Sistem peradilan pidana kerap kali terjebak dalam paradigma lama yang menempatkan fokus penghukuman semata-mata pada pelaku, sementara pemulihan bagi korban sering kali terabaikan. Padahal, di tengah dinamika penegakan hukum pidana modern, kehadiran negara dituntut untuk memberikan rasa aman dan keadilan yang utuh, tidak hanya bagi proses pembuktian, tetapi juga perlindungan kemanusiaan yang komprehensif. Inilah napas utama yang diusung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 yang diselenggarakan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI), Megamendung, Bogor. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M., hadir langsung memaparkan bagaimana peran strategis LPSK bertransformasi mengawal peradilan pidana di Indonesia.
Evolusi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan
Perjalanan pelindungan saksi dan korban di Indonesia telah menempuh jalan panjang sejak dimulainya era Reformasi. Tonggak sejarah bermula dari TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan KKN, hingga puncaknya disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 atas dorongan koalisi masyarakat sipil. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks, regulasi ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, hingga kini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).
Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa LPSK merupakan lembaga negara yang independen dan berada langsung di bawah Presiden. Dengan status kelembagaan ini, LPSK memiliki aturan tersendiri sehingga steril dari segala bentuk intervensi pihak manapun.
UU Nomor 3 Tahun 2006 juga membawa angin segar dengan memandatkan pendirian kantor perwakilan di setiap provinsi guna mempermudah Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat mengakses layanan LPSK. Tercatat hingga saat ini, antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum sangat tinggi, dibuktikan dengan masuknya sekitar 14.000 permohonan ke LPSK. Seluruh permohonan tersebut diproses secara ketat melalui sidang yang dipimpin langsung oleh tujuh orang komisioner setiap hari Senin (dan dapat diperpanjang ke hari Selasa jika volume permohonan membludak).
Paradigma Perlindungan: Dari Penyelidikan hingga Pemulihan Korban
Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2006, LPSK bertugas memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli. Ruang lingkup pelindungan ini bahkan diberikan dalam setiap proses peradilan pidana, dimulai sejak tahap penyelidikan.
Dalam praktiknya, LPSK sering kali harus menghadapi situasi pelik di lapangan. Sebagai contoh pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang tua kandung sendiri. Hakim dan penyidik yang melihat kondisi tersebut kerap meminta LPSK untuk mengeluarkan korban anak dari lingkungan rumahnya demi mencegah tekanan psikologis yang membuat keterangannya berubah-ubah.
Oleh karena itu, sinergi lintas sektoral menjadi kunci. LPSK selalu bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), psikolog, serta pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sendiri dinilai telah memberikan ruang yang baik, baik dari sisi penganggaran maupun penyediaan sarana dan prasarana pelindungan.
Lebih lanjut, regulasi baru turut mengintegrasikan hak korban ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk memfasilitasi mekanisme perhitungan restitusi. Restitusi merupakan tanggung jawab mutlak pelaku. Namun, apabila dalam amar putusan hakim restitusi tersebut diputuskan dan ternyata masih terdapat kekurangan bayar, negara hadir melalui instrumen Dana Bantuan Korban (berdasarkan UU TPKS Nomor 12/2022) maupun Dana Abadi Korban (berdasarkan UU PSDK Nomor 3/2026) untuk menutupi hak pemulihan korban.
Urgensi Pemahaman Komprehensif bagi Hakim
Melalui kegiatan sertifikasi ini, ditekankan pula persyaratan formal dan substantif dalam pemberian pelindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 serta PP 24/2025. Permohonan layanan seperti restitusi mensyaratkan adanya Laporan Polisi (LP) untuk memastikan peristiwa pidana telah terjadi serta adanya penetapan tersangka.
Sebagai penutup, pemahaman yang komprehensif dari para hakim mengenai dinamika pengaturaan perlindungan saksi dan korban ini sangat diharapkan. Dengan pemahaman yang mendalam, para hakim dapat mengaktualisasikannya secara nyata ke dalam setiap putusan yang berkeadilan subtantif, menempatkan pemulihan korban dan perlindungan saksi sebagai pilar penting penegakan hukum di Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI