahami: Menegakkan Keadilan di Balik Persaingan Usaha

November 16, 2026

BSDK Mahkamah Agung Catat Berbagai Capaian Strategis Sepanjang 2026, dari Penguatan Kebijakan hingga Kiprah Internasional

November 16, 2026

Plt Dirjen Badilag: Kebugaran Fisik dan Mental Menjadi Bekal Aparatur Peradilan

November 16, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Pengesahan Nota Pengawas Ketenagakerjaan: Meneguhkan Kehadiran Negara Melalui Pengadilan

Pengesahan Nota Pengawas Ketenagakerjaan: Meneguhkan Kehadiran Negara Melalui Pengadilan

Abdi Munawar Daeng MangagangBy Abdi Munawar Daeng MangagangNovember 16, 2026 · 11:33 WIB6 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan penguatan terhadap perlindungan pekerja/buruh. Salah satu ketentuan pentingnya adalah pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2).

Pasal 87 ayat (5) menentukan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sementara itu, Pasal 98 ayat (1) mengatur peralihan hubungan kerja dari perusahaan alih daya kepada perusahaan pemberi pekerjaan apabila pekerja digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kedua ketentuan tersebut dilengkapi mekanisme pengesahan nota pemeriksaan pengawas oleh PN.

Pengaturan ini merupakan langkah penting. Namun, undang-undang belum mengatur hukum acara secara teknis, mulai dari bentuk pengajuan, pihak yang mengajukan, hakim yang memeriksa, klasifikasi dan nomor register perkara, hingga biaya perkara atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut penulis, pengajuan pengesahan idealnya dilakukan melalui instansi ketenagakerjaan. Sebab, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan privat pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi negara dalam pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Nota Pemeriksaan sebagai Produk Kehadiran Negara

Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2) mensyaratkan telah dilakukannya perundingan bipartit tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, serta telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif.

Konstruksi ini menunjukkan adanya tahapan penyelesaian. Para pihak terlebih dahulu diberi kesempatan menyelesaikan persoalan melalui bipartit. Apabila tidak berhasil, negara hadir melalui fungsi pengawasan. Pasal 257 UU No. 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Nota pemeriksaan bukan sekadar surat administratif atau pendapat yang dibuat atas permintaan pekerja. Nota tersebut merupakan perintah tertulis pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Dengan demikian, penerbitannya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan negara.

Di sinilah dimensi hukum publik bertemu dengan hukum privat. Hubungan kerja memang lahir dari perjanjian kerja, tetapi pelaksanaannya dibatasi norma ketenagakerjaan yang bersifat memaksa. Negara tidak hanya mengakui hak pekerja, melainkan juga berkewajiban mengawasi dan menegakkan pemenuhannya. Karena itu, pengesahan PN seharusnya dipahami sebagai mekanisme pemberian legitimasi yudisial terhadap hasil pengawasan negara.

Nota Pemeriksaan Khusus

Persoalan berikutnya adalah bagaimana merancang tahapan penerbitan nota pemeriksaan dan kapan permohonan pengesahan harus diteruskan kepada PN. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Permenaker Nomor 15 Tahun 2026, mengenal Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II. Dalam mekanisme umum, Nota Pemeriksaan I memberikan kesempatan pemenuhan kewajiban, sedangkan Nota Pemeriksaan II menjadi peringatan lanjutan sebelum ditempuh tindakan represif yustisial, termasuk penyidikan apabila terdapat dasar hukum untuk itu.

Baca Juga  Analisis Hukum Draft PERMA tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Bagian I sampai dengan Bagian IV)

Namun, menurut penulis, mekanisme umum tersebut tidak perlu diterapkan secara berulang untuk pengesahan berdasarkan Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2). Kedua pasal telah menentukan prasyarat khusus, yakni kegagalan bipartit dan pemeriksaan pengawas. Karena itu, perlu dibentuk mekanisme tersendiri berupa Nota Pemeriksaan Khusus untuk Pengesahan, yang diterbitkan cukup satu kali setelah pemeriksaan selesai.

Nota Pemeriksaan Khusus tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, tanggal dan hasil pemeriksaan, fakta pelanggaran, ketentuan hukum yang dilanggar, perintah pemenuhan kewajiban, tenggang waktu pelaksanaan, serta konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi. Pengusaha diberikan kesempatan melaksanakan perintah tersebut paling lama 14 hari kerja sejak nota diterima. Tenggang ini merupakan usulan pengaturan khusus, dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan pekerja dan keselarasan dengan tenggang pelaksanaan Nota Pemeriksaan II dalam mekanisme pengawasan yang berlaku.

Apabila sampai batas waktu tersebut pengusaha tidak melaksanakan perintah, pengawas menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja pengawasan. Selanjutnya, instansi ketenagakerjaan wajib meneruskan permohonan pengesahan kepada PN setempat paling lama lima hari kerja sejak berakhirnya tenggang pelaksanaan nota. Dengan demikian, pekerja tidak dibebani untuk mengurus sendiri tindak lanjut produk pengawasan negara.

Perlu dibedakan bahwa pengesahan PN dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan merupakan dua jalur hukum yang berbeda. Nota Pemeriksaan Khusus bukan produk penyelidikan pidana, melainkan perintah tertulis dalam mekanisme pengawasan. Apabila ketidakpatuhan pengusaha juga memenuhi unsur tindak pidana, proses represif yustisial melalui penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum. Pengajuan pengesahan tidak menghapus kewenangan penyidikan, demikian pula penyidikan tidak semestinya menghalangi proses pengesahan untuk memberikan kepastian status hubungan kerja pekerja.

Kebutuhan Hukum Acara Khusus

Agar mekanisme tersebut berjalan seragam, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman khusus. Permohonan pengesahan lebih tepat dikategorikan sebagai permohonan khusus yang bersifat sui generis, bukan gugatan perselisihan hubungan industrial biasa. Namun, pemeriksaannya tidak boleh sepenuhnya sepihak. Perusahaan yang terdampak harus dipanggil dan diberi kesempatan menyampaikan keterangan berdasarkan asas audi et alteram partem. Pengawas ketenagakerjaan juga dapat dimintai penjelasan mengenai dasar penerbitan nota.

Pemeriksaan oleh hakim tunggal layak dipertimbangkan karena ruang lingkupnya terbatas pada kewenangan pengawas, prosedur penerbitan nota, pemenuhan prasyarat bipartit dan pemeriksaan, serta kesesuaian kesimpulan nota dengan fakta dan hukum. Hakim tidak sekadar mengesahkan secara otomatis, tetapi juga tidak perlu mengulang seluruh pemeriksaan ketenagakerjaan.

Baca Juga  Ketika Buku II 2026 Membuka Potensi Problem Yuridis bagi Perlindungan Anak

Mahkamah Agung perlu menetapkan klasifikasi dan nomor register tersendiri agar permohonan ini tidak tercampur dengan gugatan perdata biasa maupun perkara perselisihan hubungan industrial. Ketentuan biaya perkara dan PNBP juga harus diperjelas dengan memperhatikan karakter perlindungan pekerja, termasuk kemungkinan pembebasan biaya bagi pihak yang memenuhi persyaratan tidak mampu.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai pihak pengaju, kewenangan relatif PN, dokumen persyaratan, pemanggilan pihak terkait, hakim pemeriksa, register, biaya, bentuk penetapan, serta tindak lanjut setelah pengesahan. Untuk pengaturan lebih menyeluruh mengenai hak para pihak dan tata cara pemeriksaan, Peraturan Mahkamah Agung dapat menjadi instrumen lanjutan.

Penutup

Pasal 87 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026 telah membuka mekanisme penting untuk memperkuat perlindungan pekerja melalui pengesahan nota pemeriksaan pengawas oleh PN. Namun, pelaksanaannya membutuhkan hukum acara yang jelas dan seragam.

Pengesahan tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan pekerja membawa dokumen ke pengadilan. Instansi ketenagakerjaan perlu menjadi pintu masuk pengajuan setelah Nota Pemeriksaan Khusus diterbitkan satu kali, tenggang pemenuhannya berakhir, dan pengusaha tetap tidak melaksanakan perintah pengawas. Sementara itu, PN menjalankan fungsi yudisial untuk menguji dan memberikan legitimasi terhadap produk pengawasan tersebut.

Negara tidak boleh berhenti pada penerbitan norma dan nota pemeriksaan. Kehadiran negara harus berlanjut hingga tersedia mekanisme tindak lanjut yang efektif. Dengan demikian, perlindungan pekerja tidak hanya diakui dalam undang-undang, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

Daftar Pustaka

  • Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987;
  • Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009;
  • Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan;
  • Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026;
  • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014.
Abdi Munawar Daeng Mangagang
Kontributor
Abdi Munawar Daeng Mangagang
Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Gresik

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

Hubungan Industrial hukum acara perdata Hukum Ketenagakerjaan Nota Pemeriksaan Perlindungan Ketenagakerjaan Perlindungan Pekerja UU No. 27 Tahun 2026
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menegakkan Keadilan Substantif di Atas Mimbar: Dialektika Teori Mubadalah dan Etika Hukum Islam dalam Dakwah Kontemporer

November 16, 2026

Kredit Keanekaragaman Hayati di COP31 dan Batas Harga Alam

November 16, 2026

Ketika Mantan Menteri Memakai Gelang Elektronik dan Maling Tidak lagi Masuk Bui. Kisah dari NEUSTART Austria untuk Wajah Humanis Hukum Indonesia

November 13, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Ketika Pasar Berbicara, Hakim Harus Memahami: Menegakkan Keadilan di Balik Persaingan Usaha

By Eddy Daulatta SembiringNovember 16, 20260

MEGAMENDUNG, 16 November 2026 — Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Melalui…

BSDK Mahkamah Agung Catat Berbagai Capaian Strategis Sepanjang 2026, dari Penguatan Kebijakan hingga Kiprah Internasional

November 16, 2026

Plt Dirjen Badilag: Kebugaran Fisik dan Mental Menjadi Bekal Aparatur Peradilan

November 16, 2026

Menegakkan Keadilan Substantif di Atas Mimbar: Dialektika Teori Mubadalah dan Etika Hukum Islam dalam Dakwah Kontemporer

November 16, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Ketika Pasar Berbicara, Hakim Harus Memahami: Menegakkan Keadilan di Balik Persaingan Usaha
  • BSDK Mahkamah Agung Catat Berbagai Capaian Strategis Sepanjang 2026, dari Penguatan Kebijakan hingga Kiprah Internasional
  • Plt Dirjen Badilag: Kebugaran Fisik dan Mental Menjadi Bekal Aparatur Peradilan
  • Menegakkan Keadilan Substantif di Atas Mimbar: Dialektika Teori Mubadalah dan Etika Hukum Islam dalam Dakwah Kontemporer
  • Kredit Keanekaragaman Hayati di COP31 dan Batas Harga Alam

Recent Comments

  1. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  2. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  3. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
  4. Herman on Di Balik Mangrove, Ada Keadilan yang Harus Diperjuangkan
  5. Abdul Mustopa on MOVE!
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
  • Avatar photo Piput Milandsari
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.