Bayangkan seorang hakim di sebuah pengadilan negeri di luar Jawa. Riwayat pendidikannya cukup ia isi sekali. Data itu kemudian terbaca saat ia diusulkan mengikuti pelatihan, saat kompetensinya dinilai, dan saat namanya dipertimbangkan untuk promosi, tanpa perlu menyerahkannya berulang kali. Itulah yang dijanjikan oleh data yang saling menyapa.
Untuk sampai ke sana, ada satu tantangan yang dihadapi hampir setiap organisasi besar. Setiap unit membutuhkan datanya, dan masing-masing telah membangun sistemnya dengan sungguh-sungguh. Ketika sistem-sistem itu tumbuh di banyak tempat sekaligus, jalur di antara mereka perlu terus dibuka dan diperkuat, agar data yang sudah ada dapat dimanfaatkan bersama.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang Sekretariat Mahkamah Agung memuat satu ayat pendek yang, menurut kami, memberi pijakan kuat untuk menjawab tantangan itu. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Dalam bahasa sehari-hari, interoperabilitas berarti satu hal sederhana: data yang saling menyapa.
Gagasan ini tidak baru. Pada 1988, Peter Drucker menulis artikel di Harvard Business Review berjudul “The Coming of the New Organization”. Ia meramalkan bahwa organisasi besar dua puluh tahun kemudian akan menjadi organisasi berbasis informasi, dengan jumlah lapisan manajemen yang jauh lebih sedikit.
Alasannya tajam. Ketika organisasi mulai mengolah datanya menjadi informasi, menurut Drucker, segera tampak bahwa banyak lapisan manajemen sebenarnya tidak mengambil keputusan dan tidak memimpin. Fungsi utama mereka hanyalah menjadi relai: meneruskan informasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah.
Bacaan ini relevan bagi kita sekarang. Perpres 86/2026 mendorong penyederhanaan struktur dan mendahulukan jabatan fungsional. Tetapi bila lapisan struktural dikurangi sementara data tetap tersekat-sekat, yang terjadi bukan kelincahan, melainkan kehilangan arah. Relai yang dihapus harus digantikan oleh sesuatu. Penggantinya adalah data yang mengalir sendiri, dari satu unit ke unit lain, tanpa perlu diantar dengan surat.
Dengan kata lain, penyederhanaan birokrasi dan interoperabilitas data adalah dua sisi dari satu kebijakan. Yang satu tidak akan berhasil tanpa yang lain.
Perpres 86/2026 tidak menyinggung data hanya di satu tempat. Pasal 34 meminta Sekretaris MA, dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya, menerapkan antara lain transformasi digital nasional. Pasal 44 menyatakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung percepatan transformasi digital. Pasal 38 ayat (2) kemudian menegaskan interoperabilitas sebagai penopang kerja antarunit.
Naskah urgensi Perpres ini menjelaskan mengapa penegasan itu perlu. Mahkamah Agung sebenarnya telah lama melangkah dalam digitalisasi. Namun, menurut naskah itu, integrasi lintas aplikasi memang sudah ada, tetapi kompatibilitas data antarunit, misalnya antara aplikasi peradilan dengan sistem administrasi keuangan atau perencanaan anggaran, belum sepenuhnya terwujud.
Naskah yang sama mencatat bahwa tata kelola teknologi informasi di Mahkamah Agung masih tersebar di beberapa biro dan unit kerja, tanpa koordinasi yang sepenuhnya terintegrasi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269 Tahun 2018, sebagaimana dikutip naskah itu, bahkan mengatur Komite TIK yang bertugas mengoordinasikan rencana TIK seluruh satuan kerja untuk mencegah tumpang tindih inisiatif TIK. Naskah itu menyebut keadaan ini sebagai ketidaksesuaian antara kebutuhan fungsional dan kapasitas struktural.
Artinya, Mahkamah Agung tidak kekurangan aplikasi. Fondasinya sudah ada, dan sebagian sistem telah saling terhubung. Langkah berikutnya adalah memperluas dan memperdalam percakapan di antara aplikasi-aplikasi itu.
Tantangan ini bukan khas Mahkamah Agung; ia dihadapi pemerintahan secara keseluruhan. Dalam paparannya pada Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2026 di Jakarta, 6 Agustus 2026, Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah telah dikembangkan. Namun pengguna layanan masih harus menyerahkan dan memverifikasi informasi yang sama berulang kali. Kesimpulannya lugas: kita tidak kekurangan sistem digital; yang belum kita miliki adalah pengalaman berurusan dengan pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan.
Paparan yang sama mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa warga tidak semestinya menyerahkan data yang sama berulang kali, dan bahwa aplikasi tidak dapat terus diperbanyak sementara sistem pemerintahan tetap terputus. Apa yang berlaku bagi warga di hadapan negara, semestinya berlaku pula bagi hakim dan aparatur di hadapan lembaganya sendiri.
Di sini kita perlu belajar dari kebijakan nasional. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendefinisikan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Pasal 3 Perpres itu menetapkan empat prinsip. Data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
Keempat prinsip itu mengajarkan satu hal penting: interoperabilitas bukan semata urusan teknologi. Dua aplikasi yang terhubung sempurna tetap tidak akan saling memahami bila yang satu mencatat “PN Jakarta Pusat” dan yang lain “Pengadilan Negeri Jakpus” untuk satuan kerja yang sama, atau bila definisi “pelatihan” di satu unit berbeda dengan di unit lain.
Sebelum data dapat saling menyapa, ia harus berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa itu adalah standar data dan metadata. Dan sebelum data dapat saling mengenali, ia harus memiliki identitas bersama. Identitas itu adalah data induk.
Kebijakan itu kini memasuki babak baru. Pada 6 Oktober 2026, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia, yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal, untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut peralihan dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 menjadi undang-undang itu bukan sekadar pergantian payung hukum, melainkan lompatan dalam tata kelola data. Satu data tidak lagi hanya kebijakan, tetapi menjadi mandat undang-undang.
Siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital tentang sosialisasi undang-undang itu, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 5 November 2026, menyebut bahwa UU Satu Data Indonesia menempatkan interoperabilitas sebagai prasyarat utama. Interoperabilitas di sini dimaknai sebagai kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data berdasarkan standar yang sama. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pertukaran data membutuhkan keseragaman standar, mulai dari kesamaan definisi, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan dan pengendalian akses, serta keterlacakan penggunaan data. Tujuannya, dalam kata-katanya sendiri, agar “masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat.”
Menkomdigi juga meluruskan satu hal penting: keterhubungan sistem tidak berarti seluruh basis data harus dipusatkan pada satu instansi. UU SDI tetap menjunjung prinsip data remains at source. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas, pemutakhiran, dan validitas data yang dikelolanya masing-masing.
Prinsip itu menenangkan bagi lembaga sebesar Mahkamah Agung. Interoperabilitas tidak menuntut setiap unit menyerahkan datanya ke satu gudang. Ia menuntut setiap unit merawat datanya dengan baik, lalu membukakan jalan bagi unit lain untuk memanfaatkannya sesuai kewenangan.
Kebijakan nasional kini juga menyediakan alat ukurnya. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, yang ditetapkan pada 1 Juni 2026, menggantikan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan evaluasi pemerintah digital. Di antara dua puluh indikatornya terdapat tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, pelindungan data pribadi, keterpaduan proses bisnis lintas unit dan instansi, integrasi aplikasi, serta interoperabilitas data. Indikator yang terakhir itu dirumuskan sebagai kemampuan instansi mewujudkan keterpaduan data, pengurangan redundansi data, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.
Peraturan itu ditujukan bagi instansi pemerintah, termasuk instansi pusat, yang menurut Pasal 1 angka 13 mencakup kesekretariatan lembaga negara. Sekretariat Mahkamah Agung, sebagai kesekretariatan lembaga negara, berada dalam jangkauannya. Interoperabilitas bukan lagi sekadar cita-cita yang baik; ia akan menjadi bagian dari rapor kinerja.
Namun ada satu hal yang kerap terlupa ketika kita berbicara tentang data dan teknologi. Ketika menyiapkan tulisan ini, saya sempat berdiskusi tentang interoperabilitas data dengan seorang kolega, hakim di sebuah pengadilan negeri. Masukannya sederhana tetapi mendasar, dan untuk itu saya sungguh berterima kasih. Menurutnya, ada urutan yang semestinya dijaga: proses bisnis, lalu data, lalu digital, dan akhirnya pelayanan kepada masyarakat. Tata laksana adalah dasarnya.
Kolega itu juga membedakan tiga tahap yang sering dicampuradukkan: digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Jason Bloomberg, dalam tulisannya di Forbes (29 April 2018), memperingatkan bahaya mencampuradukkan ketiganya. Digitasi, menurut glosarium Gartner yang dikutipnya, adalah proses mengubah sesuatu dari bentuk analog ke bentuk digital. Secara sederhana, digitalisasi melangkah lebih jauh dengan mengubah cara kerja dan proses bisnis melalui teknologi digital, sedangkan transformasi digital menyangkut perubahan organisasi secara menyeluruh agar layanan benar-benar berpusat pada pengguna.
Pembedaan itu patut kita renungkan. Mahkamah Agung telah menempuh perjalanan digital yang panjang. Namun perjalanan dari digitasi menuju digitalisasi dan transformasi digital memang tidak pernah selesai dalam sekali langkah. Memindahkan formulir ke layar dan berkas ke server adalah capaian penting; menata ulang alur kerja di baliknya adalah langkah berikutnya. Pesan kolega itu jelas: ketatalaksanaanlah yang harus memimpin sebelum sesuatu didigitalkan. Bila aplikasi dibangun mendahului tata laksananya, penyesuaian dengan alur kerja, bahkan dengan hukum acara, harus dilakukan belakangan, dan itu selalu lebih mahal.
Di sinilah Pasal 36 Perpres 86/2026, yang meminta proses bisnis antarunit diatur dengan Peraturan Sekretaris MA, menemukan makna terdalamnya. Interoperabilitas data tidak dimulai dari kabel dan server. Ia dimulai dari kesepakatan tentang alur kerja: siapa menghasilkan data apa, kapan, untuk siapa, dan dengan definisi yang mana. Bila tata laksananya belum jelas, data yang saling terhubung hanya akan mempercepat kekacauan.
Di Ditjen Badilum, ikhtiar ke arah itu sudah dimulai. Ditjen Badilum memiliki Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi, yang dikenal dengan nama SATU JARI. Melalui aplikasi itu, kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia dapat dipantau dari satu tempat. SATU JARI menjadi rumah besar data Badilum.
Ikhtiar itu sejalan dengan arah yang ditegaskan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, di hadapan para hakim baru pada Juni 2025, beliau menyatakan: “TPM sekarang by data, bukan by rasa.” Pesan itu sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Tim Promosi dan Mutasi hanya dapat bekerja berdasarkan data bila data tentang setiap tenaga teknis tersedia secara utuh, mutakhir, dan dapat dipercaya.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis sedang membangun satu ruang khusus di dalam rumah besar SATU JARI: satu data yang lengkap tentang tenaga teknis. Di dalamnya, setiap hakim, panitera, dan jurusita akan memiliki semacam rapor yang menghimpun dua hal pokok yang menjadi dasar promosi dan mutasi, yaitu kinerja dan potensi, dilengkapi hasil profiling Badan Pengawasan.
Data kinerja datang dari berbagai sumber. Kedisiplinan, misalnya, tercatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Penanganan perkara dapat dibaca dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang datanya dikelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan: berapa banyak perkara yang ditangani, apakah putusan diunggah tepat waktu, dan seterusnya.
Namun kinerja seorang hakim tidak pernah sepenuhnya dapat diterjemahkan ke dalam angka. Karena itu diperlukan pula penilaian kualitatif, yang antara lain dibaca melalui eksaminasi putusan. Tradisi ini sudah lama dikenal di lingkungan peradilan kita dan kini sedang dihidupkan kembali melalui e-Eksaminasi, yang masih terus dikembangkan. Soal penilaian kualitatif ini layak dibahas dalam tulisan tersendiri.
Data potensi menyangkut hal yang lain lagi: kemampuan bahasa, jenjang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang pernah diikuti, hingga karya tulis berupa buku dan artikel jurnal.
Perhatikan dari mana semua data itu berasal. Kedisiplinan tercatat di SIKEP. Penanganan perkara tinggal di SIPP. Mutu putusan lahir dari eksaminasi. Hasil profiling berasal dari Badan Pengawasan. Data pelatihan dan sertifikasi banyak bersumber dari BSDK, yang kini ditata menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan. Sebagian sumber itu berada di lingkungan Ditjen Badilum, sebagian lagi di unit-unit lain.
Karena itu, promosi dan mutasi yang benar-benar “by data” hanya mungkin bila semua sumber itu saling menyapa, sehingga yang sampai ke meja Tim Promosi dan Mutasi adalah gambaran utuh tentang seseorang, bukan kepingan-kepingan yang terpisah. Rapor tenaga teknis dapat menjadi titik temunya, tetapi ia membutuhkan jalan yang terbuka ke rumah-rumah data di unit lain.
Setiap unit telah membangun rumahnya dengan baik; yang perlu terus diperkuat adalah jalan di antara rumah-rumah itu.
Jalan itulah yang semestinya diatur dalam Peraturan Sekretaris MA tentang proses bisnis antarunit (Pasal 36), dengan Pasal 38 ayat (2) sebagai pijakannya. Dengan tata laksana sebagai titik berangkat, kami menawarkan lima gagasan sebagai bahan diskusi.
Pertama, sepakati data induk. Untuk setiap hakim, panitera, dan jurusita, harus jelas data mana yang menjadi rujukan tunggal dan unit mana yang bertanggung jawab memeliharanya. Tanpa kesepakatan ini, interoperabilitas hanya akan memindahkan kebingungan dari satu aplikasi ke aplikasi lain.
Kedua, bakukan standar data dan metadata. Nama satuan kerja, jenis jabatan, jenis pelatihan, dan ukuran kinerja perlu didefinisikan sama di seluruh unit, sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Ketiga, cukup sekali diminta. Data yang sudah dimiliki satu unit tidak semestinya diminta ulang dari pegawai oleh unit lain. Unit yang membutuhkan cukup membacanya dari sumber yang disepakati.
Keempat, lindungi data pribadi. Data karier hakim dan aparatur peradilan menyangkut riwayat, penilaian, bahkan catatan pengawasan. Interoperabilitas tidak boleh berarti semua orang dapat melihat semua hal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut agar pemrosesan data pribadi dilakukan dengan dasar yang sah, untuk tujuan yang jelas dan terbatas, serta dengan pengamanan yang memadai.
Kelima, data untuk keputusan, bukan sekadar laporan. Ukuran keberhasilan interoperabilitas bukan banyaknya dasbor, melainkan apakah keputusan pembinaan, promosi, dan mutasi benar-benar diambil berdasarkan data yang utuh.
Makin lancar data saling menyapa, makin sedikit manusia yang harus berlari dari satu formulir ke formulir lain membawa informasi yang sebenarnya sudah ada. Waktu dan tenaga itu dapat dikembalikan kepada hal yang tidak bisa dikerjakan mesin: menimbang, membina, dan memutus.
Drucker benar ketika menyebut bahwa organisasi masa depan adalah organisasi berbasis informasi. Kementerian PANRB kini merumuskan arah yang sama dengan istilahnya sendiri: dari egosistem menuju ekosistem. Perpres 86/2026 telah membuka pintunya melalui satu ayat pendek di Pasal 38. Pekerjaan kita sekarang adalah memastikan ayat itu tidak berhenti sebagai kalimat, tetapi menjadi jalan yang benar-benar dilalui data setiap hari.
Data di Mahkamah Agung sesungguhnya telah mulai saling menyapa, lewat sistem-sistem yang dibangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Pasal 38 hadir untuk memastikan sapaan itu tumbuh menjadi percakapan yang utuh dan berkelanjutan, sehingga seorang hakim di pengadilan terjauh pun cukup menyampaikan datanya sekali, lalu merasakan manfaatnya berkali-kali.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI