BOGOR – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) menghadirkan materi Restitusi dan Kompensasi bagi korban tindak pidana, Senin (9/11/2026). Kegiatan berlangsung di Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemateri adalah Bapak R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Hakim Tinggi BSDK MA RI.
Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa materi ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut mengatur hak korban memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ganti kerugian itu mencakup kerugian materiil dan/atau immateriil, yakni:
- ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Negara Menanggung Sebagian Jika Terdakwa Tidak Mampu
Jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi, negara mengambil alih sebagian kewajiban pembayaran ganti kerugian bagi korban, sepanjang kategorinya sama dengan Pasal 178 (vide Pasal 183 KUHAP).
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Wajib Memberitahukan Hak Korban
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi maupun kompensasi kepada korban serta kepada lembaga yang menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban, sesuai peraturan perundang-undangan. Perhitungan restitusi dan kompensasi difasilitasi Penyidik dan Penuntut Umum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembayarannya dapat dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Penyidik juga dapat menyita harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, tetapi tetap melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik (vide Pasal 179, 181, dan 185 KUHAP).
Lelang, Kelebihan Dikembalikan, Kekurangan Diganti Pidana Penjara
Apabila Hakim memerintahkan Jaksa melelang harta sita jaminan dan hasilnya melebihi nilai restitusi yang ditetapkan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terdakwa. Sebaliknya, bila harta yang disita tidak mencukupi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi pidana pokoknya (vide Pasal 181 ayat (5) dan (6) KUHAP).
Pelaksanaan putusan restitusi atau kompensasi oleh Jaksa dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan. Berita acara disampaikan kepada korban, sedangkan salinannya diberikan kepada keluarga korban, penyidik, dan pengadilan (vide Pasal 182 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHAP).
Batas Waktu 30 Hari Menurut PERMA 1/2022
Menurut Pasal 30 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2022, restitusi harus dibayarkan paling lambat 30 hari. Hitungannya sejak pelaku atau pihak ketiga menerima salinan putusan berkekuatan hukum tetap, atau sejak penetapan pengadilan diucapkan atau diberitahukan jika restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.
Jika batas waktu terlewati, Pemohon atau LPSK memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur untuk menyita harta pelaku atau pihak ketiga dan melelangnya. Pelelangan dilakukan paling lambat 30 hari, atau 14 hari untuk tindak pidana perdagangan orang. Jika harta tetap tidak mencukupi, terdakwa dijatuhi pidana kurungan atau pidana penjara pengganti (vide Pasal 30 ayat (10), (11), dan (12) PERMA Nomor 1 Tahun 2022).
Materi ini memberi pemahaman bahwa pemulihan korban bukan sekadar pelengkap putusan pemidanaan, melainkan hak yang wajib dipenuhi dengan mekanisme tegas dan terukur.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI