Ada sebuah ironi sejarah yang diam-diam menyelinap ke ruang diskusi kami di Belanda bertepatan dengan momen Hari Pahlawan. Lebih dari satu abad silam, dari Negeri Kincir Angin inilah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS 1918) dikapalkan ke Nusantara, yang kemudian diadopsi dan dirawat selama lebih dari 107 tahun sebagai kompas pemidanaan nasional. Kita mewarisi bukan hanya teks pasalnya, melainkan juga cara berpikirnya yang tua, bahwa wibawa negara diukur dari seberapa keras ia mengurung tubuh manusia di balik jeruji besi.
Namun, ketika delegasi Mahkamah Agung RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)—yang dipimpin oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.—berdialog langsung dengan jajaran Reclassering Nederland, waktu seolah membalikkan cerminnya. Belanda telah lama meninggalkan obsesi pemenjaraan dan sukses mengosongkan sel-sel penjaranya sejak 2018–2019 melalui optimalisasi kerja sosial (taakstraf/werkstraf) serta pengawasan kemasyarakatan. Sementara di tanah air masih bergulat dengan tingkat hunian rutan dan lapas yang menyentuh 279.537 jiwa dari kapasitas resmi 147.414 orang (atau 278.245 jiwa dari kapasitas 148.147 pada Oktober 2025), sebuah beban overcrowding hampir 90 persen yangjustru melumpuhkan fungsi rehabilitasi.
Pada persimpangan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang melahirkan pidana pengawasan (Pasal 75–77) serta pidana kerja sosial (Pasal 85) sebagai pidana pokok alternatif, muncul satu gugatan mendasar di benak: Dapatkah keadilan disebut paripurna ketika palu penghukuman diketuk, namun kesempatan bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki dirinya justru ditutup rapat?
1823 dan 1915: Lahir dari Welas Asih, Bukan dari Meja Birokrasi
Dalam sesi dialog, sebuah pertanyaan kritis dilontarkan oleh delegasi Indonesia kepada pihak Reclassering Nederland: Belanda memiliki birokrasi pemerintahan pusat yang sangat mapan dalam mengelola layanan publik. Mengapa pemerintah Belanda tidak membentuk saja satu badan pemerintah baru yang khusus menjalankan fungsi Reclassering? Bukankah jauh lebih sederhana jika dikelola langsung oleh pegawai negeri?
Raymond, narasumber Reclassering Nederland, justru membongkar cara pandang kita yang kerap terlalu memuja struktur birokrasi. Bagi mereka, mengubah Reclassering menjadi instansi pemerintah justru akan menciptakan kerumitan perundang-undangan dan administrasi kepegawaian yang tidak perlu. Mengapa harus merombak sesuatu yang selama dua abad telah bekerja dengan sangat baik?
Raymond menarik garis waktu ke tahun 1823. Dua ratus tahun silam, di tengah himpitan kemiskinan Eropa awal abad ke-19, kelompok masyarakat dan gerakan keagamaan Kristen di Belanda tergerak oleh kepedulian sosial. Mereka melihat orang-orang miskin yang baru bebas dari penjara terlunta-lunta tanpa arah, lalu mendirikan sebuah yayasan untuk menuntun mereka kembali hidup bermartabat di masyarakat. Selama hampir satu abad, kerja kemanusiaan itu digerakkan murni oleh masyarakat sipil. Barulah pada tahun 1915, ketika hukum pidana Belanda melakukan pembaruan melalui Pasal 14 tentang pidana bersyarat (conditional sentences), ketentuan yang juga kita kenal dalam Pasal 14a KUHP lama, negara hadir memberikan pengakuan hukum dan kucuran pembiayaan anggaran kepada yayasan tersebut.
Di sinilah letak anomali tata kelola yang memantik pemikiran kritis kita. Reclassering Nederland berstatus sebagai yayasan swasta independen (stichting) yang beroperasi di 5 wilayah regional menaungi 11 distrik pengadilan tingkat pertama (rechtbanken). Tata kelola dilakukan secara profesional dengan memisahkan Dewan Pengawas (Raad van Toezicht) dan Dewan Direksi (Raad van Bestuur). Mereka bukan pegawai negeri sipil, tetapi hampir 100 persen anggarannya disuplai oleh APBN melalui skema subsidi berbasis kinerja (output) dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan.
Mengapa negara rela menyerahkan triliunan rupiah kepada yayasan swasta tanpa menjadikannya bawahan birokrasi? Kedewasaan Belanda memberi kesadaran bahwa independen profesional tidak selamanya independen secara finansial. Justru status sebagai yayasan independen memberi mereka posisi tawar moral dan kebebasan intelektual di dalam rantai peradilan pidana (strafrechtketen). Tujuannya sederhana, Jika kelak muncul rezim pemerintahan baru yang populis lalu menyatakan kerja sosial dihapus dan semua pelaku kejahatan harus masuk penjara, maka direktur Reclassering tidak terikat hierarki komando PNS; ia dapat tampil di televisi nasional malam itu juga, mengikuti debat publik, dan memaparkan argumen ilmiah mengapa kebijakan pemerintah tersebut keliru.
Spesialisasi Organisasi, Kendali Mutu Sejawat, dan Kejutan tentang Ukuran Keberhasilan
Kedewasaan sistem di Belanda ditopang juga oleh pembagian kerja yang sangat terspesialisasi, berbeda dengan Balai Pemasyarakatan di Indonesia yang memikul seluruh beban terpidana anak maupun dewasa sekaligus. Di Belanda, penanganan pelaku tindak pidana dibagi secara tajam berdasarkan usia dan akar masalahnya:
- Tiga Organisasi Terpidana Dewasa (3RO)
Reclassering Nederland menangani pelaku pidana dewasa umum (sekitar 2.000 staf menangani 70.000 klien per tahun); Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) fokus menangani pelaku dewasa yang kejahatannya dipicu kecanduan narkotika, alkohol, atau gangguan psikiatri berat—bahkan dilengkapi gelang pemantau lokasi dan pendeteksi kadar alkohol lewat keringat 24 jam (alcoholmeter); sedangkan Leger des Heils berfokus pada pendampingan tunawisma dan pemuda marjinal. - Pemisahan Lembaga Anak dan Remaja
Pelaku anak (12–18 tahun, hingga 23 tahun melalui hukum pidana remaja/Adolescentenstrafrecht) sama sekali tidak diurus oleh Reclassering Nederland, melainkan diselidiki oleh badan pemerintah Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) untuk pemberian nasihat ke hakim dan pengelolaan kerja sosial edukatif (leerstraf), serta diawasi secara harian oleh lembaga daerah bersertifikat Jeugdreclassering.
Bagaimana lembaga-lembaga ini membantu hakim menjatuhkan putusan yang adil secara individual (straf op maat)? Sejak seorang tersangka ditangkap polisi, petugas Reclassering sudah duduk bersama jaksa dan polisi melalui mekanisme penanganan cepat (ZSM). Sebelum persidangan dimulai, mereka menyusun laporan penelitian kemasyarakatan atau pre-sentence report (Reclasseringsadvies, yang setara dengan Litmas di Indonesia) menggunakan instrumen ilmiah terstandar bernama RISc (Recidive Inschattingsschalen). Instrumen RISc membedah 12 faktor pemicu kriminalitas, mulai dari riwayat delik, tempat tinggal, keuangan, relasi keluarga, hingga kesehatan mental yang diverifikasi silang dengan catatan kepolisian dan rekam medis.
Menariknya, sebuah laporan Reclasseringsadvies tidak boleh langsung dikirim ke meja hakim hanya dari tangan satu orang penulis. Belanda menerapkan mekanisme kendali peer-review yang ketat: setelah seorang petugas menyusun laporan, naskah tersebut wajib diperiksa lebih dulu oleh rekan sejawatnya untuk menguji ketajaman analisis dan objektivitas kesimpulannya, sebelum akhirnya disahkan oleh manajer dan dikirim ke pengadilan. Bahkan ketika perkara yang pelik, petugas Reclassering diundang hadir langsung di ruang sidang untuk dimintai keterangan oleh hakim mengenai dasar metodologi dan kesimpulan rekomendasinya, semata-mata memastikan bahwa tempat kerja sosial atau klinik rehabilitasi benar-benar siap menampung terdakwa begitu palu diketuk.
Namun, di tengah kekaguman kami terhadap prosedur pengendalian mutu tersebut, sebuah dialog kritis justru menyingkap fakta yang tak terduga. Delegasi Indonesia mengajukan pertanyaan menukik: Apakah Reclassering Nederland memiliki pengukuran khusus mengenai berapa persen rekomendasi mereka yang benar-benar digunakan atau diikuti oleh hakim dalam putusan? Bukankah angka kesesuaian itu sangat penting sebagai indikator keberhasilan lembaga sekaligus dasar pengajuan anggaran tahun berikutnya?
Dengan jujurnya pihak Reclassering Nederland menjawab: “Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sepengetahuan kami, kami belum pernah melakukan penelitian khusus mengenai persentase tersebut, dan akan sangat menarik apabila kami mulai menelitinya.” Mereka selama ini hanya berasumsi secara logis bahwa setiap kali hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan, hakim pasti menggunakan informasi dari laporan Reclassering.
Kejujuran ini justru membuka ruang lompatan pemikiran yang luar biasa bagi Indonesia. Kita tidak perlu sekadar meniru Belanda, melainkan bisa melampaui mereka dengan merancang indikator kinerja Bapas yang jauh lebih tajam dan substantif. Tentu kita sadar bahwa hakim bersifat independen dan rekomendasi Litmas Bapas tidak mengikat hakim secara mutlak. Oleh karenanya kemanfaatan kerja Bapas bagi peradilan tidak boleh diukur secara dangkal hanya dari jumlah tumpukan laporan yang diproduksi, melainkan harus dibedakan secara cermat ke dalam tiga dimensi:
- Tingkat Pertimbangan
Berapa persen laporan Litmas Bapas yang secara nyata dibaca, dikutip, dan dijadikan bahan dialektika dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim? - Tingkat Kesesuaian
Berapa persen rekomendasi Bapas yang muaranya sejalan dengan amar putusan hakim? - Tingkat Dampak (Outcome)
Apakah rekomendasi tersebut sungguh-sungguh membantu melahirkan putusan yang presisi, menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), dan memulihkan ketertiban masyarakat?
Lebih jauh, delegasi kami juga menggugat aspek pengembangan sumber daya manusia melalui pertanyaan tajam kepada Raymond: Dalam sistem pelatihan berjenjang di Reclassering, bagaimana memastikan bahwa peningkatan kompetensi petugas benar-benar berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas rekomendasi kepada hakim, dan bukan sekadar berujung pada penumpukan sertifikat atau kenaikan jenjang administratif pegawai semata? Gugatan ini adalah pengingat keras bagi birokrasi kita di tanah air, di mana pendidikan dan pelatihan aparatur kerap terjebak pada perburuan angka kredit dan selembar ijazah kompetensi, namun gagal melahirkan analisis Litmas yang mampu meyakinkan batin hakim di ruang sidang.
Ekonomi Satu Euro, Kutukan Antargenerasi, dan Kontras Anggaran
Jika keberhasilan Reclassering tidak semata-mata diukur dari persentase kepatuhan hakim terhadap rekomendasinya, lantas bagaimana Pemerintah Belanda meyakini bahwa uang pajak rakyat yang digelontorkan untuk yayasan ini benar-benar menghasilkan masyarakat yang lebih aman? Ternyata jawabannya terletak pada kalkulasi ekonomi makro dan kriminologi lintas generasi.
Di hadapan delegasi Mahkamah Agung dan para auditor BPK RI, pihak Reclassering Nederland memaparkan riset tim ekonom sebuah universitas di Belanda yang menghitung nilai kemanfaatan dari setiap satu euro yang diinvestasikan negara ke dalam Reclassering. Hasilnya sangat mencengangkan, ketika pelaku tindak pidana dijatuhi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemenjaraan, negara secara langsung menghemat 300 juta Euro. Penghematan ini berasal dari biaya yang tidak perlu dikeluarkan negara (avoided costs), yaitu biaya makan dan penjagaan penjara, proses peradilan yang panjang, bantuan hukum pengacara, pengawalan kepolisian, hingga transportasi tahanan dari penjara ke pengadilan.
Tidak hanya itu, penelitian jangka panjang membuktikan juga bahwa anak-anak dari orang tua yang dipenjara memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk mengikuti jejak orang tuanya melakukan tindak pidana dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak dipenjara. Artinya, membimbing pelaku di luar penjara adalah investasi memutus rantai kejahatan antar-generasi. Negara tidak semestinya hanya menghitung berapa biaya untuk membimbing seorang pelaku kejahatan, tetapi harus menghitung berapa besar kerugian sosial dan finansial yang ditanggung negara apabila pembinaan itu tidak dilakukan.
Fakta pahit ini menjadi cermin ketika kita menengok kesiapan anggaran Bapas di Indonesia. Untuk melayani populasi lebih dari 280 juta jiwa di 514 kabupaten/kota, Indonesia baru memiliki 94 Bapas definitif dan 2.623 Pembimbing Kemasyarakatan (masih kekurangan 13.799 personel dari kebutuhan ideal 16.422 PK). Ironisnya, pada awal tahun anggaran 2026, pagu anggaran penguatan operasional Bapas sempat tercatat Rp0, sebelum akhirnya mendapat persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Komisi XIII DPR RI sebesar Rp168,91 miliar (kurang dari 1 persen total pagu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp18,85 triliun). Ketimpangan anggaran lebih dari 40 kali lipat dibandingkan Belanda ini membawa konsekuensi serius: tanpa perubahan cara pandang yang menempatkan anggaran pembimbingan sebagai investasi negara, Litmas berisiko menjadi sekadar formalitas berkas, berimplikasi ke hakim di daerah ragu-ragu menjatuhkan pidana alternatif.
Uang Suap 200 Euro, Keystroke Logging, dan Filosofi Audit Tanpa Kambing Hitam
Walaupun dibiayai triliunan rupiah, Reclassering Nederland tidak dikelola secara ugal-ugalan. Pengawasan keuangannya memiliki tiga layering. Pertama, Wajib diaudit akuntan publik independen (registeraccountant). Kedua, dievaluasi kesesuaian output-nya oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan, serta ketiga, diaudit oleh Algemene Rekenkamer (BPK Belanda). Bila terjadi penyimpangan berat, Menteri memang tidak bisa membubarkan yayasan secara sepihak karena status badan hukum perdatanya, tetapi Menteri berwenang menarik kembali subsidi (terugvordering) dan mencabut pengakuan hukum (intrekking van de erkenning) yang otomatis mematikan operasional lembaga tersebut.
Sisi operasional, pihak Reclassering pun dengan jujur mengakui bahwa korupsi tetap bisa terjadi, khususnya dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Mereka menceritakan kasus nyata ketika seorang terpidana yang wajib menjalani 240 jam kerja sosial menyodorkan uang suap 200 Euro kepada petugas agar kewajiban kerjanya dianggap lunas tanpa perlu dijalankan. Bagi mereka, manipulasi jam kerja sosial adalah kejahatan yang meruntuhkan wibawa putusan pengadilan; pegawai yang terlibat langsung diberhentikan dan dilaporkan ke kepolisian untuk diproses pidana.
Dalam hal memastikan mutu layanan serta melindungi petugasnya, Reclassering menerapkan empat mekanisme ketat, yaitu:
- Audit Berkala dan Budaya Belajar
Secara eksternal, setiap kriteria tertulis layanan mereka diperiksa oleh Justice Inspectorate (Inspektorat Kehakiman) yang menyerahkan laporannya langsung kepada Parlemen Belanda, ditambah sertifikasi mutu organisasi (serupa ISO) secara sukarela setiap tiga tahun sekali yang berfokus pada prosedur kerja. Namun secara internal, ketika terjadi insiden atau kegagalan prosedur, tim audit internal memeriksa bukan dengan tujuan menghukum pegawai, melainkan mencari prosedur mana yang salah agar organisasi dapat belajar—kecuali jika terdapat pelanggaran integritas yang disengaja. - Perlindungan Data dan Keystroke Logging
Petugas tidak boleh mengakses data kriminal warga negara hanya karena rasa ingin tahu. Setiap ketukan tombol papan ketik komputer (keystroke logging) tercatat di sistem. Sebagai contoh : Saat ada seorang pemain sepak bola terkenal menabrak orang hingga tewas karena mabuk, beberapa staf yang penasaran mencoba membuka berkas kepolisiannya; sistem langsung mendeteksi akses tanpa alasan tugas tersebut dan direktur memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan aktivitas tersebut. - Arsitektur Keamanan dari Kaki Kursi
Untuk mencegah serangan fisik dari terpidana, posisi kursi petugas di ruang wawancara selalu ditempatkan dekat pintu keluar lengkap dengan tombol darurat (panic button), sementara terpidana duduk di seberang meja menggunakan kursi berkaki empat yang statis agar tidak mudah digerakkan secara tiba-tiba. Jika terdapat risiko keamanan tinggi (seperti terpidana kasus terorisme), terpidana diundang ke kantor atau dikunjungi ke rumah secara berpasangan (duo-bezoek) dengan koordinasi kepolisian setempat. - Kontrak Moral Tanpa Sanksi Hukum
Saat pengawasan dimulai, terpidana menandatangani kontrak kesepakatan tertulis. Secara hukum, kontrak ini tidak memiliki kekuatan mengikat tersendiri di luar putusan hakim. Namun secara psikologis, bagi terpidana yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau kemampuan baca-tulis terbatas, membubuhkan tanda tangan berarti secara sadar hal tersebut adalah komitmen moral pribadi. Hukum dapat memaksa seseorang untuk patuh, tetapi keberhasilan pembimbingan terletak pada kapabilitas dalam membuat seseorang memilih untuk berubah.
Redefinisi Peran Hakim dan Masa Depan Pemasyarakatan
Kemudian, bagaimanakah kaitan kerja Reclassering dengan penjara dan hakim? Di Negeri Tulip, pengawasan, rehabilitasi, dan resosialisasi dipandang sebagai satu kesatuan proses yang utuh mengikuti masa pengawasan yang ditetapkan dalam putusan hakim. Koordinasi dengan pihak penjara (DJI) sudah dimulai sejak hari pertama narapidana masuk sel melalui penyusunan rencana reintegrasi terpadu (Detentie- en Re-integratieplan). Pihak penjara mengurus lima syarat dasar hidup narapidana (basisvoorwaarden: KTP, tempat tinggal, pekerjaan, penyelesaian utang, dan layanan kesehatan), sementara petugas Reclassering masuk ke penjara untuk melatih perubahan perilaku dan menilai kelayakan pembebasan bersyarat melalui rapat evaluasi multidisiplin (MDO).
Satu lagi yang menarik adalah bahwa Belanda sama sekali tidak mengenal sistem Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) seperti di Indonesia yang mengharuskan hakim turun ke lapangan mengawasi pelaksanaan putusan. Setelah palu diketuk, tugas hakim pidana selesai agar objektivitasnya tetap terjaga murni. Pengawasan di dalam penjara dilakukan oleh komisi warga independen (Commissie van Toezicht), sedangkan pengawasan perilaku di masyarakat dijalankan oleh Reclassering di bawah otoritas eksekusi Kejaksaan (Openbaar Ministerie) dan badan eksekusi pusat (CJIB). Hakim baru bersidang kembali apabila jaksa mengajukan tuntutan pencabutan masa percobaan karena terpidana melanggar syarat.
Prinsip pemisahan yang sehat ini sesungguhnya telah mulai diadopsi dalam regulasi baru pemidanaan kita. Pasal 349 ayat (1) dan (2) KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) serta Pasal 76 dan Pasal 85 KUHP Nasional telah memberi petunjuk bahwa pelaksanaan dan pengawasan putusan pidana pengawasan maupun kerja sosial dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembimbingannya dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Bahkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Keputusan Dirjenpas Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembimbingan Klien Pidana Kerja Sosial dan Nomor PAS-227.PK.06.03 Tahun 2026 tentang Pedoman Pembimbingan Klien Pidana Pengawasan—yang di dalamnya telah memuat tahapan intervensi perubahan perilaku (Cycle of Change), pengarusutamaan inklusi sosial dan disabilitas (GEDSI), hingga mekanisme sidang Tim Pertimbangan Pemasyarakatan (TPP) untuk memberi rekomendasi kepada Jaksa dan Hakim.
Dalam diskusi di Utrecht, YM Dr. Syamsul Arief menyampaikan sebuah refleksi filosofis yang mengikat keseluruhan benang merah kunjungan ini: Reclassering Nederland lahir dari kepedulian masyarakat terhadap orang-orang yang keluar dari penjara, lalu negara hadir memberikan legitimasi hukum dan pembiayaan. Sementara di Indonesia, Bapas berkembang sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Apakah keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi sosial lebih ditentukan oleh kekuatan kewenangan negara, atau oleh kemampuan lembaga membangun kepercayaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial terhadap manusia yang pernah melakukan kejahatan?
Dari seluruh rangkaian dialog tersebut, berujung pada satu kesimpulan mendasar: esensi dari Reclassering bukanlah soal apakah lembaga tersebut berstatus pegawai negeri (public servant) atau yayasan swasta (foundation), melainkan bahwa pekerjaan mereka dijalankan dengan standar kualitas yang sangat baik dan hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bagi Mahkamah Agung RI—khususnya Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil—pengalaman di Negeri Oranje ini menjadi fondasi penting dalam merancang pendidikan dan pelatihan hakim serta merumuskan kebijakan peradilan. Sejarah peradilan anak kita telah membuktikan bahwa ketika Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas diwajibkan dalam persidangan, putusan pidana penjara berhasil ditekan drastis dari 72–77 persen (periode 2012–2013) menjadi 66–70 persen putusan non-penjara (periode 2015–2021). Kini saatnya keberanian yang sama ditularkan ke dalam peradilan pidana dewasa melalui penguatan kualitas substansi Litmas pra-putusan, perumusan ukuran dampak keadilan yang objektif, kolaborasi lintas penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat melalui Pokmas Lipas dan Griya Abhipraya. Sebab pada akhirnya, hukum yang baik tidak berhenti pada kepuasan menghukum, melainkan bekerja keras memulihkan manusia agar kembali memberi arti bagi masyarakatnya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI