BOGOR – Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 2 memasuki materi inti pada Selasa (10/11/2026) di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI), Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770.
Hadir sebagai pemateri Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Riau, dengan moderator Rikatama Budiyantie, S.H., M.H., Hakim Yustisial BSDK MA RI. Materi yang disampaikan adalah Restorative Justice dan Diversi.
Anak Bunga Kehidupan
Narasumber membuka paparan dengan filosofi bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak adalah bunga kehidupan yang perlu dipelihara dengan penuh kasih sayang. Anak sebagai pelaku bukanlah pelaku murni, sehingga Hakim Anak harus berorientasi pada semangat menyelamatkan anak bangsa dan melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai aset negara.
Anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi memperbaiki diri. Karena itu, penanganannya harus mengutamakan perlindungan, pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Keadilan, menurut narasumber, bukan semata-mata menghukum kesalahan, melainkan memulihkan kerugian, menumbuhkan tanggung jawab, dan memberi kesempatan bagi anak memperbaiki masa depannya.
UU SPPA Tetap Hukum Khusus
Narasumber menegaskan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA tetap menjadi hukum khusus dalam pemeriksaan perkara anak. Hukum acara pidana umum berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU SPPA. Berlakunya KUHAP 2025 tidak otomatis menggantikan pengaturan khusus SPPA, dan penerapannya harus diuji terhadap asas serta hak anak dalam UU SPPA, sejalan dengan asas lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
Dalam perkara anak, hakim dapat menerapkan permaafan hakim dengan batasan tertentu, yakni tetap merujuk pada Pasal 70 UU SPPA, Pasal 54 ayat (2) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 246 KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), serta PERMA No. 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Putusan Permaafan Hakim. Yang terpenting, diversi harus diupayakan terlebih dahulu. Hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) wajib dipertimbangkan. Jika anak masih memerlukan intervensi, hakim sebaiknya mempertimbangkan tindakan, bukan pemaafan. Khusus bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, perkara tidak dapat dialihkan menjadi permaafan.
Dalam persidangan yang melibatkan anak pelaku, anak korban, maupun perempuan, hakim juga harus memperhatikan jenis pertanyaan agar tidak melanggar PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Syarat Diversi, Penahanan, dan Pendampingan
Narasumber merinci syarat diversi, yaitu tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana, anak belum pernah mendapat penetapan diversi, dan belum pernah dijatuhi pidana melalui putusan. Aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, dan hasil litmas Bapas. Tanpa litmas, putusan batal demi hukum (Pasal 60 UU SPPA).
Anak hanya dapat ditahan bila telah berumur 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih (Pasal 32 UU SPPA). Anak juga wajib didampingi orang tua/wali/pendamping, advokat/pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Bila orang tua atau wali tidak hadir, sidang tetap dapat dilanjutkan dengan pendampingan advokat, pemberi bantuan hukum, atau pembimbing kemasyarakatan. Bila anak sama sekali tidak didampingi, sidang batal demi hukum (Pasal 55 UU SPPA).
Praktik Musyawarah Diversi
Pada sesi siang hingga malam, narasumber dan moderator yang sama melanjutkan dengan materi Praktik Musyawarah Diversi dengan Pendekatan Restorative Justice dalam SPPA. Peserta lebih dahulu dibekali pemahaman tentang pentingnya fasilitator atau mediator yang terampil berkomunikasi, meliputi komunikasi verbal, mendengar efektif, komunikasi nonverbal, pembingkaian ulang (reframing), dan teknik bertanya.
Kelancaran musyawarah diversi juga ditentukan performa fasilitator, yaitu intonasi dan volume suara, artikulasi, bahasa tubuh, kontak mata, bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, kepercayaan diri, kemampuan mendengar, reframing, bertanya, dan merangkum. Setelah pemaparan, peserta mempraktikkannya dalam role play simulasi musyawarah diversi.
Di akhir sesi, narasumber menyampaikan pesan penutup: “Bumikan Restorative Justice sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia.”
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI