Lahat – Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan sekadar pajangan dinding, melainkan janji moral kepada pencari keadilan. Penegasan keras itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., dalam Pembinaan dan Rapat Koordinasi Peradilan Agama se-Sumatera Selatan di Pendopo Bupati Lahat, hari Kamis (12/11/2026).
Di hadapan warga peradilan agama, Plt. Dijen H. Muchlis mengingatkan bahwa seluruh kerja keras, program strategis, hingga prestasi administratif akan kehilangan makna apabila kejujuran dan integritas tidak lagi menjadi pijakan utama aparatur. Ia menuntut penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk praktik transaksional maupun penyimpangan sekecil apa pun dalam memberikan pelayanan. Baginya, integritas dan kejujuran wajib menjadi ruh sekaligus napas dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur.
Secara nasional, komitmen menjaga marwah peradilan telah membuahkan capaian konkret. Sebanyak 160 satuan kerja peradilan agama sukses meraih predikat WBK, 12 satuan kerja menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan 10 satuan kerja mengantongi sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Meski demikian, Plt. Dijen mewanti-wanti agar deretan penghargaan formal tersebut tidak membuai jajaran hingga cepat berpuas diri. Menurutnya, sertifikat WBK tidak akan ada artinya jika masyarakat masih mengeluhkan kualitas layanan pengadilan. Setiap keluhan publik harus dijadikan cermin evaluasi bersama, sebab tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi sejatinya adalah layanan yang bersih, cepat, transparan, dan adil.
Selain pembenahan integritas, Plt.. Dirjen Badilag juga menaruh perhatian serius pada penguatan kompetensi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah menuntut para hakim tidak hanya paham hukum acara secara normatif, tetapi juga menguasai substansi serta dinamika praktik ekonomi syariah modern.
Sebagai langkah nyata, Badilag memberangkatkan 20 orang hakim ke Arab Saudi untuk memperdalam kajian ekonomi syariah secara langsung. Kebijakan ini diharapkan melahirkan sumber daya manusia peradilan yang unggul, adaptif, dan berintegritas tinggi, sehingga kecakapan teknis berjalan beriringan dengan keteguhan moral.
Acara koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang Drs. Nur Khazim, M.H., Wakil Ketua PTA Palembang Drs. Nuheri, S.H., M.H., para hakim tinggi, panitera, sekretaris, serta pimpinan pengadilan agama se-wilayah PTA Sumatera Selatan.
Sementara itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan menjadikan Lahat sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya, ia turut menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan melalui UMKM serta penggerakan sentra ekonomi daerah guna mendongkrak pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat Kabupaten Lahat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI