Megamendung, 8 November 2026 – Penanganan perkara lingkungan hidup membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap aspek ilmiah. Hal tersebut ditegaskan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., saat memberikan arahan kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, pada Minggu (8/11/2026).
Dalam arahannya, YM. Prim Haryadi menyampaikan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena pembuktiannya sering kali berkaitan erat dengan hasil penelitian, pengujian laboratorium, pengambilan sampel, serta berbagai keterangan ahli yang membutuhkan pemahaman ilmiah.
Menurutnya, scientific evidence memegang peranan penting dalam perkara lingkungan hidup. Bukti-bukti ilmiah tersebut harus dapat dibangun dan diolah sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan sebagai legal evidence dalam proses persidangan.
“Perkara lingkungan hidup ini memerlukan pembuktian yang sifatnya scientific evidence, banyak bersinggungan dengan bukti ilmiah yang nantinya harus dirangkai dan dibangun sehingga dapat diguanakan sebagai legal evidence,” jelasnya.
Ia mencontohkan penanganan perkara kebakaran lahan yang membutuhkan ketelitian dalam proses pengambilan sampel. Hakim harus memahami bagaimana sampel diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana hasil pemeriksaan ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pembuktian.
Pemahaman tersebut menjadi penting agar hakim mampu menilai alat bukti secara cermat dan komprehensif, terutama dalam perkara yang melibatkan persoalan teknis dan ilmiah.
Selain aspek pembuktian, YM. Prim Haryadi juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan instrumen hukum lingkungan hidup. Salah satunya adalah penerapan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang bertujuan melindungi masyarakat dan para pegiat lingkungan hidup dari gugatan yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam upaya perlindungan lingkungan.
Ia mencontohkan adanya perkara gugatan terhadap ahli lingkungan hidup, Prof. Bambang Hero Saharjo atas keterangan ahli yang disampaikannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Menurutnya, hakim perlu memahami ketentuan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dan pegiat lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, ia mengingatkan para hakim agar memahami perkembangan regulasi, termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut menjadi salah satu pedoman penting bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, termasuk mengenai aspek pemulihan lingkungan.
YM. Prim Haryadi juga mendorong peserta untuk mempelajari berbagai yurisprudensi, baik nasional maupun internasional, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dalam menghadapi kompleksitas perkara lingkungan hidup. Melalui sertifikasi ini, para hakim diharapkan tidak hanya memahami aspek normatif hukum lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menilai bukti-bukti ilmiah secara tepat. Dengan demikian, proses pembuktian dapat berlangsung secara berkualitas dan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI