Megamendung — Ruang sidang peradilan lingkungan hidup dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi tempat mengadili perkara secara kaku. Para peserta Pelatihan dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup baru-baru ini mendapatkan pencerahan mendalam langsung dari YM. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., salah satu Purnabakti Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Andalas yang bukunya telah menjadi referensi para sarjana hukum ini menegaskan bahwa seorang hakim lingkungan harus berani tampil progresif. Keberanian ini krusial, terutama ketika menghadapi gugatan perkara pencemaran atau perusakan lingkungan yang kurang memuat substansi penting terkait pemulihan.
Prof. Takdir menyoroti bahwa dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang penggugat menuntut pertanggungjawaban tetapi alpa mencantumkan secara rinci rencana pemulihan lingkungan di dalam bagian posita dan petitum gugatan. Menghadapi celah ini, hakim tidak boleh pasif. Hakim pemeriksa perkara memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan penggugat agar menambah rencana pemulihan tersebut sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.
“Keaktifan Hakim di dalam perintah untuk memperbaiki posita dan petitum gugatan adalah bentuk judicial activism dalam perkara lingkungan hidup. Hakim harus berani, itulah fungsi jabatan Hakim,” ujar Prof. Takdir di hadapan para peserta pelatihan hakim lingkungan hidup.
Langkah progresif ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui instrumen modern peradilan, yakni Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Melalui aturan tersebut, kewenangan aktif hakim dalam memandu arah keadilan substantif menemukan jalurnya, memastikan agar putusan pengadilan tidak berhenti pada penghukuman ganti rugi materiil semata, melainkan benar-benar memulihkan fungsi ekologis lingkungan yang rusak.
Sebagai sosok akademisi sekaligus praktisi hukum yang konsisten mengawal pembaruan hukum lingkungan di Indonesia, pandangan-pandangan Prof. Takdir Rahmadi terus memperkokoh pilar judicial activism. Melalui terobosan ini, peradilan diharapkan mampu menjawab kompleksitas kerusakan lingkungan dan sumber daya alam demi tercapainya keadilan ekologis yang berkesinambungan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI