Rabu malam, (28/1), Mahan Agung, rumah Jabatan Gubernur Lampung itu bercahaya lebih hangat dari biasanya. Bangunan yang oleh masyarakat Lampung dimaknai sebagai Rumah Agung itu bukan sekadar rumah dinas, melainkan ruang simbolik tempat kehormatan, adat, dan arah masa depan kerap dipertemukan.
Di sanalah saya kembali bertemu Rahmat Mirza Djausal, S.T., M.M., Gubernur Lampung ke-11 usia tergolong muda, namun gesturnya kian matang.
Ia menyambut dengan pelukan hangat dan senyum lebar. “Uncu apa kabar? Pride Lampung,” sapanya, kalimat pendek yang kerap diucapkannya setiap kali bertemu saya dan bagi saya ucapannya terdengar seperti doa.
Di Lampung, Mirza akrab disapa Kiyay atau Iyay, sebuah panggilan adab dalam tradisi Lampung Pepadun yang berarti kakak tertua. Bukan sekadar penanda urutan kelahiran dalam keluarga, tetapi ungkapan hormat dan kasih sayang dari lingkungan sosialnya.
Gubernur kelahiran Kotabumi, 1980, ini adalah figur politik dengan mandat elektoral sangat kuat. Pada Pemilihan Gubernur terakhir, ia meraih sekitar 3,3 juta suara atau 82,7 persen dari total suara sah, salah satu kemenangan paling dominan dalam sejarah Pilgub Lampung.
Namun malam itu, yang paling terasa bukan aura kekuasaan, melainkan ketenangan personal. Mirza bercerita baru saja kembali dari masjid setelah menuntaskan i’tikaf bersama Jamaah Tabligh. Seiring bertambahnya usia, ia memang tampak semakin religius. Pernah ia berkata pada saya, waktu menyediakan kesempatan gratis bagi siapa pun untuk berubah menjadi lebih baik. Sejak menjalani hidup dalam pencarian makna Ilahi, sikapnya terasa lebih teduh dan tulus.
Dari masjid, Mirza langsung menuju Mahan Agung bersama sang istri, Purnama Wulan Sari, S.E., M.M., akrab disapa Batin Wulan, untuk menyambut tamu negara: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan lembaga peradilan.
Kunjungan ini merupakan balasan resmi atas kunjungan Mirza ke Gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta pada September 2025, ketika ia menyerahkan surat hibah lahan seluas 15 hektare untuk Mahkamah Agung.
Lahan hibah itu diperuntukkan bagi dua kepentingan strategis: pembangunan Gedung Terpadu Empat Lingkungan Peradilan di Lampung serta pembangunan Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung. Sebuah komitmen nyata pemerintah daerah terhadap penguatan akses keadilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan.
Saya sempat berujar padanya malam itu, bahwa pertemuan ini layak dicatat sejarah. Untuk pertama kalinya, Ketua Mahkamah Agung RI disambut secara resmi di Mahan Agung Lampung. “Yay Momen foto bersama nanti harus dibingkai dalam figura dan dipajang di dinding rumah jabatan ini, sebagai prasasti silaturahmi” ungkap saya dan Mirza mengangguk setuju.
Tak lama kemudian, rombongan Mahkamah Agung tiba. Hadir Ketua MA RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial YM Suharto, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial YM Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Sekretaris MA, Dirjen Badilag, Kepala BSDK MA, serta Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
Suasana malam kian cair saat hidangan khas Lampung disajikan. Pindang daging, udang goreng, dan gurame saus Padang menemani percakapan hangat lintas lembaga.
Di sela jamuan, Mirza menyampaikan kebanggaannya dapat menerima Ketua MA dan rombongan di kediaman dinas gubernur. Ia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Mirza menjelaskan bahwa wilayah Kota Baru, yang secara administratif ditargetkan resmi masuk Kota Bandar Lampung paling lambat tahun 2027, akan dikembangkan sebagai kawasan pemerintahan dan pusat pendidikan.
“Kota Baru Lampung akan menjadi episentrum baru Lampung. Saya ingin Mahkamah Agung segera membangun Badan Diklatnya di sana,” ujarnya. Dari total lahan 15 hektare hibah, sekitar 10 hektare disiapkan khusus untuk BSDK MA. Kawasan itu akan berdampingan dengan berbagai institusi pendidikan strategis seperti Institut Teknologi Sumatera (ITERA), UIN Raden Intan Lampung, Politeknik Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, dan sejumlah kampus lain.
Menurut Mirza, arah pembangunan tersebut sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, khususnya agenda pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lampung, sebagai gerbang Sumatera, diproyeksikan menjadi simpul pendidikan dan pelayanan publik yang berdaya saing nasional.
Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto menyambut komitmen itu dengan apresiasi. Ia menyampaikan terima kasih atas keramahan Gubernur Lampung dan dukungan konkret pemerintah daerah.
Sunarto menegaskan, setelah proses administrasi dan sertifikasi hibah rampung, Mahkamah Agung akan segera merealisasikan pembangunan. Di lahan 5 hektare atau idealnya di lahan 10 hektare kedepan, Lampung direncanakan memiliki Gedung Pengadilan Terpadu, seperti yang telah dibangun di Manado dan Banjarmasin. Dalam satu kawasan akan berdiri Pengadilan Tinggi Umum, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, serta Pengadilan Militer.
“Konsep ini dirancang untuk efisiensi, integrasi layanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan,” ucap Ketua MA, pemilik teladan kesederhanaan dan sikap integritas itu.
Mengunjungi Lahan Hibah
Kamis, (29/1) usai melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memasuki purnabakti, Ketua MA dan rombongan meninjau langsung lokasi lahan hibah di Kota Baru.
Perjalanan sekitar 30 menit dari Tanjungkarang membawa rombongan ke hamparan lahan datar seluas lima hektare yang saat ini ditanami palawija oleh petani setempat dengan izin Pemprov Lampung.
Lokasinya strategis, persis di tepi Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, jalur utama logistik dan mobilitas Sumatera.
Di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, Kepala Bidang Pengelolaan BPAD Provinsi Lampung, Saprul Al Hadi, S.Tp., M.M., menjelaskan bahwa kawasan tersebut adalah salah satu titik terbaik untuk pengembangan pusat pemerintahan dan pendidikan.
“Kedepan, wilayah ini akan tumbuh menjadi kawasan kosmopolit baru, tertata, dan ramah secara ekologis,” ujarnya optimistis.
Dari Mahan Agung hingga Kota Baru, dari jamuan makan malam hingga peninjauan lahan, rangkaian peristiwa ini menandai satu simpul penting: pertemuan antara visi daerah dan agenda nasional. Lampung bukan hanya menjadi gerbang Sumatera secara geografis, tetapi perlahan menyiapkan diri sebagai gerbang keadilan dan pendidikan hukum bagi hakim dan aparatur peradilan yang cerdas berintegritas di masa depan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI