JAKARTA – Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah memerlukan akses peradilan yang memperhatikan hambatan nyata warga. Keterbatasan dokumen, bahasa,…
Jakarta 21 September 2026 — Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas profesional aparatur peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan…
