Di balik ruang diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang sejuk di kawasan BSD Megamendung, Bogor, suasana akademis begitu terasa saat Dr. La Ode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D., berdiri di depan para hakim dari berbagai penjuru Nusantara. Mantan Komisioner KPK yang juga pakar hukum lingkungan internasional tersebut membuka perkuliahan dengan membedah riset ilmiah mutakhir karya Andrew D. Mitchell dan James Munro (2023) berjudul “An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections” yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. La Ode menekankan bahwa di tengah maraknya kemunduran regulasi lingkungan di berbagai negara, profesi hakim merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan integritas norma perlindungan lingkungan hidup.
Mengawali penjelasannya, La Ode menguraikan secara mendalam asas penolakan kemunduran (non-regression principle), yaitu doktrin hukum internasional yang melarang negara menurunkan atau melemahkan tingkat perlindungan lingkungan yang telah ada dalam hukum domestiknya. Asas ini lahir sebagai respons terhadap fenomena pembalikan (backsliding) regulasi di dunia global, termasuk di Indonesia melalui pencabutan atau penyederhanaan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Beliau menegaskan bahwa dalam perspektif penegakan hukum, hakim tidak boleh membiarkan reformasi hukum atau pembentukan regulasi baru menjadi dalih untuk merusak asas kepastian hukum serta menurunkan derajat perlindungan ekologis yang sudah dicapai.
Selanjutnya, La Ode mengajak para peserta diklat menelusuri akar sejarah dan dinamika penerapan asas non-regression di berbagai rezim hukum internasional. Dalam bidang hukum investasi internasional (international investment law), klausul non-regression pertama kali diperkenalkan melalui NAFTA pada tahun 1992 untuk mencegah terjadinya pollution havensyaitu situasi di mana suatu negara sengaja mengendurkan standar lingkungannya untuk menarik masuk arus modal asing. Sementara itu, dalam hukum perdagangan internasional (international trade law), asas ini berkembang sejak perjanjian AS-Yordania tahun 2000 untuk mencegah penggunaan metode produksi yang merusak lingkungan sebagai sarana persaingan dagang yang tidak sehat. Adapun dalam hukum lingkungan internasional (international environmental law), asas ini mulai bertransformasi dari konsep teoritis menjadi kewajiban nyata melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Diskusi berlanjut ke isu kritis yang kerap menimbulkan celah hukum, yakni ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa serta risiko kewajiban ganti rugi bagi negara. La Ode menjelaskan bahwa dalam perjanjian investasi bilateral maupun regional (seperti USMCA dan CPTPP), klausul non-regression kini bergeser dari normatif (should) menjadi kewajiban mengikat (shall). Kondisi ini memungkinkan timbulnya gugatan Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement / ISDS) maupun antarnegara (State-State dispute settlement). Ketika sebuah negara membatalkan atau melemahkan aturan lingkungan hidup (seperti insentif energi terbarukan atau perdagangan emisi carbon), investor asing dapat menggugat negara tersebut atas dasar pelanggaran asas perlakuan yang adil dan setara (Fair and Equitable Treatment / FET) serta pengabaian harapan yang sah (legitimate expectations).
Menanggapi dilema tersebut, La Ode mengingatkan para hakim Megamendung akan kelemahan utama klausul non-regression yang ada saat ini, yaitu sifatnya yang kaku dan belum memuat batasan derogasi yang jelas. Tidak seperti instrumen HAM yang memberikan ruang fleksibilitas (proportionality test) ketika negara harus mengimbangi perlindungan lingkungan dengan kepentingan publik mendesak lainnya (seperti penanganan krisis ekonomi atau stabilitas harga energi), klausul perdagangan dan investasi cenderung menyamaratakan semua bentuk penurunan regulasi. Akibatnya, negara yang bermaksud merestrukturisasi aturan demi tujuan ekologis yang lebih efisien atau untuk mengoreksi kesalahan pemodelan awal justru terancam terkena penalti finansial yang sangat besar.
Memasuki materi teknis penanganan perkara, La Ode menyoroti kompleksitas Penetapan Titik Acuan (Benchmarking) dalam menentukan ada atau tidaknya suatu kemunduran (regression). Beliau memberikan contoh konkret kasus pembatalan atau revisi target energi terbarukan di Australia dan Republik Ceko, di mana perubahan target dari indikator kuantitatif (GWh) ke persen dapat menimbulkan interpretasi hukum yang bertolak belakang. Di hadapan para hakim lingkungan, La Ode menekankan pentingnya kecermatan dalam membedakan antara perbaikan teknis administrasi yang berdasar pada data ilmiah (evidence-based policy) dengan upaya sistematis pengerdilan standar hukum lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Sebagai penutup diklat, La Ode memberikan pesan kunci bahwa hakim lingkungan hidup di Indonesia memiliki peran vital dalam menginternalisasi prinsip non-regression ke dalam putusan-putusan pengadilan domestik. Hakim dituntut untuk tidak hanya mematuhi teks undang-undang secara formalistis, tetapi juga secara aktif menafsirkan aturan hukum melalui doktrin perlindungan hak asasi manusia dan konstitusi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam karya Andrew D. Mitchell dan James Munro ini, para hakim di Megamendung diharapkan mampu menjadi pembela utama keadilan lingkungan (environmental justice), menolak segala bentuk regresi regulasi, dan memastikan bahwa hak atas lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang tetap terlindungi secara komprehensif.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI