Megamendung – Menghadapi eskalasi krisis ekologi global yang kian mencemaskan, pemahaman hukum lingkungan di Indonesia dituntut untuk segera bertransformasi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam “Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIV” yang digelar pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam pemaparan materi bertajuk “Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen”, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Founder Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menekankan bahwa umat manusia telah memasuki era geologi baru, yaitu Antroposen. Era di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan geologis utama yang merusak ekosistem.
“Kita berada di jalan raya menuju neraka iklim dengan kaki kita masih menginjak pedal gas,” kutip Dr. Mas Achmad Santosa mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dalam pidato COP27, yang ia hadirkan dalam paparannya.
Krisis Ekologis dan Defisit Biokapasitas
Data yang dipaparkan sangat mencengangkan. Hingga tahun 2025, dunia telah melampaui 7 dari 9 batas aman planet (Planetary Boundaries), termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi kimia. Dunia saat ini mengalami defisit biokapasitas (biocapacity deficit) sebesar -78%, sementara Indonesia berada di angka -48%. Artinya, tingkat konsumsi dan eksploitasi sumber daya alam jauh melampaui kemampuan bumi untuk melakukan regenerasi.
Di tingkat nasional, dampak krisis ini sangat nyata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.420 kejadian banjir dan 973 kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2024. Memasuki tahun 2026, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp167 triliun hingga pertengahan Oktober, dan berpotensi membengkak hingga Rp204 triliun.
Pergeseran Paradigma: Dari Weak ke Strong Sustainability
Dr. Mas Achmad menegaskan, hukum lingkungan saat ini terlalu antroposentris (berpusat pada manusia) dan sering kali hanya dijadikan sub-sistem dari pembangunan ekonomi. Hukum lingkungan kehilangan daya permeasinya untuk menahan laju eksploitasi.
Oleh karena itu, ia mendorong pergeseran paradigma dari pembangunan berkelanjutan yang lemah (weak sustainability) menuju Strong Sustainability dan Ecological Supremacy (Supremasi Ekologi). Paradigma baru ini menempatkan ekologi sebagai panglima utama, menetapkan batas-batas ekologis (Ecological Limits), dan mengakui adanya Modal Alam Kritis (Critical Natural Capital/CNC) yang tidak dapat disubstitusikan dengan kekayaan buatan manusia.
“Langkah progresif ini sebenarnya telah diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang menolak aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan secara eksplisit mengadopsi prinsip strong sustainability,” ujar Dr. Mas Achmad.
Lebih lanjut, Dr. Mas Achmad menggarisbawahi pentingnya konsep integrasi ekologis (ecological integration). Menurutnya, akar persoalan saat ini terletak pada kenyataan bahwa hakikat alam yang menopang seluruh sendi kehidupan (life-support system) belum dipahami secara utuh oleh para pengambil kebijakan maupun pembentuk undang-undang. Hubungan antara manusia dan alam bukanlah relasi hierarkis penaklukan, melainkan relasi saling ketergantungan mendasar.
Dalam pemikiran hukum progresif, terdapat asas keterikatan dan interdependensi (interdependence between human beings and other living things) yang secara ex officio melekat. Implikasinya dalam ranah peradilan, gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh organisasi lingkungan secara implisit menyiratkan bahwa organisasi lingkungan bertindak sebagai representasi atau “wali” (guardian) dari ekosistem itu sendiri untuk membawa hak-hak alam yang terancam ke hadapan meja hijau. Bahkan di tataran internasional, kesadaran ini telah melahirkan pengakuan terhadap ekosida (ecocide) sebagai kejahatan serius terhadap lingkungan hidup atas kerusakan ekologis berskala luar biasa dan masif.
Tantangan Regulasi dan Peran Hakim
Meskipun demikian, Dr. Mas Achmad menyoroti adanya tantangan berat dalam politik hukum nasional, khususnya pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengkritisi pergeseran makna strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Pasal 88 UUPPLH, serta penghapusan hak partisipasi publik dan unsur pemerhati lingkungan dalam proses Amdal (Pasal 26 dan Pasal 30 UUPPLH).
Dr. Mas Achmad juga memberikan catatan kritis yang sangat tajam terkait arah politik penegakan hukum lingkungan nasional saat ini. Idealnya, politik penegakan hukum lingkungan modern tidak serta-merta mengunci diri pada prinsip ultimum remedium secara kaku, melainkan memprioritaskan fungsi pengawasan (surveillance) dan kepatuhan pencegahan (compliance/prevention). Namun, apabila pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat konkret dan nyata (delik materil), instrumen hukum pidana yang lebih serius harus dapat langsung ditegakkan tanpa harus bertele-tele menunggu proses administratif.
Sayangnya, arah regulasi justru bergerak mundur dengan berlakunya kodifikasi dan penyesuaian pidana baru. Dalam KUHP / UU Penyesuaian Pidana (khususnya Pasal 613 ayat (3)), asas ultimum remedium diberlakukan sangat ketat terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan:
“Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.”
Ketentuan yang melarang penindakan pidana secara langsung dan mewajibkan jalur administratif didahulukan ini dinilai oleh Dr. Mas Achmad sebagai sebuah problematika hukum yang sangat membahayakan. Pasalnya, jika suatu perbuatan telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang parah atau bahkan merenggut korban jiwa, memaksakan sanksi administratif terlebih dahulu sama saja mengebiri rasa keadilan publik dan mengabaikan kedaruratan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam sesi tanya jawab, para hakim peserta pelatihan juga diajak mendalami isu ini. Hendrawan Nainggolan, salah satu peserta, mempertanyakan bagaimana wewenang hakim dalam memastikan pemulihan fungsi lingkungan (restorasi ekologis) didasarkan pada kerugian lingkungan secara utuh (ecological loss), bukan sekadar ganti rugi privat. Sementara itu, Muhammad Luthfan Hadi Darus dari Pengadilan Negeri Cirebon mempertanyakan legal standing pemerhati lingkungan pasca-ubahan UU Cipta Kerja.
Menjawab tantangan tersebut, Dr. Mas Achmad mendorong hakim untuk berani memanfaatkan perluasan alat bukti ilmiah (scientific evidence) seperti citra satelit, serta memperkuat ekosistem demokrasi dan rule of law. Pasalnya, berdasarkan data Environmental Performance Index (EPI) dan Democracy-Governance-Rule of Law (DGR), negara dengan skor lingkungan yang baik selalu berkorelasi kuat dengan kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum yang kuat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI