JAKARTA – Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah memerlukan akses peradilan yang memperhatikan hambatan nyata warga. Keterbatasan dokumen, bahasa, teknologi, dan jarak menuju pengadilan dapat memengaruhi kemampuan mereka mempertahankan kepentingan. Pemeriksaan perkara juga perlu memahami hubungan tanah dengan penghidupan dan identitas budaya masyarakat yang akan menanggung dampak pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan Sesi 8 Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Dr. Enrico Simanjuntak, Hakim PTUN Bandung, mengajak peserta mengidentifikasi masalah dan menawarkan penyelesaian melalui pembahasan hukum acara serta hukum materil. Sesi bertema perlindungan hak dalam konteks kepentingan antarhak yang saling terkait itu dipandu Zainal Abidin, Fellow Researcher Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
Perlindungan Kelompok Rentan dalam Pemeriksaan Perkara
Enrico menggunakan persoalan masyarakat hukum adat sebagai bahan untuk mendalami perlindungan kelompok rentan dalam sengketa pengadaan tanah. Ia meminta peserta menghubungkan prinsip HAM dengan keadaan konkret yang mungkin dijumpai di pengadilan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu pemeriksaan perkara lain yang mempertemukan pemerintah dengan warga dalam posisi tawar yang lemah.
Salah satu perhatian awalnya adalah perbedaan persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai pengaturan. Keadaan itu dapat menyulitkan komunitas ketika harus membuktikan keberadaan dan wilayahnya. Peserta diajak memikirkan dasar penalaran yang dapat digunakan untuk menilai persoalan tersebut secara cermat, termasuk ketika dokumen pengakuan belum tersedia.
Pembahasan kemudian diarahkan pada kedudukan hukum, tenggang waktu, upaya administratif, dan pembuktian. Enrico meminta peserta mengidentifikasi hambatan pada setiap tahap serta menjelaskan kemungkinan penyelesaiannya. Perhatian terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan, menurutnya, harus tetap disertai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan batas peran hakim. Upaya mengatasi ketimpangan akses perlu berjalan bersama kewajiban menjaga imparsialitas. Hakim harus mampu membantu berlangsungnya pemeriksaan yang adil tanpa mengambil alih peran sebagai advokat salah satu pihak. Karena itu, setiap usulan kemudahan beracara perlu diperiksa dasar, tujuan, dan batas penerapannya.
Kelompok Hukum Acara Menelaah Hambatan Akses Peradilan
Dalam presentasinya, Nia Chasanah mewakili peserta dari kelompok pertama membagi persoalan hukum acara ke dalam tiga kelompok, yakni pendaftaran perkara, formalitas gugatan, dan proses persidangan. Pada tahap pendaftaran, kelompoknya mengidentifikasi kemungkinan kesulitan menyusun gugatan tertulis, menggunakan layanan elektronik, serta menyediakan domisili elektronik. Hambatan tersebut dapat bertambah apabila warga belum memiliki dokumen identitas atau pengakuan komunitas yang diminta.
Kelompok juga menyoroti kendala bahasa, terbatasnya pendamping hukum, dan kebutuhan meningkatkan kemampuan petugas pelayanan menghadapi perbedaan budaya. Pelayanan yang inklusif diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi serta memahami langkah berperkara. Persoalan ini menempatkan kualitas layanan sejak penerimaan awal sebagai bagian dari akses terhadap keadilan.
Pada formalitas gugatan, pembahasan mencakup pembuktian kedudukan hukum dan penentuan pihak yang berwenang mewakili komunitas. Nia dan kelompoknya juga mengangkat kepentingan masyarakat yang memanfaatkan wilayah meskipun tidak menguasai atau memilikinya, serta kemungkinan adanya beberapa komunitas yang mempunyai hubungan dengan wilayah yang sama. Keadaan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap bentuk hubungan dan kepentingan masing-masing.
Tenggang waktu menjadi perhatian ketika masyarakat baru mengetahui penetapan lokasi setelah kegiatan memasuki tahap pelaksanaan. Kelompok mempertanyakan kapan komunitas dianggap mengetahui keputusan dan apakah pengetahuan seorang anggota dapat diperlakukan sebagai pengetahuan seluruh masyarakat. Diskusi lanjutan menghubungkan pertanyaan itu dengan struktur perwakilan adat serta pihak yang berwenang bertindak bagi komunitas, tanpa menetapkan satu jawaban untuk semua keadaan.
Dalam persidangan, Nia menyoroti jarak tempuh menuju pengadilan, keterbatasan waktu pemeriksaan, dan tidak tersedianya pemeriksaan persiapan dalam mekanisme khusus yang dibahas. Kelompok juga mengidentifikasi kesulitan menyajikan bukti penguasaan nyata dan biaya pemeriksaan setempat. Penilaian terhadap kesaksian anggota komunitas, pengambilan sumpah atau janji sesuai kepercayaan, serta pemahaman hakim atas sejarah dan kehidupan masyarakat turut menjadi perhatian.
Menanggapi pemaparan itu, diskusi mengembangkan gagasan daftar periksa pendaftaran yang dapat mengenali nama, tempat kedudukan, struktur, dan pimpinan komunitas. Bukti keberadaan masyarakat juga dibahas melalui riwayat penguasaan, hasil penelitian, dan keadaan di lapangan. Identifikasi diri muncul sebagai gagasan untuk dikaji lebih lanjut dalam hubungan dengan indikator keberadaan masyarakat hukum adat dan proses pembuktian.
Enrico turut menawarkan kemungkinan dukungan hakim yang menangani persoalan teknis pada tahap awal agar kebutuhan pemeriksaan dapat dikenali sejak pendaftaran. Peserta juga mengusulkan pemeriksaan di lokasi untuk memahami kondisi masyarakat, dengan memperhatikan waktu dan anggaran. Pengetahuan tokoh adat serta kearifan lokal dibahas sebagai bahan pembuktian yang perlu ditempatkan secara tepat, termasuk kemungkinan keterangannya sebagai ahli sesuai dasar hukum yang relevan.
Rangkaian tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan beracara memerlukan penanganan sesuai tahapnya. Kemudahan administrasi perlu dihubungkan dengan pemeriksaan kepentingan hukum dan kesempatan mengajukan bukti. Usulan yang muncul masih menjadi bahan pengembangan bersama, terutama mengenai dasar penerapan dan kebutuhan dukungan kelembagaan.
Kelompok Hukum Materil Menguji Perlindungan Ruang Hidup
Berikutnya Irene Cristna Silalahi mewakili kelompok dua memaparkan lima pokok pembahasan kelompok Hukum Materil, meliputi bentuk ganti kerugian, pemaknaan kepentingan umum, perumusan amar, persetujuan kolektif, dan kerugian imateriel. Kelompok memulai dari hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang dapat mengandung nilai budaya, sosial, dan religius. Kehilangan wilayah karena itu dapat memengaruhi keberlanjutan kehidupan komunitas.
Menurut pemaparan Irene, uang, tanah pengganti, atau pemukiman kembali belum tentu memulihkan hubungan tersebut. Pemindahan ke lokasi baru dapat memutus kedekatan dengan tempat yang disakralkan dan mengubah cara masyarakat menjalankan kehidupan bersama. Kelompok mendorong pencarian pilihan yang memungkinkan komunitas mempertahankan hubungan dengan wilayahnya, termasuk kemungkinan tetap bermukim apabila dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan.
Kelompok juga menawarkan penguatan konsultasi menuju persetujuan yang benar-benar dipahami dan diberikan secara bebas. Dalam pembahasan ini, kebutuhan memperoleh persetujuan dihubungkan dengan dampak proyek terhadap masyarakat. Perhatian diarahkan pada informasi awal, kesempatan mempertimbangkan pilihan, serta kebebasan komunitas menentukan sikap melalui mekanismenya sendiri.
Pemaknaan kepentingan umum kemudian dihubungkan dengan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Kelompok mempertanyakan apakah manfaat pembangunan juga dapat dinikmati komunitas terdampak dan bagaimana keberlanjutan hidup mereka diperhitungkan. Pengujian terhadap tujuan proyek perlu memberi tempat pada kepentingan masyarakat yang wilayahnya akan digunakan.
Mengenai perumusan amar, kelompok mengangkat kebutuhan kejelasan penyelesaian ketika wilayah yang dipersoalkan hanya mencakup sebagian lokasi proyek. Pembahasan diarahkan pada hubungan antara ruang lingkup sengketa, kepentingan penggugat, dan cakupan pemulihan yang diperlukan. Persoalan tersebut dicatat sebagai bahan pengembangan pedoman dan argumentasi pemeriksaan.
Pada persetujuan kolektif, Irene menekankan perlunya memahami kebiasaan setiap komunitas dan memverifikasi kewenangan struktur adatnya. Kehadiran seorang tokoh perlu dibaca bersama mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku. Pemeriksaan demikian membantu mengetahui apakah persetujuan yang disampaikan benar-benar mewakili pihak yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah tersebut.
Kelompok dua selanjutnya mendorong perhatian terhadap kerugian imateriel. Pemulihan tempat ibadah atau ruang yang memiliki makna budaya disebut sebagai contoh kebutuhan yang dapat berbeda dari pembayaran uang. Menurut pemaparan kelompok, bentuk penanganan perlu mengikuti kerugian yang dialami masyarakat agar nilai yang hendak dilindungi tetap memperoleh perhatian.
Dalam tanggapan lanjutan, Enrico meminta peserta menjelaskan hubungan usulan tersebut dengan kewenangan PTUN menguji penetapan lokasi. Diskusi kemudian mengarah pada pemeriksaan dokumen perencanaan, studi kelayakan, serta analisis biaya dan manfaat. Keberadaan komunitas, dampak sosial budaya, dan pilihan penanganannya perlu ditelusuri dalam bahan yang mendasari keputusan, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan mengenai sengketa ganti kerugian.
Peserta turut mengusulkan agar pembahasan dipertajam melalui aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Kelengkapan dokumen perlu dibaca bersama informasi yang disampaikan kepada warga dan alasan pemilihan lokasi. Pada penutup sesi, Enrico mendorong peserta melanjutkan pembacaan, penulisan, dan diskusi agar persoalan yang telah diidentifikasi dapat dikembangkan menjadi argumentasi serta usulan perbaikan praktik peradilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI