Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dunia hukum dan peradilan. Teknologi yang dahulu hanya dipandang sebagai instrumen pendukung pekerjaan administratif, kini berkembang menjadi sistem yang mampu mengolah informasi, menganalisis dokumen hukum, mengenali pola, bahkan menghasilkan rekomendasi berdasarkan sejumlah data yang diprosesnya. Perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan serius bagi lembaga peradilan, terutama dalam menjaga kualitas dan integritas proses pengambilan keputusan yudisial.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisial hakim tanpa mengurangi independensi dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan?
Persoalan inilah yang menjadi benang merah pembahasan bertajuk “Pemanfaatan AI dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Yudisial Hakim”, yang disampaikan oleh Josua Sitompul, S.H., M.M., Ph.D., dalam rangkaian Pelatihan Kecerdasan Artifisial bagi Hakim Gelombang III Tahun Anggaran 2026, pada Jumat, 13 November 2026, pukul 08.00–11.00 WIB. Sesi pembelajaran yang berlangsung secara daring tersebut dimoderatori oleh Syihabuddin, S.H., M.H.
Paparan yang disampaikan tidak berhenti pada pengenalan teknologi AI, tetapi berkembang menjadi diskusi kritis mengenai risiko, batas penggunaan, keamanan data, tanggung jawab hukum, hingga kebutuhan membangun tata kelola AI yang bertanggung jawab di lingkungan peradilan.
Memahami AI: Mesin yang Belajar, Memahami Bahasa, dan Menghasilkan Keputusan
Mengawali paparannya, Josua Sitompul mengajak peserta memahami terlebih dahulu hakikat kecerdasan artifisial. AI pada dasarnya merupakan kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang selama ini membutuhkan kecerdasan manusia.
Untuk menjelaskan cara kerja AI, ia menggunakan analogi perkembangan seorang anak manusia. Terdapat tiga karakteristik yang menjadi perhatian.
Pertama, kemampuan belajar dari pengalaman. Sebagaimana seorang anak memperoleh pengetahuan dari lingkungan dan pengalaman, AI juga belajar dari data yang diberikan kepadanya. Kualitas data yang menjadi bahan pembelajaran akan sangat memengaruhi kualitas hasil yang dihasilkan. Dengan demikian, data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau mengandung bias berpotensi melahirkan kesimpulan yang keliru.
Kedua, kemampuan memahami bahasa. Bahasa menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan kebutuhan manusia ke dalam perintah yang dapat diproses oleh sistem. Ketepatan dalam menyusun pertanyaan atau instruksi (prompt) akan memengaruhi relevansi dan kualitas jawaban AI.
Ketiga, kemampuan menghasilkan keputusan atau kesimpulan berdasarkan konteks dan pemrosesan algoritmis. Pada tahap tertentu, proses tersebut dapat berlangsung melalui mekanisme yang dikenal sebagai black box, yaitu proses yang hasilnya dapat diamati dan ditelusuri, tetapi tidak seluruh mekanisme internalnya selalu dapat dipahami secara utuh.
Dalam konteks ini, dijelaskan pula bahwa Machine Learning merupakan salah satu fondasi utama AI modern. Melalui metode supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning, mesin dapat mempelajari pola, mengenali hubungan antardata, dan menghasilkan keluaran berdasarkan proses pembelajaran tersebut.
Setidaknya terdapat tiga faktor yang menentukan kemampuan AI, yaitu arsitektur komputasi, akses terhadap data, dan algoritma. Ketiganya saling berkaitan. Kecanggihan perangkat komputasi tidak akan menghasilkan kinerja optimal tanpa dukungan data yang berkualitas dan algoritma yang dirancang secara tepat.
Penjelasan ini memberikan pemahaman penting bagi hakim bahwa AI bukanlah mesin yang memiliki pengetahuan dan kebenaran secara absolut. AI bekerja berdasarkan data, pola, dan algoritma yang dibangun manusia. Karena itu, hasil yang dihasilkan tetap memerlukan pengujian dan penilaian kritis.
Di Balik Kecanggihan AI: Bias, Halusinasi, dan Ancaman Keamanan Data
Salah satu bagian paling menarik dari paparan adalah pembahasan mengenai risiko penggunaan AI. Josua mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran dan objektivitas hasil yang dihasilkan.
Setidaknya terdapat empat risiko utama yang perlu diperhatikan.
Pertama, bias dalam AI.
Bias dapat muncul dari manusia yang merancang sistem, data yang digunakan untuk melatih mesin, maupun metode dan algoritma yang diterapkan. Apabila data yang digunakan tidak representatif atau mengandung prasangka tertentu, AI berpotensi menghasilkan rekomendasi yang diskriminatif.
Dalam konteks peradilan, persoalan ini sangat serius. Hakim dituntut untuk memeriksa perkara secara objektif, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Apabila hakim menerima rekomendasi AI tanpa sikap kritis, bias yang terdapat dalam sistem dapat secara tidak langsung memengaruhi proses penalaran dan pengambilan keputusan.
Kedua, halusinasi AI (AI hallucination).
Halusinasi merupakan keadaan ketika AI menghasilkan informasi yang tidak didasarkan pada fakta atau sumber yang benar, tetapi disampaikan dengan bahasa yang meyakinkan seolah-olah merupakan kebenaran.
Dalam praktik hukum, AI bahkan dapat menghasilkan referensi fiktif berupa nomor pasal, doktrin, nama ahli, maupun putusan pengadilan yang sebenarnya tidak pernah ada. Inilah salah satu risiko yang harus diwaspadai oleh hakim.
Paparan mengenai kasus Deloitte di Australia turut memperlihatkan bahwa penggunaan AI dalam penyusunan laporan profesional tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan informasi dan perhitungan. Kesalahan yang dihasilkan dapat berdampak serius ketika informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ketiga, keamanan dan perlindungan data.
Penggunaan AI publik seperti ChatGPT atau Gemini untuk memproses dokumen yang mengandung informasi sensitif dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi maupun informasi yang bersifat rahasia.
Bagi hakim, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berkaitan langsung dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perkara, melindungi hak para pihak, dan memastikan keamanan dokumen yang berada dalam penguasaan lembaga peradilan.
Keempat, konsumsi energi dan keberlanjutan.
AI juga membutuhkan dukungan infrastruktur komputasi yang besar, termasuk energi listrik dan air untuk kebutuhan pendinginan pusat data. Oleh karena itu, pengembangan AI pada tingkat organisasi perlu mempertimbangkan efisiensi energi dan biaya operasional jangka panjang.
Keempat risiko tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan AI tidak cukup hanya diukur dari kecepatan dan kecanggihan teknologi. Aspek akurasi, keadilan, keamanan, serta keberlanjutan harus menjadi bagian dari pertimbangan utama.
Demonstrasi AI: Ketika Mesin Dapat Membantu, tetapi Juga Bisa Mengarang Fakta
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, Josua melakukan demonstrasi penggunaan Gemini versi standar dalam menganalisis empat putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Demonstrasi ini menjadi salah satu bagian paling menarik karena peserta dapat melihat secara langsung kemampuan sekaligus keterbatasan AI dalam mengolah dokumen hukum.
Ketika diberikan pertanyaan faktual mengenai konsep “mengumpulkan” dan perbandingan antara tuntutan dengan vonis, AI mampu memberikan jawaban yang relevan, termasuk menunjukkan referensi halaman yang dapat diperiksa kembali.
Ketika diberikan pertanyaan interpretatif mengenai potensi kerugian nonfinansial, AI mampu mengidentifikasi penggunaan konsep delik formil dalam pertimbangan hakim. Hasil ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu menemukan pola dan isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Namun, situasinya berubah ketika AI diberikan pertanyaan spekulatif mengenai suatu kasus yang tidak terdapat dalam dokumen sumber. AI justru menghasilkan konstruksi kasus fiktif, lengkap dengan tokoh bernama “Dokter Arya”, padahal tokoh dan peristiwa tersebut tidak ditemukan dalam data yang diberikan.
Demonstrasi tersebut menyampaikan pelajaran penting: AI dapat menghasilkan jawaban yang tampak sangat meyakinkan, tetapi belum tentu benar. Bahkan, pertanyaan yang sama apabila diajukan pada waktu berbeda dapat menghasilkan jawaban yang berbeda pula.
Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dalam pekerjaan yudisial perlu disertai verifikasi terhadap sumber, referensi, dan substansi informasi yang dihasilkan. Pendokumentasian atas pertanyaan, jawaban AI, dan bagaimana hasil tersebut digunakan juga menjadi penting untuk menjaga keterlacakan proses (audit trail atau chain of custody).
Bagi hakim, pelajaran dari demonstrasi tersebut sangat jelas: AI dapat membantu menemukan informasi, tetapi tidak boleh menjadi pengganti proses berpikir dan penalaran hukum hakim.
AI dalam Sistem Peradilan: Dari Instrumen Pendukung hingga Teknologi Prediktif
Pembahasan berikutnya menguraikan tiga tingkatan penerapan AI dalam lembaga peradilan.
Pertama, tingkat dasar (supporting), yaitu AI digunakan untuk membantu pekerjaan pendukung, seperti chatbot yang memberikan informasi prosedural mengenai layanan pengadilan, tata cara pengajuan gugatan, maupun informasi administrasi lainnya.
Kedua, tingkat menengah (augmenting), yaitu AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi pekerjaan manusia. Contohnya adalah dukungan teknologi dalam telekonferensi, pengelolaan perkara, dan pemrosesan informasi persidangan.
Ketiga, tingkat tinggi (disruptive/predictive), yaitu penggunaan AI yang dapat mengubah cara kerja lembaga peradilan, termasuk teknologi yang menghasilkan analisis prediktif terhadap perkara atau keputusan hukum.
Pada tingkat ketiga inilah diperlukan kehati-hatian yang lebih besar karena penggunaan teknologi berpotensi memengaruhi hak-hak fundamental para pencari keadilan.
Dalam paparannya, Josua juga memberikan gambaran perkembangan pemanfaatan AI di sejumlah negara. Prancis, misalnya, menggunakan AI untuk mengategorikan perkara dan mencocokkan perkara dengan hakim berdasarkan keahlian serta rekam jejak. Brasil mengembangkan sistem untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan formal dan materiil perkara banding. Spanyol memanfaatkan teknologi transkripsi otomatis dalam persidangan, sedangkan India mengembangkan aplikasi Vindix untuk menerjemahkan putusan berbahasa Inggris ke dalam 22 bahasa lokal.
Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam peradilan bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi telah mulai digunakan untuk mendukung pelayanan, administrasi, akses terhadap informasi hukum, dan pengelolaan perkara.
Namun, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda. Ada negara yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi, sementara negara lain menerapkan pembatasan lebih ketat dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak fundamental.
Relevansi dan Peluang Pengembangan AI di Mahkamah Agung
Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkembangan AI sesungguhnya menghadirkan peluang yang sangat besar.
Mahkamah Agung memiliki sumber data yang luas, mulai dari data perkara masuk, klasifikasi perkara, dokumen persidangan, hingga pertimbangan hukum dan putusan hakim. Apabila dikelola secara sistematis, data tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan kelembagaan yang sangat berharga untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi peradilan.
Salah satu peluang yang dibahas adalah pengembangan sistem AI untuk penelusuran regulasi. Seluruh PERMA, SEMA, dan berbagai ketentuan teknis peradilan dapat diintegrasikan ke dalam suatu sistem yang memungkinkan hakim melakukan pencarian informasi hukum secara lebih cepat dan spesifik.
Selain itu, teknologi penerjemahan berbasis AI juga berpotensi membantu hakim yang bertugas di daerah dengan karakteristik bahasa lokal yang beragam. Dalam kondisi tertentu, hambatan bahasa dapat memengaruhi komunikasi antara hakim dan para pihak. Meskipun demikian, penerjemahan bahasa daerah yang bersifat informal dan mengandung ungkapan lokal masih menjadi tantangan tersendiri.
Pengembangan Smart Majelis dan sistem transkripsi otomatis persidangan juga dapat menjadi bagian dari langkah awal pemanfaatan teknologi dalam mendukung pekerjaan hakim.
Hal yang menarik adalah penekanan bahwa data Mahkamah Agung memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Data tersebut perlu dioptimalkan untuk kepentingan peradilan dan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengembangan AI di lingkungan Mahkamah Agung perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keadilan.
Hakim dan Batas Penggunaan AI: Teknologi Tidak Boleh Mengambil Alih Independensi Yudisial
Dalam sesi tanya jawab, diskusi berkembang pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara AI, hukum, dan tanggung jawab hakim.
Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah apakah AI dapat dipandang sebagai subjek hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang dihasilkannya.
Dalam perspektif yang disampaikan narasumber, AI pada perkembangan saat ini lebih tepat ditempatkan sebagai objek atau instrumen teknologi, bukan sebagai subjek hukum. Tanggung jawab atas pengembangan dan penerapannya tetap perlu ditelusuri kepada manusia atau pihak yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem, dengan memperhatikan algoritma, data, dan prinsip yang diterapkan.
Diskusi kemudian menyinggung praktik penggunaan AI di lingkungan peradilan internasional.
Di New South Wales, Australia, terdapat pedoman yang membatasi penggunaan Generative AI oleh hakim, khususnya untuk memformulasikan pertimbangan hukum (reasoning), melakukan penilaian bukti, maupun mengedit konsep putusan. Konsep putusan juga tidak diperkenankan diunggah ke dalam Generative AI.
Singapura mengembangkan pedoman yang memungkinkan pengadilan memberikan teguran atau sanksi kepada advokat yang menggunakan AI secara merugikan. Pengungkapan penggunaan AI oleh para pihak juga menjadi salah satu perhatian.
Sementara itu, Uni Eropa memberikan perhatian besar terhadap perlindungan data pribadi dan hak-hak fundamental dalam pemrosesan data otomatis. Amerika Serikat cenderung memiliki pendekatan yang lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi, dengan penggunaan pedoman dan pengaturan yang lebih fleksibel.
Perbandingan tersebut memberikan pelajaran bahwa pemanfaatan AI dalam peradilan membutuhkan batas dan standar yang jelas. Kemajuan teknologi harus tetap berjalan dalam koridor hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Dalam konteks ini, terdapat satu prinsip yang harus tetap dipertahankan: keputusan yudisial merupakan tanggung jawab hakim, bukan tanggung jawab mesin.
AI dapat membantu hakim mengidentifikasi isu hukum, menelusuri peraturan, membandingkan putusan, merangkum dokumen, dan menemukan pola dalam sejumlah besar informasi. Akan tetapi, penilaian terhadap fakta, pembuktian, penerapan hukum, dan penentuan keadilan tetap harus berada di tangan hakim.
Sebab, proses mengadili bukan sekadar aktivitas mengolah data dan menerapkan algoritma. Di dalamnya terdapat penilaian terhadap manusia, konteks sosial, kepatutan, proporsionalitas, nilai kemanusiaan, dan rasa keadilan yang tidak dapat begitu saja direduksi menjadi perhitungan matematis.
Menuju Tata Kelola AI yang Bertanggung Jawab
Pada bagian akhir, Josua menguraikan pentingnya membangun kerangka pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, baik pada tingkat individual maupun kelembagaan.
Pada tingkat individual, hakim perlu menerapkan prinsip Sustainable Prompting, yaitu menggunakan AI secara tepat guna, langsung pada inti persoalan, dan hanya ketika teknologi tersebut benar-benar memberikan nilai tambah.
Hakim juga perlu menyadari bahwa rekomendasi yang dihasilkan AI dapat memengaruhi cara pandang dan proses pengambilan keputusan. Misalnya, ketika sistem prediktif merekomendasikan pidana maksimal berdasarkan riwayat perkara terdahulu, hakim tidak boleh menerima rekomendasi tersebut secara otomatis tanpa menguji relevansi dan proporsionalitasnya terhadap fakta perkara yang sedang diperiksa.
Pada tingkat kelembagaan, terdapat dua pilihan pengembangan AI, yaitu melalui pengembangan internal (in-house development) atau pengadaan sistem dari pihak ketiga (procurement). Keduanya memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan, terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, keamanan, anggaran, dan kebutuhan organisasi.
Mengacu pada kerangka Responsible AI Innovation in Law Enforcement dari Interpol yang dibahas dalam sesi tersebut, terdapat lima aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan implementasi AI.
Pertama, legalitas, yaitu memastikan bahwa penggunaan AI memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, minimalisasi dampak merugikan, yaitu memastikan bahwa teknologi tidak menimbulkan risiko yang tidak proporsional terhadap keamanan, akurasi, maupun lingkungan.
Ketiga, otonomi manusia, yaitu memastikan adanya kendali dan pengawasan manusia terhadap proses dan hasil yang dihasilkan AI.
Keempat, perlindungan privasi dan data pribadi, termasuk transparansi serta kemampuan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem menghasilkan informasi.
Kelima, keadilan dan tata kelola yang baik, yaitu memastikan sistem tidak diskriminatif, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Kelima aspek tersebut menjadi fondasi penting agar pengembangan AI tidak hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga menjamin bahwa teknologi bekerja untuk kepentingan manusia dan keadilan.
Menjaga Masa Depan Peradilan: AI Membantu Hakim, Bukan Menggantikan Hakim
Diskusi yang berlangsung selama sesi pembelajaran juga menyisakan sejumlah pertanyaan strategis bagi Mahkamah Agung. Apakah diperlukan pedoman internal mengenai penggunaan AI oleh hakim? Bagaimana standar verifikasi yang cepat dan tepat untuk mendeteksi halusinasi AI, khususnya terkait referensi hukum? Sejauh mana pengalaman negara lain dapat diadaptasi? Dan apakah sekitar 1.500 alumni pelatihan AI di lingkungan Mahkamah Agung dapat dikoordinasikan untuk mendukung pembangunan sistem AI yang terbatas, aman, dan terkendali?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan semata-mata bagaimana memperkenalkan AI kepada hakim, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.
Transformasi digital peradilan pada akhirnya harus tetap berorientasi pada tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu menegakkan hukum dan keadilan.
AI memang dapat bekerja dengan kecepatan tinggi, mengolah ribuan dokumen, dan menemukan pola yang mungkin luput dari pengamatan manusia. Namun, kecepatan tidak selalu identik dengan kebenaran, sebagaimana kecanggihan teknologi tidak selalu menjamin keadilan.
Hakim membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengolah informasi. Hakim memerlukan integritas, independensi, kebijaksanaan, kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Karena itu, tantangan hakim di era kecerdasan artifisial bukanlah memilih antara menerima atau menolak teknologi. Tantangan sesungguhnya adalah menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri dan tanggung jawab profesi.
AI boleh membantu hakim menemukan informasi, membaca pola, dan mempertajam analisis. Tetapi AI tidak boleh menggantikan nurani, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara.
Sebab, pada akhirnya, teknologi dapat membantu mempercepat proses menuju keadilan, tetapi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tetap berada pada manusia yang diberi amanah untuk mengadili.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI