Browsing: Pengadaan Tanah

JAKARTA – Penyusunan pertimbangan hukum berbasis hak asasi manusia menjadi penekanan pada sesi akhir pelatihan pengadaan tanah bagi hakim PTUN.…

JAKARTA – Perlindungan masyarakat adat dalam pengadaan tanah berangkat dari keberadaan komunitas, hubungannya dengan wilayah, dan kepentingan kolektif yang terdampak…

JAKARTA – Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah memerlukan akses peradilan yang memperhatikan hambatan nyata warga. Keterbatasan dokumen, bahasa,…

JAKARTA – Kualitas konsultasi publik dalam pengadaan tanah perlu diperiksa melalui kesempatan warga memahami rencana, menyampaikan keberatan, dan memengaruhi keputusan.…

JAKARTA-SINGAPURA – Alasan kepentingan umum dalam pengadaan tanah memerlukan pengujian atas tujuan, cara pelaksanaan, dan akibatnya terhadap warga. Hakim perlu…

JAKARTA – Penguasaan negara atas tanah perlu dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang diterima masyarakat. Bagi hakim, pengujian keputusan pertanahan memerlukan penelusuran…

JAKARTA – Instrumen hak asasi manusia menyediakan rujukan bagi hakim untuk memahami hak warga, kewajiban negara, dan batas pembatasan yang…

Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah…

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat daya saing suatu negara. Dalam…

Palembang, 6 Mei 2026 – Dalam rangkaian Pelatihan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselenggarakan oleh Badan…