BOGOR – Peserta Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengikuti materi Teknik Pembuatan Putusan dengan Pendekatan Restorative Justice di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI), Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Materi disampaikan oleh dua pemateri, yaitu Ibu Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Bapak Guse Prayudi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis).
Dua Kasus, Satu Tantangan: Putusan yang Berpihak pada Anak
Dalam sesi ini peserta tidak hanya menerima teori, tetapi langsung berlatih. Peserta dibagi menurut nomor urut absensi kehadiran, yaitu ganjil dan genap. Masing-masing kelompok mendapat satu kasus berbeda:
- Kasus pertama: anak pelaku adalah penyandang disabilitas intelektual ringan yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak korban di belakang sekolah, di wilayah hukum pengadilan negeri tertentu.
- Kasus kedua: anak pelaku melakukan penganiayaan ringan berupa pemukulan terhadap anak korban. Dalam persidangan, diversi tidak berhasil dan orang tua anak korban tidak memberikan maaf.
Para peserta, yang seluruhnya adalah hakim pengadilan negeri, diminta menyusun konsep putusan secara individu. Konsep itu harus memenuhi pendekatan restorative justice dan menjunjung asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Rujukan Penyusunan Putusan
Dalam menyusun putusan, peserta berpedoman pada:
- SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menjadi Undang-Undang.
Jangan Ada Benturan Antar Norma
Para pemateri menekankan bahwa dalam putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual, hakim harus memastikan tidak ada benturan antar norma. Kualitas seorang hakim, mulai dari kecerdasan, integritas, hingga kemampuan intelektualnya, tercermin dari putusan yang dibuatnya. Karena itu, putusan disebut sebagai mahkota hakim.
Hakim juga harus mempertimbangkan seluruh dalil dan aspek yang berkaitan dengan anak serta hak-haknya, agar tidak ada satu pun hak anak yang terciderai.
Melalui latihan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan putusan perkara anak yang adil, berkepastian hukum, dan memulihkan, serta tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI