Komitmen Pengadilan Militer I-04 Palembang Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pendahuluan

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan pembangunan zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dilandasi kesadaran bersama bahwa upaya pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi. Hakekat pembangunan zona integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik untuk menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Oleh karenanya sejak tahun 2019, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan pencanangan  dan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi yang diwujudkan dalam Penandatanagan Pakta Integrias, penguatan budaya anti korupsi dan gratifikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik serta digitalissi sistem kerja.

Rencana dan Strategi

Dalam pembangunan zona integritas, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat rencana dan menetapkan strategi untuk memenuhi semua  prasyarat sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pimpinan, dalam hal ini adalah komitmen Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selaku Pimpinan Satker dengan melibatkan peran dan partisipasi aktif semua aparatur baik sipil maupun militer dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui internalisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun komitmen bersama, membangun mind set dan culture set, semangat dan visi yang sama.
2. Kemudahan dalam pelayanan kepada para pencari keadilan, stake holder dan seluruh masyarakat terus diakukan dengan berbagai upaya diantaranya adalah dengan pembangunan dan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lebih baik dengan semangat hospitallitty untuk kepuasan publik.
3. Program yang menyentuh para pencari keadilan, stake holder dan seluruh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan membuat inovasi-inovasi pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan, stake holder dan seluruh masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan seluruh Krtua Area ZI terhadap kegiatan pembangunan zona integritas secara terus menrus dan berkala, dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program pembangunan zona integritas yang sedang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Manajemen media, sebagai strategi komunikasi dengan memanfaatkan media sosisal sebagai media informasi untuk memastikan bahwa setiap program, aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pembangunan zona integritas diketahui dan mendapatkan respon positif dari para pencari keadilan, stake holder dan seluruh masyarakat.

Dengan menentapkan rencana dan stategi pembangunan zona integritas yang tepat dan terukur maka keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan zona integritas di Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Mekanisme Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan dengan mekanisme sesuai yang telah ditetapkan oleh Menpan RB dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pencanangan dan komtmen bersama. Pimpinan dan seluruh aparatur baik sipil maupun militer  di Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas serta komitemen bersama untuk mewujudkan zona integritas di pengadilan Militer I-04 Palembang, diikuti dengan kegiatan penyebarluasan informasi (public campaiagn) untuk menyebar luaskan kegiatan pembangunan zona integritas dan semangat anti korupsi dan gratifikasi.
2. Pembentukan 6 (enam) area perubahan. Kegiatan ini diawali dengan pemilihan dan penetapan tim atau unit kerja yang terdiri dari Ketua Area dan anggotanya, untuk melaksanakan pembangunan pada masing-masing unit kerja pada area masing-masing sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
   • Manajemen Perubahan yang secara umum bertugas mengubah dan menumbuhkan mindset dan culturset pelayanan non transaksional dan budaya kerja anti korupsi dan gratifikasi.
   • Penataan Tatalaksana yang berfokus pada peningkatan standar kerja dan efektifikas kerja dengan pengunaan Standard Operating Procedure (SOP), E-Office, dan keterbukaan informasi  untuk pelayanan cepat, tepat waktu dan transparan.
   • Penataan manajemen sumber daya manusia, yang berfokus pada penguatan profesionalisme sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan, mutasi internal, pengembangan berbasis kompetensi, dan penegakan disiplin seluruh aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
   • Penguatan akuntabiltas yang berfokus pada pembangunan akuntabilitas kinerja yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai tugas pokok dan tangungjawab jabatannya.
   • Pengauatan pengawasan yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan Whistle Blowing System (WBS) di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
   • Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada peningkatan inovasi pelayanan, penerapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan pengelolaan pengaduan untuk kepuasan pengguna layanan dan mempermudah nasyarakat mengakses layanan pengadilan, mengurangi interaksi langsung dengan para pencari keadilan yang berpotensi suap.

Hasil yang dicapai 

Dengan penetapan rencana dan strategi yang tepat dan terukur serta mekanisme pembangunan zona integritas yang tepat maka hasil nyata yang di peroleh pengadilan Militer I-04 Palembang sampai dengan saat ini tidak terjadi (zero) adanya laporan dan pengaduan gratifikasi, suap dan korupsi yang melibatkan hakim maupun aparatur pengadilan lainnya sehingga menunjukkan keberhasilan dalam mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas KKN, hal ini diperkuat dengan indikator hasil survey pada tahun 2025 dengan nilai persepsi korupsi (survei eksternal)  dari survei anti-korupsi yang dilakukan kepada masyarakat/pengguna layanan menunjukkan nilai di atas 93% (sembilan puluh tiga persen), Demikian halnya terhadap semua temuan hasil pengawasan baik dari Hakim pengawas Bidang, temuab pengawasan dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun dari Badan pemeriksa Keuangan telah ditindaklanjuti 100% (seratus persen). Keberhasilan pembangunan zona integritas di Pengadilan Militer I-04 Palembang juga dapat dilihat dari indikator adanya nilai persepsi kualitas pelayanan (Survei Eksternal) dari survei masyarakat/pengguna layanan yaitu di atas 93% (sembilan puluh tiga persen). Selain itu Kepatuhan Pelaporan LHKPN dengan pencapain keptuhan sebanyak 100% (seratus perses) sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas pribadi Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Penutup

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, seluruh personel Pengadilan Militer I-04 Palembang menegaskan komitmen untuk ‘Berintegritas, Bebas Korupsi, dan Melayani dengan Hati’. Kami berjanji untuk bekerja profesional, transparan, dan tidak menerima suap atau pungli dalam bentuk apa pun. Komitmen ini bukan sekadar tanda tangan, melainkan janji suci kami kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Stop korupsi, stop pungli.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI